Balikpapan - Pertemuan Regional SDGs Kawasan Indonesia Tengah yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Balikpapan pada Jumat (21/8) diikuti secara aktif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan yang difasilitasi oleh GIZ Indonesia ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi melalui SDGs Center, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Forum ini hadir sebagai momentum evaluasi di tengah capaian nasional, di mana 62,7 persen indikator SDGs telah terealisasi dan 13 persen lainnya berada dalam jalur pencapaian. Kendati demikian, tantangan mendasar seperti perluasan akses air minum dan validitas data statistik di tingkat daerah masih menuntut solusi dan sinergi bersama.

Menyoroti peran vital daerah, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah garda terdepan dalam mengubah target pembangunan menjadi dampak nyata di lapangan. Selaras dengan arahan tersebut, Bapperida Kaltara berkomitmen mengoptimalkan penyelarasan dokumen perencanaan lokal dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025–2030, sekaligus mendukung penuh integrasi agenda ini ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mekanisme tagging atau penandaan program dan subkegiatan yang tengah digencarkan pemerintah pusat ini dinilai sangat krusial, karena akan memastikan setiap perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Utara dapat dipantau secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

Tanjung Selor - Secara daring melalui Zoom Meeting, Bapperida menggelar Sosialisasi Sistem CONNECT untuk Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Daerah, Rabu (12/8). Kegiatan yang diikuti oleh Bappeda dan Litbang kabupaten/kota se-Kalimantan Utara ini merupakan tindak lanjut surat Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan RI tentang Penggunaan Sistem CONNECT untuk Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Daerah.

Sementara itu dalam paparannya, Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yatno Supriadi menjelaskan bahwa Sistem CONNECT (Collaboration for New Environmental and Economic Transformation) dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan Climate Budget Tagging (CBT), yakni proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memantau alokasi anggaran yang mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Platform digital ini memfasilitasi proses entri, koreksi, dan validasi data CBT maupun RCBT di tingkat nasional dan daerah, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan dashboard yang mudah diakses, mendorong keterbukaan data serta kolaborasi lintas sektor dan wilayah, hingga menyediakan repositori data sebagai evidence base perumusan kebijakan. Penggunaan Sistem CONNECT sekaligus memperkuat integrasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian agenda Net Zero Emission (NZE) Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diminta menyiapkan data dan informasi kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung aksi mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim Tahun Anggaran 2025 dan 2026 sebagai bahan sosialisasi dan penelaahan hasil tagging. Bappeda dan Litbang kabupaten/kota selanjutnya melakukan validasi atas rekomendasi hasil tagging pada Sistem CONNECT melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna memastikan kesesuaian hasil tagging dengan kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Melalui Sistem CONNECT, proses penandaan anggaran perubahan iklim diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

Jakarta – Pemprov. Kaltara terus memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas melalui pengembangan sistem satu data disabilitas. Sebagai langkah konkret, dilakukan kunjungan pembelajaran terkait tata kelola Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sekaligus konsultasi penyempurnaan draf Pedoman Satu Data Disabilitas Provinsi Kalimantan Utara di Bappenas pada 12–13 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi praktik baik mengenai kebijakan, kelembagaan, proses pendataan, serta pemanfaatan data dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang turut diikuti oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius S.Hut.

Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebanyak 24.521 jiwa yang tersebar di lima wilayah, yakni Kota Tarakan 9.020 jiwa, Kabupaten Nunukan 6.031 jiwa, Kabupaten Bulungan 5.329 jiwa, Kabupaten Malinau 3.151 jiwa, dan Kabupaten Tana Tidung 990 jiwa. Pemerintah daerah mendorong terbentuknya satu data disabilitas yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh instansi guna memperkuat pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dengan berbagai pihak, diharapkan tata kelola data disabilitas di Kalimantan Utara semakin terintegrasi dan mampu mendukung penyelenggaraan layanan publik yang inklusif, serta memastikan setiap kebijakan yang disusun benar-benar berpihak pada pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) Kalimantan Utara, Nurul Affandy, mengatakan bahwa data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, program, dan penganggaran yang inklusif. Menurutnya, satu data disabilitas diperlukan untuk mendukung berbagai fasilitas dan konsesi yang diberikan pemerintah sehingga kebijakan, bantuan sosial, serta pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Tanjung Selor - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melalui Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Dedy Irawan, S.E., beserta jajaran staf mengikuti Diseminasi Pedoman Pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention – Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih Bapperida (11/8). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi sebagai bagian dari pelaksanaan MCSP-RBS 2026 dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam diseminasi tersebut, pembahasan difokuskan pada pemenuhan bukti dukung Area Perencanaan dan Penganggaran APBD, yang merupakan satu dari tujuh area strategis MCSP-RBS 2026. Area ini mencakup tiga indikator dengan 25 dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pendekatan MCSP-RBS tahun 2026 mengalami perubahan signifikan, yakni bergeser dari sekadar pelaporan kepatuhan administratif menuju pembentukan profil risiko dan deteksi dini korupsi, sehingga kualitas data yang disampaikan menjadi sangat menentukan akurasi asesmen risiko yang dilakukan KPK.

Keikutsertaan Bapperida dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tersusun secara lengkap, akurat, konsisten, dan sesuai format baku yang telah ditetapkan KPK. Sebagaimana diketahui, input data ke sistem MCSP-RBS Tahap I dijadwalkan pada 1 Agustus hingga 30 September 2026, sehingga kesiapan bukti dukung sejak dini menjadi kunci agar proses verifikasi dan quality assurance oleh KPK bersama Kemendagri dan/atau BPKP dapat berjalan optimal.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang berintegritas serta sesuai ketentuan yang berlaku. Bapperida menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan kualitas tindak lanjut dan dampak nyata perbaikan tata kelola yang dirasakan dalam setiap siklus perencanaan dan penganggaran APBD.

Tanjung Selor – Guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas nasional serta memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan fasilitasi secara daring dan luring pada Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan ini menyasar Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, sebagai tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan rancangan perubahan RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bapperida provinsi.

Dalam pelaksanaannya, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menugaskan pejabat yang kompeten agar aktif memberikan masukan, baik secara langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun secara tertulis. Kegiatan fasilitasi ini diharapkan mampu menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun 2026 di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan tersusun secara akuntabel, tepat sasaran, dan selaras dengan arah kebijakan Asta Cita, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan serta dinamika masyarakat di wilayah masing-masing.

TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara dan Negeri Sabah, Malaysia, kembali memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan melalui Sidang ke-28 Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kaltara–Negeri Sabah Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kayan Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/7), ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Ketua JKK SOSEK MALINDO Negeri Sabah, Datuk Dr. Jamili Nais. Forum strategis ini juga dihadiri oleh Konsul Republik Indonesia di Tawau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, dengan agenda utama mengevaluasi capaian kerja sama sebelumnya dan merumuskan agenda kolaborasi baru yang lebih komprehensif.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan posisi strategis Kaltara tidak hanya sebagai provinsi perbatasan, tetapi juga sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuka peluang percepatan infrastruktur dan investasi lintas batas. Ia memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi, PLTA Kayan Cascade, hingga hilirisasi sektor perikanan dan energi hijau. "Potensi besar ini menjadi modal penting untuk mendukung rantai pasok IKN sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa kedekatan geografis dan ikatan budaya yang telah terjalin lama dengan Sabah menjadi fondasi kokoh bagi perluasan kerja sama di sektor perdagangan, logistik, pariwisata, dan ketahanan pangan.

Sebagai tindak lanjut dari sidang sebelumnya di Sandakan, Malaysia, pada 2025, forum yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 28 hingga 31 Juli 2026 ini difokuskan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rekomendasi yang realistis serta dapat diimplementasikan secara bersama. Gubernur Zainal mengajak seluruh delegasi untuk mengedepankan semangat musyawarah dan saling menghormati dalam setiap pembahasan. Hasil dari sidang ini diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah tapal batas Indonesia–Malaysia, sekaligus memperkokoh koordinasi bilateral demi terwujudnya pembangunan sosial dan ekonomi yang saling menguntungkan.