Kabupaten Tana Tidung — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda-Litbang se-Kalimantan Utara Tahun 2025 pada 25–27 November 2025. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Kaltara sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah perencanaan pembangunan daerah.

Rakor tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara melalui Penguatan Kolaborasi dan Peneguhan Sektor Unggulan Daerah untuk Daya Saing Wilayah.” Tema tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan untuk memperkuat koordinasi antarwilayah serta meningkatkan keterpaduan penyusunan program prioritas berbasis data, potensi daerah, dan arah pembangunan jangka menengah provinsi.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar-Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang baik memerlukan arah yang jelas, konsistensi implementasi, dan kolaborasi lintas wilayah. “Rakor ini bukan hanya pertemuan rutin, tetapi wadah penyamaan persepsi dan konsolidasi kebijakan agar pembangunan di Kalimantan Utara berjalan serempak dan saling menguatkan,” ujarnya.

Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menambahkan bahwa Rakor tahun ini difokuskan pada diskusi substantif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Dua narasumber dari bidang ekonomi dan perencanaan dihadirkan untuk memperkuat pemahaman peserta. Ia menekankan pentingnya peran provinsi sebagai koordinator pembangunan antarwilayah, termasuk mendorong integrasi logistik melalui pengembangan Pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung sebagai simpul distribusi lintas daerah.

Bapak Bertius menuturkan pada Rakor tahun ini terdapat tiga rumusan utama yang diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayah, yang pertama yaitu pertama rumusan strategi pertumbuhan ekonomi.

“Dengan mendapatkan rumusan strategi yang efektif dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi di Kaltara, didasari oleh kesamaan pemahaman antarwilayah,” jelasnya.

Lalu kedua, perumusan kebijakan perencanaan lokal, yaitu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat lokal dan sesuai dengan karakteristik unik wilayah Kaltara.

“Mengingat perbedaan karakteristik antara kabupaten seperti Nunukan dan Malinau,” bebernya.

Lanjutnya yang ketiga adalah arah tindak lanjut pembangunan, dengan mendapatkan informasi tentang capaian Kabupaten/Kota dan merumuskan langkah serta program yang harus dilanjutkan di masa depan.

Beliau juga menegaskan, melalui forum Rakor Bappeda-Litbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan arah dalam pembangunan Kaltara.

“Harapan kita pada hasil pertemuan ini, dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kalimantan Utara di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 5–6 November 2025.

Workshop ini diikuti oleh perencana dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta delegasi Bappeda dan Litbang dari kabupaten/kota se-Kaltara. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun keselarasan pemahaman, peningkatan kapasitas teknis, serta sinkronisasi arah perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bapak Bertius,S.Hut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan agar lebih terstruktur, responsif, dan berbasis data.

Bapak Bertius mengatakan bahwa, “Workshop ini didesain sebagai ruang peningkatan kompetensi bagi para perencana. Karena itu, peserta yang hadir adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan di perangkat daerah,” .

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa kemampuan teknis dalam perencanaan harus diimbangi dengan keterampilan komunikasi, analisis, dan koordinasi lintas sektor agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bappeda dan Litbang Kaltara berharap lahir perencana pembangunan yang lebih profesional, berorientasi pada hasil, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara lebih komprehensif dan inovatif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat pondasi ekosistem inovasi daerah yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), pemerintah menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola yang modern dan responsif. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih progresif.

“Inovasi kini bukan lagi sekadar opsi, tetapi menjadi keharusan. Dengan inovasi, layanan dasar dapat diberikan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang semakin berkembang,” ujarnya.

Bapak Bertius juga menyoroti bahwa struktur organisasi perangkat daerah masih perlu diperkuat dari aspek pelayanan publik agar perubahan yang diharapkan dapat berjalan optimal.

“Saat ini komposisi perangkat daerah masih banyak berada pada sektor non-layanan dasar. Karena itu, diperlukan upaya untuk menggeser fokus melalui pengembangan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara lebih terukur,” jelasnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025–2029, pemerintah menetapkan sasaran strategis berupa peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) hingga mencapai kategori sangat inovatif dengan skor minimal 65,00. Target ini, lanjut Bertius, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun budaya inovasi di seluruh jajaran perangkat daerah.

“Kami ingin budaya inovasi benar-benar hidup di pemerintahan, bukan hanya sebatas dokumen. Target IID ini menjadi motivasi sekaligus indikator keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan di Kaltara,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap lahir ide, kolaborasi, dan model praktik baik yang dapat diterapkan di berbagai sektor layanan publik, sehingga inovasi tidak berhenti pada konsep, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh pemerintah daerah menjadi prioritas strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2031. Fokus ini diarahkan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan kompetensi baru seiring percepatan investasi industri yang terus berkembang di Kaltara.

Kepala Bappeda–Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis sektor investasi yang sudah terealisasi maupun yang sedang berjalan.

“Kami sudah melakukan pemetaan jenis lapangan kerja yang akan dibutuhkan berdasarkan perkembangan investasi di Kalimantan Utara. Agar peluang ini dapat dinikmati masyarakat daerah, kesiapan tenaga kerja lokal harus dipercepat dan direncanakan sejak sekarang,”. Penguatan kapasitas tenaga kerja tidak hanya dapat dilakukan melalui program pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia industri sebagai mitra strategis. Bappeda dan Litbang Prov.Kaltara mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih agresif mengembangkan SDM lokal. Pendekatannya bisa melalui pelatihan berbasis kompetensi, pendidikan vokasi, hingga kerja sama langsung dengan pelaku usaha dan industri,” tambahnya.

Bapak Bertius,S.Hut menilai bahwa sejumlah sektor di Kaltara akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan, seperti pertanian modern, sektor kelautan dan perikanan, serta industri pengolahan dan energi. Tren ini terlihat dari program-program yang sedang dijalankan pemerintah, beserta aktivitas industri yang mulai aktif di Kota Tarakan, serta perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan arah kebijakan tersebut, Bappeda dan Litbang Kaltara berharap pembangunan manusia tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing, adaptif terhadap teknologi baru, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Kasulampua pada tahun 2026 mendatang. Forum strategis yang melibatkan 19 provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua ini merupakan wadah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dan penguatan konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia. Penunjukan ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk memperkuat peran sebagai simpul kolaborasi wilayah timur, sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang bersifat lintas yurisdiksi. Forum Kasulampua bukan hanya sekadar forum seremonial. Forum ini merupakan ruang strategis untuk membahas isu-isu fundamental terkait pembangunan regional, seperti pertumbuhan ekonomi, perumusan strategi kebijakan, peningkatan PDRB, hingga penguatan kerja sama antardaerah dalam mendorong percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, Bappeda dan Litbang Kaltara bertindak sebagai leading sector dengan dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Bank Indonesia Perwakilan Kaltara. Saat ini, persiapan telah berjalan melalui serangkaian rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan penyelenggaraan forum berjalan profesional dan memberikan dampak nyata bagi seluruh peserta. Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi Bappeda dan Litbang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat jejaring kolaborasi, serta menghadirkan ruang diskusi yang konstruktif demi kemajuan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara mulai menyusun Buku Profil Pembangunan Provinsi Kaltara, sebuah dokumen resmi yang memuat data, informasi strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bapak Bertius, S.Hut menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan langkah fundamental untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan yang lebih sistematis dan berbasis bukti (evidence-based planning). Dokumen tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai rujukan internal pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak—mulai dari pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi investor dan publik yang ingin mengetahui arah pembangunan Kaltara. Penyusunan buku ini menjadi langkah penting mengingat posisi Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia yang tengah bergerak cepat dalam penguatan infrastruktur, peningkatan konektivitas kawasan, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi daerah. Pembangunan harus selaras dengan visi jangka panjang Kaltara. Karena itu, buku ini disusun secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjadi pijakan dalam merumuskan agenda pembangunan di masa mendatang. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menghadirkan sumber informasi terpadu yang memudahkan proses analisis, evaluasi, serta monitoring kemajuan pembangunan daerah, sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kalimantan Utara.