Tanjung Selor - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 resmi digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diselenggarakan pada Rabu, 25 Februari 2026, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rakortekrenbang 2026 tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi teknis, melainkan menjadi langkah konkret dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN), guna memastikan arah kebijakan yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan tahun ini mengadopsi mekanisme pembahasan melalui 36 Desk Urusan Konkuren, 19 Desk Program Strategis Nasional (ProSN), dan 6 Desk Tematik Pembangunan yang diikuti oleh unsur pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan Bapperida dan perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Diskusi teknis yang berlangsung secara daring ini memungkinkan setiap daerah menyelaraskan program prioritasnya dengan arahan nasional, sekaligus memastikan kesiapan data dukung dan sumber daya yang tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing urusan.
Sinkronisasi dokumen perencanaan dalam Rakortekrenbang 2026 menjadi fondasi krusial untuk menjamin penganggaran yang efektif dan akuntabel. Seluruh kesepakatan yang dirumuskan melalui aplikasi SIPD Tahun 2026 wajib ditindaklanjuti dalam rangkaian Musrenbang di tingkat daerah maupun nasional. Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan substansi utama dalam penyusunan Pedoman RKPD 2027, Pedoman APBD 2027, serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan berkesinambungan, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar jamuan makan malam (welcome dinner) sebagai rangkaian pembuka Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah KASULAMPUA (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) tahun 2026. Acara yang berlangsung pada Selasa malam, 14 April 2026, ini bertempat di kawasan Tugu Cinta Damai, Tanjung Selor.

Malam keakraban tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi pusat dan daerah. Hadir secara langsung Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Koordinator Wilayah KASULAMPUA, Dr. Rizki Ernadi Wimanda. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Ika Hermini Novianti, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Mustaqim, beserta seluruh Kepala Bappeda dan perwakilan BPS dari provinsi se-KASULAMPUA.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi dan sambutan hangat kepada seluruh delegasi. Ia menegaskan bahwa kepercayaan sebagai tuan rumah Konreg tahun 2026 merupakan kehormatan besar bagi daerah."Pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, melainkan juga oleh kekuatan hubungan antardaerah yang dibangun atas dasar saling percaya dan kemauan untuk berjalan bersama," ujar Gubernur saat menyampaikan sambutan di hadapan para tamu undangan.

Suasana malam tersebut semakin cair dengan penampilan musik dari Arkana Band. Hiburan ini sengaja disiapkan untuk mempererat tali silaturahmi antarpemangku kepentingan pembangunan daerah jelang memasuki agenda utama Konreg yang dijadwalkan pada Rabu (15/4/2026). Melalui gelaran malam keakraban ini, Pemprov Kaltara berharap dapat terbangun komunikasi yang lebih intensif antarpemerintah provinsi se-wilayah KASULAMPUA. Hal ini diharapkan menjadi modal kuat agar pelaksanaan Konreg PDRB keesokan harinya berjalan lancar, produktif, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara resmi melaksanakan verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung mulai 28 April hingga 7 Mei 2026 ini menjadi tahapan krusial dalam memastikan keselarasan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan provinsi serta kesiapan penganggaran.
Verifikasi ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tim pembahas verifikasi terdiri dari perwakilan Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Administrasi Pembangunan, serta Biro Organisasi.
Verifikasi Renja merupakan garda terdepan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui mekanisme ini, setiap program daerah tidak hanya diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis serta mengoptimalkan alokasi anggaran pada tahun 2027.(AS)

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sukses menggelar Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltara Tahun 2025 pada Selasa malam (16/12) di Aula Kantor Gubernur Kaltara. Acara bergengsi ini dihadiri oleh perwakilan badan publik se-Kaltara dan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setda Provinsi Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P. Dalam sambutannya, Wahyuni menekankan bahwa penganugerahan KIP bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memotivasi sekaligus mempercepat komitmen badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Dalam ajang tahunan tersebut, Bappeda dan Litbang Kaltara berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut, dari Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Bappeda dan Litbang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik tak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dipertanggungjawabkan.

Ke depan, Bappeda dan Litbang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem informasi publik, meningkatkan literasi informasi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.

Banjarmasin – Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda Se-Indonesia di Hotel Rattan-In, Banjarmasin, 2–4 Desember 2025. Kegiatan yang diikuti seluruh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi perencanaan antara pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran Program Strategis Nasional 2026.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, regulasi, dan kebutuhan riil masyarakat bukan kepentingan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa keselarasan perencanaan pusat-daerah krusial untuk keberhasilan program nasional seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, ketahanan pangan dan energi, serta penanganan kemiskinan dan kesehatan.

Dalam rakor tersebut, Deputi Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam memaparkan strategi penguatan keuangan daerah melalui penataan pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan perluasan sumber pendanaan. Sementara Deputi BPS Pudji Ismartini menekankan peran statistik dalam mendorong pembangunan berdampak, antara lain melalui percepatan APBD, investasi padat karya, infrastruktur, serta peningkatan produktivitas sektor lokal.

Forum Bappeda Indonesia periode 2025–2027 juga dikukuhkan dalam kegiatan ini. Bertius ditunjuk sebagai Ketua Bidang Tata Kelola Kelembagaan dan Kerja Sama Antardaerah, dengan tugas merancang mekanisme kolaborasi lintas daerah serta memperkuat kapasitas lembaga perencana daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan daerah berbasis data yang akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung data yang valid dan terintegrasi lintas sektor.

Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, menyampaikan bahwa penguatan SDI menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan pembangunan dan memastikan keselarasan pelaksanaan statistik sektoral di daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral di wilayah masing-masing.

“Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019, penyelenggaraan Satu Data Indonesia bukan hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan data yang valid, dapat dibagipakaikan, dan digunakan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan,” ungkapnya.

Beliau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menindaklanjuti amanat tersebut melalui penyusunan landasan kelembagaan. Di antaranya, pembentukan Forum Satu Data Indonesia Provinsi melalui peraturan gubernur serta penetapan tim penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Lebih lanjut, Bertius menjelaskan bahwa kebijakan terbaru semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SDI. Pada tahun 2024, telah terbit regulasi Satu Data Pemerintah Dalam Negeri yang mengatur peran lebih konkrit bagi pemerintah provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan SDI di daerah.

“Regulasi terbaru ini menegaskan kembali peran pemerintah provinsi sebagai penyelenggara SDI. Oleh karena itu, komunikasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat agar tata kelola data daerah semakin terstruktur,” tambahnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Bappeda dan Litbang berharap seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat memiliki pemahaman yang sama terkait standar data, mekanisme pemutakhiran, alur validasi, serta tata kelola data lintas instansi. Implementasi SDI diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam perencanaan pembangunan dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence-based policy).