Berita Bapperida

15 Apr,2026

: Sekretariat; Berita Bapperida; Hits: 59

Pemprov Kalimantan Utara Tuan Rumah Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2026

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (15/4).

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 19 provinsi serta sejumlah instansi terkait, di antaranya Bapperida Kalimantan Utara, Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Utara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Kasulampua.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kawasan Kasulampua memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait pemerataan pembangunan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Menurutnya, diperlukan sinergi dan perumusan kebijakan yang terintegrasi agar potensi kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menegaskan posisi strategis Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam mendukung aspek geopolitik dan geoekonomi nasional.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data PDRB memiliki peran penting sebagai indikator dalam menggambarkan struktur dan kinerja perekonomian daerah. Selain digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, data tersebut juga menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Ia menambahkan, sejumlah tantangan seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, konektivitas, hingga penguatan kualitas data ekonomi masih perlu menjadi perhatian bersama.

Melalui pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua 2026 ini, diharapkan terbangun kolaborasi antar daerah dalam mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong hilirisasi sektor-sektor strategis guna mendukung pembangunan ekonomi kawasan yang berkelanjutan.

28 Apr,2026

: N-Rio; Berita Bapperida; Hits: 52

Bapperida Lakukan FGD dalam rangka Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja

Senin, 27 April 2026, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja melalui Aplikasi CIKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bertius, S.Hut selaku Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, dengan melibatkan tenaga ahli sistem informasi dan Biro Organisasi Setdaprov. Kalimantan Utara.

Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja fokus terhadap pemanfaatan Aplikasi CIKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Aplikasi CIKU adalah instrument yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Aplikasi CIKU dimanfaatkan sebagai alat dokumentasi, publikasi dan bahan informasi atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta sebagai bahan pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Digitalisasi Manajemen Kinerja melalui Aplikasi CIKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dilakukan dalam rangka memperkuat aspek system dan aplikasi, aspek data kinerja dan aspek Sumber Daya Manusia. Sehingga melalui Optimalisasi aplikasi CIKU diharapkan dapat Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani sebagaimana salah satu sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

(NR)

13 Feb,2026

: Ady Setiawan; Berita Bapperida; Hits: 77

Kaltara Libatkan Publik dalam Penyusunan RKPD 2027 untuk Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

TANJUNG SELOR – Dalam upaya menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bapperida menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 pada 13 Februari 2026. Kegiatan yang bertempat di Gedung Gabungan Dinas ini menghadirkan beragam elemen strategis, mulai dari DPRD, instansi vertikal, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., forum ini menjadi arena dialog terbuka untuk mengumpulkan masukan konstruktif terkait capaian makro 2025, isu strategis, serta arah kebijakan prioritas 2027, termasuk peningkatan layanan publik, infrastruktur, penguatan ekonomi, dan pengembangan SDM.

RKPD 2027 dirancang sebagai turunan operasional RPJMD 2025–2029 dengan mengusung tema pembangunan yang merata, SDM berkarakter, dan ekonomi bernilai tambah, selaras dengan visi nasional "Indonesia Emas 2045" dan delapan misi Asta Cita. Delapan program unggulan, seperti penguatan SDM sehat-cerdas, pengembangan kawasan perbatasan, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, ekonomi hijau-biru, pariwisata, konektivitas wilayah, dan tata kelola pemerintahan inovatif, disusun secara integratif agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Seluruh rekomendasi dari forum ini akan diolah sebagai bahan penyempurnaan dokumen sebelum memasuki tahap Forum Lintas Perangkat Daerah, menjamin proses perencanaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Utara.

12 Mar,2026

: ady setiawan; Berita Bapperida; Hits: 44

Kaltara Perkuat Koordinasi Perencanaan Pembangunan 2027 Melalui Forum Lintas Perangkat Daerah

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi Forum Lintas Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, yang digelar pada 11 Maret 2026 di Gedung Gabungan Dinas Provinsi. Dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Dt. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., forum ini menghadirkan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan. Tiga pilar utama menjadi fokus intervensi, yaitu pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, serta penguatan ekonomi bernilai tambah. Sebanyak delapan perangkat daerah memaparkan rancangan rencana kerjanya, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, industri-perdagangan, pertanian-ketahanan pangan, kelautan-perikanan, pekerjaan umum-perumahan, perhubungan, serta komunikasi-informatika, guna memastikan program yang diusulkan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Melalui forum ini, setiap perangkat daerah mengidentifikasi kebutuhan dukungan lintas sektor, seperti fasilitasi kerja sama antarwilayah, mitigasi bencana, sinkronisasi konektivitas jalan nasional-provinsi, serta percepatan infrastruktur listrik dan digital. Diskusi partisipatif ini menjadi momentum strategis untuk mempertajam indikator kinerja, sasaran program, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran dalam dokumen perencanaan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Selaras dengan visi nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta delapan misi Asta Cita yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltara berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara yang lebih baik di masa depan.

11 Feb,2026

: ady setiawan; Berita Bapperida; Hits: 45

Kaltara Perkuat Integrasi Perencanaan Pembangunan 2027 Melalui Sinergi Eksekutif-Legislatif

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmen untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan pendekatan yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta mekanisme integrasinya ke dalam dokumen perencanaan, yang digelar pada 10 Februari 2026. Gubernur Kaltara menekankan bahwa seluruh aspirasi legislatif harus tetap berada dalam koridor teknokratis melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus mematuhi prinsip Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK guna menjamin akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Fokus pembangunan Kaltara pada 2027 akan bertumpu pada delapan pilar strategis, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan infrastruktur konektivitas, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. Melalui forum ini, pemerintah daerah dan DPRD menyepakati pentingnya kolaborasi solid dalam menyaring usulan program agar benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan mekanisme integrasi Pokir yang transparan dan partisipatif, Kaltara optimis mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan publik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun finansial.

31 Mar,2026

: ady setiawan; Berita Bapperida; Hits: 68

Selaraskan Target Prioritas Pembangunan, Pemprov Kaltara Gelar Rakortekrenbang 2026

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Tahun 2026 secara daring pada 30 Maret hingga 2 April 2026. Kegiatan yang berlangsung melalui platform Zoom Meeting ini diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi, perwakilan Bapperida, serta perangkat daerah terkait dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Sebagai forum strategis tahunan, Rakortekrenbang menjadi wadah utama untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional, sekaligus menjadi langkah krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Rakortekrenbang 2026 difokuskan pada pembahasan teknis indikator urusan pemerintahan melalui berbagai desk yang dipandu langsung oleh kementerian/lembaga terkait. Proses sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan ini menjadi kunci dalam memastikan setiap program, kegiatan, dan lokasi pembangunan telah selaras dengan target strategis nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN). Melalui diskusi mendalam antarunsur pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, seluruh peserta berupaya merumuskan indikator kinerja yang terukur serta menjamin penganggaran yang tepat sasaran, sehingga dokumen perencanaan daerah dapat berjalan akuntabel dan berdampak nyata.
Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kabupaten/kota sebagai pilar utama pelaksana pembangunan di tingkat lokal. Seluruh perangkat daerah provinsi diminta memberikan atensi penuh terhadap setiap usulan dan data dukung dari kabupaten/kota guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen bersama dan koordinasi yang solid, Rakortekrenbang 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kalimantan Utara yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.