Tanjung Selor – Pada Kamis, 11 Juni 2026, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sesayap menggelar Rapat Pimpinan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WITA ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, selaku Ketua TKPSDA WS Sesayap. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS Sesayap serta memperkuat koordinasi antar unsur pimpinan.

Agenda utama rapat mencakup evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Melalui forum ini, dilakukan pembahasan komprehensif terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya dan penyelarasan rencana kerja tahun berjalan. Diskusi yang berlangsung melibatkan seluruh unsur pimpinan TKPSDA WS Sesayap.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis dalam memperkuat sinergi antar unsur pimpinan TKPSDA WS Sesayap guna mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan di Wilayah Sungai Sesayap. Dengan adanya koordinasi yang solid dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sumber daya air di wilayah ini dapat optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mari bersama menjaga keberlanjutan sumber daya air demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sungai Sesayap.

Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara membuka dan memberi arahan langsung pada kegiatan Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Tanjung Selor, Rabu (10/6/2026). Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa RKPD 2027 harus menjadi fondasi kuat untuk mencapai target jangka menengah RPJMD 2025-2029 dengan tema "Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter, dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur". Ia menginstruksikan agar fokus pembangunan diarahkan pada percepatan infrastruktur di kawasan perbatasan, penguatan kualitas SDM melalui dukungan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta upaya nyata mengubah wajah Kaltara dari halaman belakang menjadi beranda depan negara yang membanggakan.

Menghadapi proyeksi kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Gubernur menekankan penerapan skala prioritas yang ketat dengan prinsip money follows program. Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melakukan reorientasi belanja dari pengeluaran rutin menuju program yang produktif, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, serta mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diskusi strategis ini juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk pengelolaan CSR perusahaan yang terintegrasi dan kemampuan OPD dalam mengemas potensi daerah menjadi proposal investasi yang menarik, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi di angka 5,60% dan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,20% pada tahun 2027.

Gubernur memberikan instruksi tegas terkait kedisiplinan perencanaan dan pelaporan, di mana kinerja OPD ke depan akan diukur dari akurasi data pada sistem SIPD serta tingkat keterisian aplikasi pengendalian e-Dalev yang ditargetkan minimal mencapai 80%. Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2027 ini selanjutnya akan segera melalui proses reviu APIP dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada 18 Juni 2026, dengan target penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat 30 Juni 2026 agar tidak menghambat proses penyusunan KUA-PPAS maupun pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Tanjung Selor - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Dialog Kebijakan Penyampaian Policy Brief: Isu Strategis Kelompok Rentan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, pada Senin (8/6/2026). Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah di Kalimantan Utara.

Pada forum ini, dibahas dua isu strategis yang nyata dan mendesak. Pertama, upaya memastikan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara dapat memperoleh akses kerja yang layak, pelatihan yang adaptif, serta lingkungan kerja yang inklusif. Kedua, pentingnya memberikan kepastian hukum atas wilayah hidup masyarakat adat, termasuk Masyarakat Hukum Adat Punan Batu di Kabupaten Bulungan seluas 18.000 hektare, di tengah tekanan ekspansi investasi berbasis lahan yang terus meningkat. Kedua isu ini sejalan dengan mandat RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 yang mengutamakan transformasi sosial inklusif, pembangunan hijau, dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Kegiatan yang didukung penuh oleh Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, ini dihadiri oleh sekitar 30 hingga 40 peserta. Hadir dalam dialog tersebut perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah (OPD), akademisi dari Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara, dan STIE Bultar, serta Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kaltara yang mewakili kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk mendorong kebijakan yang responsif dan benar-benar berpihak pada kelompok rentan.

Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk memandang isu disabilitas dan masyarakat adat bukan hanya sebagai isu sosial, melainkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan lintas sektor yang memerlukan respons tertulis. Bapperida ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan matriks tindak lanjut paling lambat 30 hari setelah kegiatan, serta memastikan rekomendasi yang relevan diintegrasikan ke dalam penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan APBD Provinsi Kalimantan Utara, agar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan benar-benar terwujud di lapangan.

Tanjung Selor – Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius S.Hut, mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, dalam peninjauan progres pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor, Rabu (3/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa progres fisik pembangunan sekolah strategis ini telah mencapai sekitar 22 persen per awal Juni 2026. Wakil Gubernur Ingkong Ala menyatakan kebahagiaannya karena berbagai kendala awal, khususnya terkait distribusi material dan logistik, kini telah sepenuhnya teratasi sehingga seluruh material utama sudah tersedia di lokasi dan pekerjaan konstruksi dapat berjalan jauh lebih optimal.

Untuk mempercepat penyelesaian dan memastikan target pembangunan tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pihak pelaksana konstruksi menerapkan strategi kerja keras dengan sistem tiga shift atau beroperasi selama 24 jam non-stop. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menggenjot progres fisik secara maksimal, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca yang sering berubah di lapangan. Pemprov Kaltara memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para pekerja dan seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus mengawal serta memberikan dukungan penuh hingga sekolah ini rampung dan siap dioperasikan.

Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda ini bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik, melainkan wujud nyata investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Utara. Sekolah ini diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas yang mampu membuka akses seluas-luasnya bagi putra-putri daerah untuk meraih prestasi, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara dalam memeratakan pendidikan di wilayah perbatasan. Dengan beroperasinya sekolah ini kelak, generasi muda Kaltara diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang unggul, kreatif, berkarakter, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Tanjung Selor – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran (POKIR) DPRD Tahun 2026 dan Integrasi POKIR dalam Rancangan RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gadis II ini merupakan tindak lanjut dari pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Rapat ini bertujuan untuk menghimpun eviden pelaporan Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2026, sekaligus memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam POKIR DPRD dapat terintegrasi secara matang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah (OPD) terkait ini, Bertius menekankan pentingnya kesiapan data dukung kemajuan pelaksanaan kegiatan POKIR yang ada di masing-masing dinas. Koordinasi lintas OPD ini dinilai sangat krusial guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor. Melalui evaluasi yang komprehensif ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar responsif terhadap aspirasi lembaga perwakilan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.

Tanjung Selor- Dalam rangka memperkuat implementasi manajemen kinerja berbasis digital serta meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja organisasi, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Penyamaan Persepsi Manajemen Kinerja melalui Aplikasi CIKU (Capaian Indikator Kinerja Utama) di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bapperida tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Syamsaimun, S.Pi., MP dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, para Superadmin Aplikasi CIKU, serta Admin Pemda dari masing-masing bidang di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimatan Utara.

Dalam arahannya, Sekretaris Bapperida menyampaikan bahwa penguatan manajemen kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman terkait mekanisme penginputan, pelaporan, pengukuran, serta validasi data kinerja yang dikelola melalui Aplikasi CIKU.

“Melalui forum ini diharapkan seluruh pengelola kinerja memiliki persepsi yang sama terhadap proses bisnis pengukuran kinerja, sehingga data yang disajikan dalam aplikasi dapat menjadi sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan maupun evaluasi kinerja organisasi,” ujar Sekretaris Bapperida.

Pada kesempatan tersebut, subkoordinator Perencanaan selaku penanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen kinerja memaparkan berbagai aspek teknis penggunaan Aplikasi CIKU, mulai dari tata cara penginputan Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, mekanisme verifikasi data, hingga proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

 Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan dari Kepala Bidang, Superadmin dan Admin Pemda terkait pembagian peran masing admin dalam pengelolaan kinerja Pemerintah daerah dan verifikasi inputan data Perangkat daerah, serta upaya peningkatan kualitas data kinerja yang dihasilkan.

 Kegiatan penyamaan persepsi ini juga menjadi bagian dari upaya Bapperida dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja (performance based management) serta mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

 Melalui Aplikasi CIKU, Bapperida berupaya mewujudkan proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Data kinerja yang tersaji dalam aplikasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dialog kinerja, serta penyusunan berbagai laporan kinerja organisasi.


(NP)