Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur, Rabu (1/7). Rapat yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, ini dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara. Menindaklanjuti arahan pusat, Sekda Denny menekankan urgensi bagi seluruh OPD untuk memanfaatkan waktu yang tersisa guna memastikan usulan DAK fisik maupun nonfisik telah diinput melalui Sistem KRISNA. "Batas waktu pengusulan dibuka dari tanggal 17 Juni sampai 10 Juli 2026. Kita harus bergerak cepat dan memastikan usulan DAK fisik maupun non fisik sudah disampaikan melalui Sistem KRISNA," tegas Denny. Ia juga mengingatkan bahwa alokasi DAK yang diperebutkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia mencapai sekitar Rp5 triliun, sehingga Kaltara harus proaktif dan kompetitif agar memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Rapat ini merupakan langkah strategis daerah dalam menyelaraskan perencanaan dengan arah kebijakan terbaru dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan sosialisasi kebijakan pusat, DAK TA 2027 dirancang dengan pendekatan berbasis kinerja (performance-based) dan berbasis usulan (proposal-based) yang dinilai melalui sistem terpadu. Pengusulan DAK Fisik maupun Nonfisik diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti revitalisasi fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur konektivitas, serta afirmasi bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selain itu, perencanaan DAK 2027 sangat menekankan pada sinergi dan integrasi antara belanja Pemerintah Pusat (K/L) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menargetkan pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas layanan publik secara signifikan.

Setiap usulan harus secara eksplisit mendukung prioritas nasional dan dipetakan secara presisi agar selaras dengan kerangka pendanaan jangka menengah. Dengan kesiapan dokumen yang matang, akurat, dan terintegrasi, Kaltara berpeluang besar untuk mendapatkan alokasi yang optimal. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus ini pada akhirnya diharapkan mampu menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan, menutup celah ketimpangan, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara

Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur mengukuhkan komitmen pembangunan infrastruktur perbatasan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan penghubung antarprovinsi. Kesepakatan yang juga melibatkan pihak swasta, yakni PT Sumalindo Global TBK QQ dan PT Sumalindo Lestari Jaya II, ini resmi berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada Selasa (30/6). Langkah kolaboratif ini menjadi momentum strategis untuk mengakselerasi konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan kedua provinsi.

Memimpin rombongan kunjungan kerja, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan bahwa akses jalan yang mantap menuju Kaltim adalah harga mati demi mendongkrak kesejahteraan warga pedalaman. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud menekankan kewajiban negara untuk hadir memberikan pelayanan publik terbaik di wilayah terluar seperti Mahakam Ulu, Berau, hingga Malinau. Gubernur Rudy juga mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma wilayah perbatasan yang dulunya dianggap sebagai "halaman belakang", agar ke depan bertransformasi menjadi "halaman depan" Provinsi Kalimantan yang menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi yang tak terpisahkan.

Turut hadir Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., yang turut mendampingi Wakil Gubernur Kaltara. Kehadiran jajaran pemerintah daerah bersama sektor swasta dalam kesepakatan ini diharapkan mampu membuat pemeliharaan jalan penghubung berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi lintas batas ini pada akhirnya bertujuan untuk memotong rantai ketertinggalan di beranda depan utara Indonesia, memastikan masyarakat perbatasan mendapatkan akses infrastruktur dan fasilitas yang jauh lebih baik.

Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja  Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026 di Ruang Rapat Gunung Rian. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bapperida, Syamsaimun, S.Pi., M.P dan dihadiri oleh  Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan Bapperida guna memastikan keselarasan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta target kinerja perangkat daerah. Pembahasan Rancangan Akhir Renja 2027 merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan proses penyempurnaan Renja perangkat daerah yang bertujuan memastikan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Dalam arahannya, Sekretaris Bapperida menekankan pentingnya penyusunan perencanaan yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh bidang diminta melakukan penelaahan secara cermat terhadap target kinerja, indikator, kebutuhan pendanaan, serta kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, perubahan Renja Tahun 2026 juga menjadi perhatian penting untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan, kondisi aktual pelaksanaan program, serta kebutuhan strategis yang muncul selama tahun berjalan.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing bidang memaparkan usulan penyempurnaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Ranhir Renja 2027 maupun Perubahan Renja 2026. Diskusi berlangsung secara konstruktif dengan berbagai masukan terkait efektivitas pelaksanaan program, penguatan indikator kinerja, optimalisasi anggaran, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat lebih akuntabel, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. Hasil pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat diakhiri dengan perumusan catatan strategis dan penyepakatan linimasa penyempurnaan dokumen, agar tahapan perencanaan pembangunan Kalimantan Utara dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.


(NR)

Tanjung Selor - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2027. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga diikuti oleh berbagai Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari pertama, Kamis (25/06), forum difokuskan untuk memfasilitasi dokumen perencanaan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Dedy Irawan, S.E., mewakili Kepala Bapperida ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Tujuannya adalah memastikan dokumen perencanaan daerah disusun tepat waktu, selaras dengan kebijakan provinsi hingga nasional, serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Sejalan dengan regulasi terbaru, penyusunan RKPD Tahun 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan ini mencakup penyesuaian tema pembangunan, prioritas nasional, arah kebijakan kewilayahan, hingga sinkronisasi indikator kinerja. Dalam forum tersebut ditekankan bahwa RKPD berfungsi vital sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah karena memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan harus terukur, mendukung prioritas utama daerah, dan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, diberikan beberapa catatan penting bagi pemerintah kabupaten/kota. Rangkaian fasilitasi ini belum berakhir dan akan dilanjutkan pada Senin (29/06) mendatang, dengan agenda yang sama untuk Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan, guna menjamin seluruh dokumen perencanaan daerah di Kalimantan Utara telah tersinkronisasi.

Tanjung Selor - Musrenbangnas Desk SDGs 2026 diselenggarakan sebagai forum strategis nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dan menyinkronkannya ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD. Kegiatan ini bertujuan mengakselerasi pencapaian target SDGs 2030 melalui pendekatan Localizing SDGs, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada forum yang berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan giliran presentasi dan diskusi tepat pada pukul 15.15 WIB. Delegasi Kaltara memaparkan bahwa dari 150 indikator yang dilaporkan pada tahun 2025, sebanyak 52 persen atau 78 indikator telah berhasil dicapai. Capaian terbaik tercatat pada Pilar Ekonomi sebesar 64,86 persen, yang menunjukkan tren positif pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Melalui sesi diskusi ini, Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola data melalui platform SDGs-KU dan mengintegrasikan RAD SDGs 2025-2029 dengan RPJMD. Masukan dari Tim Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas menjadi catatan penting bagi Kaltara untuk mempercepat capaian pada indikator yang masih memerlukan perhatian khusus, demi memastikan prinsip No One Left Behind benar-benar terwujud di Bumi Benuanta.

Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 secara hybrid, Kamis (18/6). Bertempat di Ruang Rapat Dharma Wanita Lantai 1 Kemendagri dan diikuti melalui Zoom, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis, Kemendagri, serta Perangkat Daerah Pemprov Kaltara. Acara dibuka oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Iwan Kurniawan, S.T., M.M. , dilanjutkan dengan pemaparan Rancangan Akhir RKPD oleh Kepala Bapperida Prov. Kaltara Bertius S.Hut, dan diakhiri dengan tanggapan dari para K/L. Secara umum, dokumen RKPD 2027 telah memenuhi persyaratan fasilitasi, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa substansi, data, target indikator, dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

Pembangunan Kaltara tahun 2027 difokuskan pada tiga tema utama yakni pembangunan wilayah yang merata, penguatan SDM berkarakter, dan pengembangan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai Beranda NKRI yang Makmur. Dalam forum ini, berbagai K/L memberikan masukan sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, perindustrian, kelautan, hingga keamanan siber untuk disesuaikan dalam RKPD dan SIPD. Kondisi fiskal daerah yang masih tinggi ketergantungannya pada transfer pusat juga menjadi sorotan utama, sehingga diperlukan strategi optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset, penguatan BUMD, CSR, serta kerja sama daerah. Hal ini harus diiringi dengan penyelarasan program prioritas dan unggulan kepala daerah dengan program perangkat daerah yang didukung oleh indikator, target, dan pendanaan yang jelas.

Menanggapi seluruh catatan dari hasil fasilitasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan sebelum penetapan RKPD 2027. Pemprov Kaltara akan segera melakukan penyempurnaan substansi dokumen, penyesuaian data dan target, serta perbaikan regulasi pendukung. Langkah tindak lanjut ini juga mencakup pemenuhan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) guna memastikan dokumen perencanaan daerah tersebut akuntabel, terintegrasi dengan baik, dan siap dieksekusi untuk mewujudkan pembangunan yang optimal pada tahun 2027.