TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara dan Negeri Sabah, Malaysia, kembali memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan melalui Sidang ke-28 Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kaltara–Negeri Sabah Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kayan Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (29/7), ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Ketua JKK SOSEK MALINDO Negeri Sabah, Datuk Dr. Jamili Nais. Forum strategis ini juga dihadiri oleh Konsul Republik Indonesia di Tawau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, dengan agenda utama mengevaluasi capaian kerja sama sebelumnya dan merumuskan agenda kolaborasi baru yang lebih komprehensif.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan posisi strategis Kaltara tidak hanya sebagai provinsi perbatasan, tetapi juga sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuka peluang percepatan infrastruktur dan investasi lintas batas. Ia memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi, PLTA Kayan Cascade, hingga hilirisasi sektor perikanan dan energi hijau. "Potensi besar ini menjadi modal penting untuk mendukung rantai pasok IKN sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa kedekatan geografis dan ikatan budaya yang telah terjalin lama dengan Sabah menjadi fondasi kokoh bagi perluasan kerja sama di sektor perdagangan, logistik, pariwisata, dan ketahanan pangan.
Sebagai tindak lanjut dari sidang sebelumnya di Sandakan, Malaysia, pada 2025, forum yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 28 hingga 31 Juli 2026 ini difokuskan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rekomendasi yang realistis serta dapat diimplementasikan secara bersama. Gubernur Zainal mengajak seluruh delegasi untuk mengedepankan semangat musyawarah dan saling menghormati dalam setiap pembahasan. Hasil dari sidang ini diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah tapal batas Indonesia–Malaysia, sekaligus memperkokoh koordinasi bilateral demi terwujudnya pembangunan sosial dan ekonomi yang saling menguntungkan.