Tanjung Selor – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran (POKIR) DPRD Tahun 2026 dan Integrasi POKIR dalam Rancangan RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gadis II ini merupakan tindak lanjut dari pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Rapat ini bertujuan untuk menghimpun eviden pelaporan Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2026, sekaligus memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam POKIR DPRD dapat terintegrasi secara matang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah (OPD) terkait ini, Bertius menekankan pentingnya kesiapan data dukung kemajuan pelaksanaan kegiatan POKIR yang ada di masing-masing dinas. Koordinasi lintas OPD ini dinilai sangat krusial guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor. Melalui evaluasi yang komprehensif ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar responsif terhadap aspirasi lembaga perwakilan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.

Tanjung Selor- Dalam rangka memperkuat implementasi manajemen kinerja berbasis digital serta meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja organisasi, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Penyamaan Persepsi Manajemen Kinerja melalui Aplikasi CIKU (Capaian Indikator Kinerja Utama) di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bapperida tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Syamsaimun, S.Pi., MP dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, para Superadmin Aplikasi CIKU, serta Admin Pemda dari masing-masing bidang di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimatan Utara.

Dalam arahannya, Sekretaris Bapperida menyampaikan bahwa penguatan manajemen kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman terkait mekanisme penginputan, pelaporan, pengukuran, serta validasi data kinerja yang dikelola melalui Aplikasi CIKU.

“Melalui forum ini diharapkan seluruh pengelola kinerja memiliki persepsi yang sama terhadap proses bisnis pengukuran kinerja, sehingga data yang disajikan dalam aplikasi dapat menjadi sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan maupun evaluasi kinerja organisasi,” ujar Sekretaris Bapperida.

Pada kesempatan tersebut, subkoordinator Perencanaan selaku penanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen kinerja memaparkan berbagai aspek teknis penggunaan Aplikasi CIKU, mulai dari tata cara penginputan Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, mekanisme verifikasi data, hingga proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

 Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan dari Kepala Bidang, Superadmin dan Admin Pemda terkait pembagian peran masing admin dalam pengelolaan kinerja Pemerintah daerah dan verifikasi inputan data Perangkat daerah, serta upaya peningkatan kualitas data kinerja yang dihasilkan.

 Kegiatan penyamaan persepsi ini juga menjadi bagian dari upaya Bapperida dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja (performance based management) serta mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

 Melalui Aplikasi CIKU, Bapperida berupaya mewujudkan proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Data kinerja yang tersaji dalam aplikasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dialog kinerja, serta penyusunan berbagai laporan kinerja organisasi.


(NP)

TANJUNG SELOR – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat pembahasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Senin, 4 Mei 2026.

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kaltara, Syamsaimun, S.Pi., MP bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih Bapperida Prov. Kaltara. Agenda ini dihadiri secara intensif oleh para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus dari lingkungan Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (PPPP) dan Bidang Sektoral.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Bapperida menegaskan bahwa pembahasan LHE AKIP 2025 ini merupakan langkah krusial untuk memetakan capaian kinerja instansi sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi dari tahun sebelumnya harus dijadikan pijakan utama dalam melakukan pembenahan administrasi dan implementasi AKIP ke depannya.

 "Evaluasi AKIP bukan sekadar formalitas penilaian di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen kita dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil kerja nyata. Setiap rekomendasi yang tertuang dalam LHE AKIP 2025 wajib kita tindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya," tegas Sekretaris Bapperida.

 Fokus pembahasan dalam rapat ini mengarah pada indikator-indikator kerja yang melekat pada Bidang PPPP. Sebagai bidang yang mengawal Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, performa dari bidang ini memiliki andil besar dalam mendongkrak nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan.

 Melalui diskusi yang dinamis, para Pejabat Struktural, Fungsional, dan ASN Bidang PPPP bersama-sama membedah dokumen evaluasi, menyusun rencana aksi tindak lanjut, serta merumuskan strategi penguatan terhadap sistem perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang komprehensif.

 Dengan adanya pembahasan mendalam ini, Bapperida Provinsi Kaltara optimis dapat terus meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pada komponen Perencanaan Kinerja dan komponen Pengukuran kinerja pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memastikan setiap rencana tindaklanjut yang disusun  dapat berdampak bagi pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat staf internal penting pada Kamis, 02 April 2026. Pertemuan ini berfokus pada dua agenda penting yaitu Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Triwulan I Tahun 2026, sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Provinsi Kaltara Tahun 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rian Bapperida Provinsi Kalimatan Utara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kaltara, Syamsaimun, S.Pi., MP, dan dihadiri oleh para Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, serta perwakilan staf dari masing-masing bidang di lingkungan Bapperida Kaltara.

Dalam arahannya, Sekretaris Bapperida menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.

"Evaluasi Triwulan I ini bukan sekadar melihat angka penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana output dari setiap kegiatan telah tercapai dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Kita harus bergerak cepat mengatasi hambatan agar capaian di triwulan berikutnya bisa lebih optimal," ujarnya.

 Satu per satu bidang memaparkan capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan, hingga tantangan yang dihadapi selama tiga bulan pertama di tahun anggaran 2026. Evaluasi ini diharapkan mampu menjaga ritme kerja organisasi agar tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

 Selain mengevaluasi pelaksanaan program, rapat ini juga menjadi langkah awal (kick-off) internal dalam merumuskan arah kebijakan Bapperida untuk tahun anggaran 2027. Penyusunan Renja 2027 ini didorong untuk lebih adaptif terhadap isu-isu strategis daerah, terutama dalam isu efisiensi dengan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari pusat dan hibah luar negeri.

Masing-masing bidang lingkup Bapperida diminta untuk mulai memetakan program prioritas secara cermat dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi yang selaras dengan target nasional.

 Melalui pelaksanaan rapat staf ini, Bapperida Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan serta pengendalian, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Kaltara yang mandiri, maju dan berkelanjutan.


(NR)

Tanjung Selor – Dalam rangka memperkuat implementasi manajemen kinerja serta memastikan ketercapaian target sasaran strategis  perangkat daerah, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja yang diikuti oleh seluruh bidang, sekretariat, serta pejabat pengelola kinerja di lingkup Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

 Kegiatan ini menjadi forum strategis sebagai sarana komunikasi kinerja antara pimpinan dan unit kerja untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, serta pengendalian terhadap pencapaian target kinerja organisasi dan individu secara berkala, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dialog kinerja juga menjadi bagian penting dalam penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan Keputusan serta dan tindak lanjut perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

 Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut menegaskan bahwa dialog kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja organisasi secara berkala guna memastikan ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida Provinsi Kalimantan Utara sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

 “Pelaksanaan dialog kinerja ini, bertujuan untuk memastikan keselarasan target kinerja individu, unit kerja, dan organisasi dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Kemudian membangun pemahaman bersama terhadap ekspektasi kinerja, indikator keberhasilan, target, dan hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai maupun unit kerja, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala guna mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program, kegiatan, dan tugas organisasi” ujarnya. .

 Dalam pelaksanaannya, Sekretariat memberi Gambaran umum pelaksanaan kinerja yang dilakukan melalui pemaparan Pohon Kinerja Bapperida Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing bidang terkait kontribusi kinerja bidang terhadap tujuan dan sasaran strategis Bapperida, dengan sama-sama menyepakati sasaran, indicator dan target ke dalam Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sehingga dapat terbangun pemahaman bersama terhadap ekspektasi kinerja, indikator keberhasilan, target, dan hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai maupun unit kerja.

 Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam urusan perencanaan pembangunan, riset, inovasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bapperida memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel.

 Melalui Dialog Kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, sekaligus memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.


(NR)

Tanjung Selor — Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kalimantan Utara resmi menjadi lokasi pembukaan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029, Selasa (26/5). Acara yang dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, instansi vertikal (BPS Kaltara, BPOM Tarakan, Perum Bulog Bulungan), serta jajaran perangkat daerah provinsi dan lima kabupaten/kota se-Kaltara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M. Dalam sambutannya, Sekda menekankan urgensi kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Pangan dan gizi merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh sektor secara terpadu dan berkesinambungan," ujarnya.

Kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah. Provinsi Kalimantan Utara memang menghadapi tantangan spesifik dalam menjamin pemerataan akses pangan bergizi, mengingat kondisi geografisnya yang terdiri atas kawasan pedalaman, perbatasan, dan kepulauan, faktor yang kerap menghambat distribusi logistik. Meskipun produksi padi, pangan lokal nonberas, dan komoditas hortikultura terus menunjukkan perkembangan positif, penguatan infrastruktur pangan, jaminan keamanan pangan, serta percepatan penanganan masalah gizi seperti stunting masih memerlukan sinergi optimal antar instansi.

"Melalui rencana aksi daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan saling terintegrasi," jelas Denny Harianto.

Dokumen RAD-PG ini telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 2 sebagai kerangka strategis pembangunan daerah. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian informasi, melainkan juga momentum operasional untuk melahirkan komitmen tertulis dan rencana tindak lanjut dari masing-masing daerah. Para peserta, termasuk perwakilan Bappeda dan dinas teknis dari lima kabupaten/kota, diinstruksikan untuk mengintegrasikan sasaran RAD-PG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara sistematis. Dengan resmi dibukanya kegiatan ini, Pemprov Kaltara menargetkan terwujudnya tata kelola pangan yang berkelanjutan guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.