Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah menggelar kegiatan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 ini, bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan tahunan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini sejalan dengan pedoman penyusunan Renja Tahun 2027 yang mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 serta dokumen RPJMD Provinsi Kaltara Tahun 2025-2029.

Dalam verifikasi ini, setiap OPD diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 beserta analisis kebutuhan riil yang akan diusulkan pada tahun anggaran mendatang. Penyusunan Renja ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD pengampu urusan wajib, tetapi juga harus mendukung prioritas nasional (Asta Cita) dan prioritas daerah Provinsi Kaltara. Selain itu, rencana kerja yang disusun juga diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengembangan kawasan perbatasan, serta akselerasi konektivitas antarwilayah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.

Rangkaian agenda verifikasi ini melibatkan penugasan pejabat dan staf berkompeten dari seluruh OPD serta UPTD di lingkungan Pemprov Kaltara. Proses pembahasan dan sinkronisasi dilakukan secara terstruktur. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di ruang rapat Bapperida hingga Ruang Rapat BKAD, guna memastikan dokumen Renja PD 2027 yang dihasilkan akuntabel, tepat sasaran, dan siap menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD serta APBD Tahun Anggaran 2027.

Tanjung Selor – Berpedoman pada Pasal 354 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 16 Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026, ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bapperida Provinsi, Bertius, S.Hut., dan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan pimpinan serta pejabat kompeten dari berbagai Perangkat Daerah (OPD). Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berjalan.

Kegiatan yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini dirancang untuk membedah secara komprehensif rancangan perubahan RKPD dari Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Melalui skema hybrid, para pejabat yang berkompeten didorong untuk aktif memberikan telaahan, saran, dan masukan yang konstruktif. Lebih lanjut, Kepala Bapperida Bertius, S.Hut., menegaskan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan tersusunnya rancangan Perkada Perubahan RKPD Tahun 2026 yang teruji dan selaras, diharapkan setiap program kerja dapat dieksekusi secara optimal merespons dinamika dan kebutuhan lapangan. Ke depan, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara akan terus mengawal implementasi perencanaan ini agar berujung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kalimantan Utara.

Tanjung Selor – Diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring), Rapat Awal Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 resmi digelar pada Senin, (13/7). Kegiatan yang berpusat di Ruang Rapat Gunung Putih Bapperida Kaltara ini dilaksanakan oleh Bapperida selaku Sekretariat SDGs, bekerja sama dengan German Agency for International Cooperation (GIZ). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menentukan arah isu prioritas, menjaring masukan awal dari berbagai pemangku kepentingan, serta menyusun peta jalan yang mencakup pembagian peran dan rencana tindak lanjut percepatan pencapaian SDGs di daerah.

Penyusunan VLR 2026 ini menjadi langkah strategis pembaruan setelah Kaltara sukses menerbitkan VLR pertama pada tahun 2023 yang berfokus pada penanggulangan stunting. Mengingat isu tersebut telah terpetakan dengan baik, pembaruan tema tahun ini disesuaikan dengan dinamika dan prioritas pembangunan daerah terkini. Beberapa arah tema strategis yang didiskusikan dalam rapat meliputi ketahanan lingkungan dan perubahan iklim, ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan serta layanan dasar di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan penguatan tata kelola serta kemitraan multipihak.

Untuk memastikan dokumen VLR yang komprehensif dan akuntabel, proses penyusunan ini mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Sekretariat SDGs, tim ahli GIZ, SDGs Center, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Sinergi ini diharapkan mampu mendokumentasikan praktik baik, tantangan, dan pembelajaran daerah secara partisipatif. Dengan target penyelesaian dokumen pada bulan Oktober 2026, VLR ini akan menjadi sarana pelaporan pembangunan berkelanjutan serta kontribusi nyata dalam memperkaya praktik baik SDGs di tingkat nasional maupun internasional.

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida sukses menggelar kegiatan verifikasi dan sinkronisasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Kegiatan strategis yang berlangsung selama empat hari, mulai 6 hingga 9 Juli 2026, ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), biro, dan UPTD di lingkungan Pemprov Kaltara. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memastikan ketepatan sasaran, efisiensi penganggaran, serta akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah sebelum ditetapkan secara final.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Melalui forum verifikasi ini, Bapperida melakukan penyelarasan rancangan Renja dari setiap perangkat daerah agar sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Untuk menjamin kedalaman materi verifikasi, para pejabat atau staf kompeten yang diutus diwajibkan membawa dokumen pendukung komprehensif diantaranya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), dokumen teknis fisik (Masterplan dan DED), serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Proses verifikasi yang dilaksanakan berjalan dengan tertib dan terkoordinasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Melalui sinkronisasi yang ketat ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat guna di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2026.

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur, Rabu (1/7). Rapat yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, ini dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara. Menindaklanjuti arahan pusat, Sekda Denny menekankan urgensi bagi seluruh OPD untuk memanfaatkan waktu yang tersisa guna memastikan usulan DAK fisik maupun nonfisik telah diinput melalui Sistem KRISNA. "Batas waktu pengusulan dibuka dari tanggal 17 Juni sampai 10 Juli 2026. Kita harus bergerak cepat dan memastikan usulan DAK fisik maupun non fisik sudah disampaikan melalui Sistem KRISNA," tegas Denny. Ia juga mengingatkan bahwa alokasi DAK yang diperebutkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia mencapai sekitar Rp5 triliun, sehingga Kaltara harus proaktif dan kompetitif agar memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Rapat ini merupakan langkah strategis daerah dalam menyelaraskan perencanaan dengan arah kebijakan terbaru dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan sosialisasi kebijakan pusat, DAK TA 2027 dirancang dengan pendekatan berbasis kinerja (performance-based) dan berbasis usulan (proposal-based) yang dinilai melalui sistem terpadu. Pengusulan DAK Fisik maupun Nonfisik diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti revitalisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur konektivitas, serta afirmasi bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selain itu, perencanaan DAK 2027 sangat menekankan pada sinergi dan integrasi antara belanja Pemerintah Pusat (K/L) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menargetkan pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas layanan publik secara signifikan.

Setiap usulan harus secara eksplisit mendukung prioritas nasional dan dipetakan secara presisi agar selaras dengan kerangka pendanaan jangka menengah. Dengan kesiapan dokumen yang matang, akurat, dan terintegrasi, Kaltara berpeluang besar untuk mendapatkan alokasi yang optimal. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus ini pada akhirnya diharapkan mampu menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan, menutup celah ketimpangan, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara

Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur mengukuhkan komitmen pembangunan infrastruktur perbatasan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan penghubung antarprovinsi. Kesepakatan yang juga melibatkan pihak swasta, yakni PT Sumalindo Global TBK QQ dan PT Sumalindo Lestari Jaya II, ini resmi berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Selasa (30/6). Langkah kolaboratif ini menjadi momentum strategis untuk mengakselerasi konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan kedua provinsi.

Memimpin rombongan kunjungan kerja, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan bahwa akses jalan yang mantap menuju Kaltim adalah harga mati demi mendongkrak kesejahteraan warga pedalaman. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud menekankan kewajiban negara untuk hadir memberikan pelayanan publik terbaik di wilayah terluar seperti Mahakam Ulu, Berau, hingga Malinau. Gubernur Rudy juga mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma wilayah perbatasan yang dulunya dianggap sebagai "halaman belakang", agar ke depan bertransformasi menjadi "halaman depan" Provinsi Kalimantan yang menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi yang tak terpisahkan.

Turut hadir Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., yang turut mendampingi Wakil Gubernur Kaltara. Kehadiran jajaran pemerintah daerah bersama sektor swasta dalam kesepakatan ini diharapkan mampu membuat pemeliharaan jalan penghubung berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi lintas batas ini pada akhirnya bertujuan untuk memotong rantai ketertinggalan di beranda depan utara Indonesia, memastikan masyarakat perbatasan mendapatkan akses infrastruktur dan fasilitas yang jauh lebih baik.