Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja  Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026 di Ruang Rapat Gunung Rian. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bapperida, Syamsaimun, S.Pi., M.P dan dihadiri oleh  Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan Bapperida guna memastikan keselarasan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta target kinerja perangkat daerah. Pembahasan Rancangan Akhir Renja 2027 merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan proses penyempurnaan Renja perangkat daerah yang bertujuan memastikan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Dalam arahannya, Sekretaris Bapperida menekankan pentingnya penyusunan perencanaan yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh bidang diminta melakukan penelaahan secara cermat terhadap target kinerja, indikator, kebutuhan pendanaan, serta kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, perubahan Renja Tahun 2026 juga menjadi perhatian penting untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan, kondisi aktual pelaksanaan program, serta kebutuhan strategis yang muncul selama tahun berjalan.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing bidang memaparkan usulan penyempurnaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Ranhir Renja 2027 maupun Perubahan Renja 2026. Diskusi berlangsung secara konstruktif dengan berbagai masukan terkait efektivitas pelaksanaan program, penguatan indikator kinerja, optimalisasi anggaran, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat lebih akuntabel, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. Hasil pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat diakhiri dengan perumusan catatan strategis dan penyepakatan linimasa penyempurnaan dokumen, agar tahapan perencanaan pembangunan Kalimantan Utara dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.


(NR)

Tanjung Selor - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2027. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga diikuti oleh berbagai Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari pertama, Kamis (25/06), forum difokuskan untuk memfasilitasi dokumen perencanaan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Dedy Irawan, S.E., mewakili Kepala Bapperida ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Tujuannya adalah memastikan dokumen perencanaan daerah disusun tepat waktu, selaras dengan kebijakan provinsi hingga nasional, serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Sejalan dengan regulasi terbaru, penyusunan RKPD Tahun 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan ini mencakup penyesuaian tema pembangunan, prioritas nasional, arah kebijakan kewilayahan, hingga sinkronisasi indikator kinerja. Dalam forum tersebut ditekankan bahwa RKPD berfungsi vital sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah karena memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan harus terukur, mendukung prioritas utama daerah, dan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, diberikan beberapa catatan penting bagi pemerintah kabupaten/kota. Rangkaian fasilitasi ini belum berakhir dan akan dilanjutkan pada Senin (29/06) mendatang, dengan agenda yang sama untuk Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan, guna menjamin seluruh dokumen perencanaan daerah di Kalimantan Utara telah tersinkronisasi.

Tanjung Selor - Musrenbangnas Desk SDGs 2026 diselenggarakan sebagai forum strategis nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dan menyinkronkannya ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD. Kegiatan ini bertujuan mengakselerasi pencapaian target SDGs 2030 melalui pendekatan Localizing SDGs, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada forum yang berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan giliran presentasi dan diskusi tepat pada pukul 15.15 WIB. Delegasi Kaltara memaparkan bahwa dari 150 indikator yang dilaporkan pada tahun 2025, sebanyak 52 persen atau 78 indikator telah berhasil dicapai. Capaian terbaik tercatat pada Pilar Ekonomi sebesar 64,86 persen, yang menunjukkan tren positif pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Melalui sesi diskusi ini, Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola data melalui platform SDGs-KU dan mengintegrasikan RAD SDGs 2025-2029 dengan RPJMD. Masukan dari Tim Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas menjadi catatan penting bagi Kaltara untuk mempercepat capaian pada indikator yang masih memerlukan perhatian khusus, demi memastikan prinsip No One Left Behind benar-benar terwujud di Bumi Benuanta.

Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 secara hybrid, Kamis (18/6). Bertempat di Ruang Rapat Dharma Wanita Lantai 1 Kemendagri dan diikuti melalui Zoom, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis, Kemendagri, serta Perangkat Daerah Pemprov Kaltara. Acara dibuka oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Iwan Kurniawan, S.T., M.M. , dilanjutkan dengan pemaparan Rancangan Akhir RKPD oleh Kepala Bapperida Prov. Kaltara Bertius S.Hut, dan diakhiri dengan tanggapan dari para K/L. Secara umum, dokumen RKPD 2027 telah memenuhi persyaratan fasilitasi, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa substansi, data, target indikator, dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

Pembangunan Kaltara tahun 2027 difokuskan pada tiga tema utama yakni pembangunan wilayah yang merata, penguatan SDM berkarakter, dan pengembangan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai Beranda NKRI yang Makmur. Dalam forum ini, berbagai K/L memberikan masukan sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, perindustrian, kelautan, hingga keamanan siber untuk disesuaikan dalam RKPD dan SIPD. Kondisi fiskal daerah yang masih tinggi ketergantungannya pada transfer pusat juga menjadi sorotan utama, sehingga diperlukan strategi optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset, penguatan BUMD, CSR, serta kerja sama daerah. Hal ini harus diiringi dengan penyelarasan program prioritas dan unggulan kepala daerah dengan program perangkat daerah yang didukung oleh indikator, target, dan pendanaan yang jelas.

Menanggapi seluruh catatan dari hasil fasilitasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan sebelum penetapan RKPD 2027. Pemprov Kaltara akan segera melakukan penyempurnaan substansi dokumen, penyesuaian data dan target, serta perbaikan regulasi pendukung. Langkah tindak lanjut ini juga mencakup pemenuhan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) guna memastikan dokumen perencanaan daerah tersebut akuntabel, terintegrasi dengan baik, dan siap dieksekusi untuk mewujudkan pembangunan yang optimal pada tahun 2027.

Jakarta – Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) resmi meluncurkan Forum Ekonomi Hijau (FEH) bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” di Jakarta, Rabu (17/6). Forum yang dihadiri oleh Dewan Penasihat Presiden Burhanuddin Abdullah, Dirut PLN Joko Triharyanto, Dirut BPDLH Masyita Crystallin, dan Wakil Rektor Unpad Widya Setiabudi Sumadinata ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan ekonomi hijau yang inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan komitmen kuat Kaltara dalam transformasi ekonomi hijau dan biru, meski menghadapi tantangan geografis yang membatasi ruang pembangunan bagi sekitar 778 ribu penduduknya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bertius menjelaskan bahwa Pemprov Kaltara telah mengintegrasikan transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan ke dalam RPJMD, yang didukung oleh penerbitan 29 regulasi daerah. Regulasi ini mencakup tata ruang, energi bersih, hilirisasi, hingga konservasi mangrove dan gambut. Salah satu wujud nyata arsitektur kebijakan ini adalah pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning yang akan ditenagai oleh energi baru terbarukan. Bertius memaparkan progres dua Proyek Strategis Nasional, yakni PLTA Kayan dan PLTA Sungai Mentarang, serta berbagai pembangkit energi bersih skala mikro yang telah dibangun di daerah 3T.

Meski memiliki fondasi regulasi yang kuat, Bertius secara terbuka menyampaikan catatan kritis dan harapan bagi pemerintah pusat serta PLN. Ia secara khusus meminta dukungan manajemen PLN untuk mengoperasionalkan PLTS dan PLTMH komunal yang kerap mangkrak akibat keterbatasan kapasitas masyarakat. Lebih jauh, ia mengkritisi alokasi dana karbon dan DBH yang selama ini hanya berfokus pada rehabilitasi fisik kawasan. Bertius mendesak agar persentase tertentu dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, agar masyarakat lokal memiliki kapabilitas menjaga keberlanjutan ekologis. Ia pun menutup paparannya dengan membuka seluas-luasnya kolaborasi dan investasi bagi para pemangku kepentingan melalui Bapperida maupun DPMPTSP Kaltara.

Tanjung Selor – Ruang Rapat Gunung Putih di Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menjadi tempat kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kaltara pada Kamis, 11 Juni 2026. Mengusung prinsip Satu Data Indonesia, kegiatan ini bertujuan meningkatkan akurasi dan tata kelola data daerah. Langkah ini menunjukkan keseriusan BPS dalam berkoordinasi dengan OPD untuk menghadirkan data statistik yang valid, akurat, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

Dalam pembinaannya, BPS menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama keberhasilan statistik sektoral. Tanpa kerjasama yang solid antara BPS dan OPD, mustahil mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal dan efisien. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk membimbing para OPD dalam mengelola data secara profesional, mulai dari penyusunan metadata, pengajuan rekomendasi kegiatan, hingga upaya eliminasi duplikasi data antarinstansi.

Sebagai panduan teknis, BPS menyampaikan tiga fokus utama pembinaan kepada Perangkat Daerah. Pertama, penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik untuk mencegah duplikasi survei dan memastikan metodologi yang benar. Kedua, Pengelolaan Metadata Statistik agar data sektoral memiliki dokumentasi variabel dan definisi yang jelas bagi pengguna lain. Ketiga, Peningkatan Kualitas Data melalui pemenuhan standar baku, yang menjadi jaminan bahwa data yang dihasilkan siap pakai dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan Kalimantan Utara.