Jakarta – Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) resmi meluncurkan Forum Ekonomi Hijau (FEH) bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” di Jakarta, Rabu (17/6). Forum yang dihadiri oleh Dewan Penasihat Presiden Burhanuddin Abdullah, Dirut PLN Joko Triharyanto, Dirut BPDLH Masyita Crystallin, dan Wakil Rektor Unpad Widya Setiabudi Sumadinata ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan ekonomi hijau yang inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan komitmen kuat Kaltara dalam transformasi ekonomi hijau dan biru, meski menghadapi tantangan geografis yang membatasi ruang pembangunan bagi sekitar 778 ribu penduduknya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bertius menjelaskan bahwa Pemprov Kaltara telah mengintegrasikan transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan ke dalam RPJMD, yang didukung oleh penerbitan 29 regulasi daerah. Regulasi ini mencakup tata ruang, energi bersih, hilirisasi, hingga konservasi mangrove dan gambut. Salah satu wujud nyata arsitektur kebijakan ini adalah pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning yang akan ditenagai oleh energi baru terbarukan. Bertius memaparkan progres dua Proyek Strategis Nasional, yakni PLTA Kayan dan PLTA Sungai Mentarang, serta berbagai pembangkit energi bersih skala mikro yang telah dibangun di daerah 3T.

Meski memiliki fondasi regulasi yang kuat, Bertius secara terbuka menyampaikan catatan kritis dan harapan bagi pemerintah pusat serta PLN. Ia secara khusus meminta dukungan manajemen PLN untuk mengoperasionalkan PLTS dan PLTMH komunal yang kerap mangkrak akibat keterbatasan kapasitas masyarakat. Lebih jauh, ia mengkritisi alokasi dana karbon dan DBH yang selama ini hanya berfokus pada rehabilitasi fisik kawasan. Bertius mendesak agar persentase tertentu dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, agar masyarakat lokal memiliki kapabilitas menjaga keberlanjutan ekologis. Ia pun menutup paparannya dengan membuka seluas-luasnya kolaborasi dan investasi bagi para pemangku kepentingan melalui Bapperida maupun DPMPTSP Kaltara.

Tanjung Selor – Ruang Rapat Gunung Putih di Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menjadi tempat kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kaltara pada Kamis, 11 Juni 2026. Mengusung prinsip Satu Data Indonesia, kegiatan ini bertujuan meningkatkan akurasi dan tata kelola data daerah. Langkah ini menunjukkan keseriusan BPS dalam berkoordinasi dengan OPD untuk menghadirkan data statistik yang valid, akurat, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

Dalam pembinaannya, BPS menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama keberhasilan statistik sektoral. Tanpa kerjasama yang solid antara BPS dan OPD, mustahil mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal dan efisien. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk membimbing para OPD dalam mengelola data secara profesional, mulai dari penyusunan metadata, pengajuan rekomendasi kegiatan, hingga upaya eliminasi duplikasi data antarinstansi.

Sebagai panduan teknis, BPS menyampaikan tiga fokus utama pembinaan kepada Perangkat Daerah. Pertama, penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik untuk mencegah duplikasi survei dan memastikan metodologi yang benar. Kedua, Pengelolaan Metadata Statistik agar data sektoral memiliki dokumentasi variabel dan definisi yang jelas bagi pengguna lain. Ketiga, Peningkatan Kualitas Data melalui pemenuhan standar baku, yang menjadi jaminan bahwa data yang dihasilkan siap pakai dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan Kalimantan Utara.

Tanjung Selor – Pada Kamis, 11 Juni 2026, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap menggelar Rapat Pimpinan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WITA ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, selaku Ketua TKPSDA WS Sesayap. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS Sesayap serta memperkuat koordinasi antar unsur pimpinan.

Agenda utama rapat mencakup evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Melalui forum ini, dilakukan pembahasan komprehensif terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya dan penyelarasan rencana kerja tahun berjalan. Diskusi yang berlangsung melibatkan seluruh unsur pimpinan TKPSDA WS Sesayap.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis dalam memperkuat sinergi antar unsur pimpinan TKPSDA WS Sesayap guna mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan di Wilayah Sungai Sesayap. Dengan adanya koordinasi yang solid dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sumber daya air di wilayah ini dapat optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mari bersama menjaga keberlanjutan sumber daya air demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sungai Sesayap.

Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara membuka dan memberi arahan langsung pada kegiatan Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Tanjung Selor, Rabu (10/6/2026). Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa RKPD 2027 harus menjadi fondasi kuat untuk mencapai target jangka menengah RPJMD 2025-2029 dengan tema "Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter, dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur". Ia menginstruksikan agar fokus pembangunan diarahkan pada percepatan infrastruktur di kawasan perbatasan, penguatan kualitas SDM melalui dukungan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta upaya nyata mengubah wajah Kaltara dari halaman belakang menjadi beranda depan negara yang membanggakan.

Menghadapi proyeksi kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Gubernur menekankan penerapan skala prioritas yang ketat dengan prinsip money follows program. Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melakukan reorientasi belanja dari pengeluaran rutin menuju program yang produktif, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, serta mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diskusi strategis ini juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk pengelolaan CSR perusahaan yang terintegrasi dan kemampuan OPD dalam mengemas potensi daerah menjadi proposal investasi yang menarik, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi di angka 5,60% dan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,20% pada tahun 2027.

Gubernur memberikan instruksi tegas terkait kedisiplinan perencanaan dan pelaporan, di mana kinerja OPD ke depan akan diukur dari akurasi data pada sistem SIPD serta tingkat keterisian aplikasi pengendalian e-Dalev yang ditargetkan minimal mencapai 80%. Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2027 ini selanjutnya akan segera melalui proses reviu APIP dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada 18 Juni 2026, dengan target penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat 30 Juni 2026 agar tidak menghambat proses penyusunan KUA-PPAS maupun pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Tanjung Selor - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Dialog Kebijakan Penyampaian Policy Brief: Isu Strategis Kelompok Rentan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, pada Senin (8/6/2026). Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah di Kalimantan Utara.

Pada forum ini, dibahas dua isu strategis yang nyata dan mendesak. Pertama, upaya memastikan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara dapat memperoleh akses kerja yang layak, pelatihan yang adaptif, serta lingkungan kerja yang inklusif. Kedua, pentingnya memberikan kepastian hukum atas wilayah hidup masyarakat adat, termasuk Masyarakat Hukum Adat Punan Batu di Kabupaten Bulungan seluas 18.000 hektare, di tengah tekanan ekspansi investasi berbasis lahan yang terus meningkat. Kedua isu ini sejalan dengan mandat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 yang mengutamakan transformasi sosial inklusif, pembangunan hijau, dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Kegiatan yang didukung penuh oleh Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, ini dihadiri oleh sekitar 30 hingga 40 peserta. Hadir dalam dialog tersebut perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah (OPD), akademisi dari Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara, dan STIE Bultar, serta Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kaltara yang mewakili kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk mendorong kebijakan yang responsif dan benar-benar berpihak pada kelompok rentan.

Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk memandang isu disabilitas dan masyarakat adat bukan hanya sebagai isu sosial, melainkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan lintas sektor yang memerlukan respons tertulis. Bapperida ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan matriks tindak lanjut paling lambat 30 hari setelah kegiatan, serta memastikan rekomendasi yang relevan diintegrasikan ke dalam penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan APBD Provinsi Kalimantan Utara, agar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan benar-benar terwujud di lapangan.

Tanjung Selor – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius S.Hut, mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, dalam peninjauan progres pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor, Rabu (3/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa progres fisik pembangunan sekolah strategis ini telah mencapai sekitar 22 persen per awal Juni 2026. Wakil Gubernur Ingkong Ala menyatakan kebahagiaannya karena berbagai kendala awal, khususnya terkait distribusi material dan logistik, kini telah sepenuhnya teratasi sehingga seluruh material utama sudah tersedia di lokasi dan pekerjaan konstruksi dapat berjalan jauh lebih optimal.

Untuk mempercepat penyelesaian dan memastikan target pembangunan tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pihak pelaksana konstruksi menerapkan strategi kerja keras dengan sistem tiga shift atau beroperasi selama 24 jam non-stop. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menggenjot progres fisik secara maksimal, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca yang sering berubah di lapangan. Pemprov Kaltara memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para pekerja dan seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus mengawal serta memberikan dukungan penuh hingga sekolah ini rampung dan siap dioperasikan.

Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda ini bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik, melainkan wujud nyata investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Utara. Sekolah ini diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas yang mampu membuka akses seluas-luasnya bagi putra-putri daerah untuk meraih prestasi, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara dalam memeratakan pendidikan di wilayah perbatasan. Dengan beroperasinya sekolah ini kelak, generasi muda Kaltara diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang unggul, kreatif, berkarakter, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.