TANJUNG SELOR – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat pembahasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Senin, 4 Mei 2026.

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kaltara, Syamsaimun, S.Pi., MP bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih Bapperida Prov. Kaltara. Agenda ini dihadiri secara intensif oleh para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus dari lingkungan Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (PPPP) dan Bidang Sektoral.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Bapperida menegaskan bahwa pembahasan LHE AKIP 2025 ini merupakan langkah krusial untuk memetakan capaian kinerja instansi sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi dari tahun sebelumnya harus dijadikan pijakan utama dalam melakukan pembenahan administrasi dan implementasi AKIP ke depannya.

 "Evaluasi AKIP bukan sekadar formalitas penilaian di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen kita dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil kerja nyata. Setiap rekomendasi yang tertuang dalam LHE AKIP 2025 wajib kita tindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya," tegas Sekretaris Bapperida.

 Fokus pembahasan dalam rapat ini mengarah pada indikator-indikator kerja yang melekat pada Bidang PPPP. Sebagai bidang yang mengawal Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, performa dari bidang ini memiliki andil besar dalam mendongkrak nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan.

 Melalui diskusi yang dinamis, para Pejabat Struktural, Fungsional, dan ASN Bidang PPPP bersama-sama membedah dokumen evaluasi, menyusun rencana aksi tindak lanjut, serta merumuskan strategi penguatan terhadap sistem perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang komprehensif.

 Dengan adanya pembahasan mendalam ini, Bapperida Provinsi Kaltara optimis dapat terus meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pada komponen Perencanaan Kinerja dan komponen Pengukuran kinerja pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memastikan setiap rencana tindaklanjut yang disusun  dapat berdampak bagi pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat staf internal penting pada Kamis, 02 April 2026. Pertemuan ini berfokus pada dua agenda penting yaitu Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Triwulan I Tahun 2026, sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Provinsi Kaltara Tahun 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rian Bapperida Provinsi Kalimatan Utara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kaltara, Syamsaimun, S.Pi., MP, dan dihadiri oleh para Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, serta perwakilan staf dari masing-masing bidang di lingkungan Bapperida Kaltara.

Dalam arahannya, Sekretaris Bapperida menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.

"Evaluasi Triwulan I ini bukan sekadar melihat angka penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana output dari setiap kegiatan telah tercapai dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Kita harus bergerak cepat mengatasi hambatan agar capaian di triwulan berikutnya bisa lebih optimal," ujarnya.

 Satu per satu bidang memaparkan capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan, hingga tantangan yang dihadapi selama tiga bulan pertama di tahun anggaran 2026. Evaluasi ini diharapkan mampu menjaga ritme kerja organisasi agar tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

 Selain mengevaluasi pelaksanaan program, rapat ini juga menjadi langkah awal (kick-off) internal dalam merumuskan arah kebijakan Bapperida untuk tahun anggaran 2027. Penyusunan Renja 2027 ini didorong untuk lebih adaptif terhadap isu-isu strategis daerah, terutama dalam isu efisiensi dengan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari pusat dan hibah luar negeri.

Masing-masing bidang lingkup Bapperida diminta untuk mulai memetakan program prioritas secara cermat dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi yang selaras dengan target nasional.

 Melalui pelaksanaan rapat staf ini, Bapperida Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan serta pengendalian, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Kaltara yang mandiri, maju dan berkelanjutan.


(NR)

Tanjung Selor – Dalam rangka memperkuat implementasi manajemen kinerja serta memastikan ketercapaian target sasaran strategis  perangkat daerah, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja yang diikuti oleh seluruh bidang, sekretariat, serta pejabat pengelola kinerja di lingkup Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

 Kegiatan ini menjadi forum strategis sebagai sarana komunikasi kinerja antara pimpinan dan unit kerja untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap pencapaian target kinerja organisasi dan individu secara berkala, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dialog kinerja juga menjadi bagian penting dalam penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan Keputusan serta dan tindak lanjut perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

 Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut menegaskan bahwa dialog kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja organisasi secara berkala guna memastikan ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

 “Pelaksanaan dialog kinerja ini, bertujuan untuk memastikan keselarasan target kinerja individu, unit kerja, dan organisasi dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Kemudian membangun pemahaman bersama terhadap ekspektasi kinerja, indikator keberhasilan, target, dan hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai maupun unit kerja, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala guna mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program, kegiatan, dan tugas organisasi” ujarnya. .

 Dalam pelaksanaannya, Sekretariat memberi Gambaran umum pelaksanaan kinerja yang dilakukan melalui pemaparan Pohon Kinerja Bapperida Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing bidang terkait kontribusi kinerja bidang terhadap tujuan dan sasaran strategis Bapperida, dengan sama-sama menyepakati sasaran, indicator dan target ke dalam Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sehingga dapat terbangun pemahaman bersama terhadap ekspektasi kinerja, indikator keberhasilan, target, dan hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai maupun unit kerja.

 Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam urusan perencanaan pembangunan, riset, inovasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bapperida memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel.

 Melalui Dialog Kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, sekaligus memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.


(NR)

Tanjung Selor — Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kalimantan Utara resmi menjadi lokasi pembukaan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029, Selasa (26/5). Acara yang dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, instansi vertikal (BPS Kaltara, BPOM Tarakan, Perum Bulog Bulungan), serta jajaran perangkat daerah provinsi dan lima kabupaten/kota se-Kaltara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M. Dalam sambutannya, Sekda menekankan urgensi kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Pangan dan gizi merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh sektor secara terpadu dan berkesinambungan," ujarnya.

Kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah. Provinsi Kalimantan Utara memang menghadapi tantangan spesifik dalam menjamin pemerataan akses pangan bergizi, mengingat kondisi geografisnya yang terdiri atas kawasan pedalaman, perbatasan, dan kepulauan, faktor yang kerap menghambat distribusi logistik. Meskipun produksi padi, pangan lokal nonberas, dan komoditas hortikultura terus menunjukkan perkembangan positif, penguatan infrastruktur pangan, jaminan keamanan pangan, serta percepatan penanganan masalah gizi seperti stunting masih memerlukan sinergi optimal antar instansi.

"Melalui rencana aksi daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan saling terintegrasi," jelas Denny Harianto.

Dokumen RAD-PG ini telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 2 sebagai kerangka strategis pembangunan daerah. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian informasi, melainkan juga momentum operasional untuk melahirkan komitmen tertulis dan rencana tindak lanjut dari masing-masing daerah. Para peserta, termasuk perwakilan Bappeda dan dinas teknis dari lima kabupaten/kota, diinstruksikan untuk mengintegrasikan sasaran RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara sistematis. Dengan resmi dibukanya kegiatan ini, Pemprov Kaltara menargetkan terwujudnya tata kelola pangan yang berkelanjutan guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (15/4).

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 19 provinsi serta sejumlah instansi terkait, di antaranya Bapperida Kalimantan Utara, Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Utara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Kasulampua.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kawasan Kasulampua memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait pemerataan pembangunan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Menurutnya, diperlukan sinergi dan perumusan kebijakan yang terintegrasi agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menegaskan posisi strategis Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam mendukung aspek geopolitik dan geoekonomi nasional.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data PDRB memiliki peran penting sebagai indikator dalam menggambarkan struktur dan kinerja perekonomian daerah. Selain digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, data tersebut juga menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Ia menambahkan, sejumlah tantangan seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, konektivitas, hingga penguatan kualitas data ekonomi masih perlu menjadi perhatian bersama.

Melalui pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua 2026 ini, diharapkan terbangun kolaborasi antar daerah dalam mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong hilirisasi sektor-sektor strategis guna mendukung pembangunan ekonomi kawasan yang berkelanjutan.

Senin, 27 April 2026, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja melalui Aplikasi CIKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bertius, S.Hut selaku Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, dengan melibatkan tenaga ahli sistem informasi dan Biro Organisasi Setdaprov. Kalimantan Utara.

Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja fokus terhadap pemanfaatan Aplikasi CIKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Aplikasi CIKU adalah instrument yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Aplikasi CIKU dimanfaatkan sebagai alat dokumentasi, publikasi dan bahan informasi atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta sebagai bahan pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja melalui Aplikasi CIKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dilakukan dalam rangka memperkuat aspek system dan aplikasi, aspek data kinerja dan aspek Sumber Daya Manusia. Sehingga melalui Optimalisasi aplikasi CIKU diharapkan dapat Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani sebagaimana salah satu sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

(NR)