Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Rapat Tindaklanjut Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat sinergi dan arah kebijakan pengembangan vokasi di daerah. Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada penyusunan rencana kerja tim koordinasi, dengan penekanan agar setiap kelompok kerja (Pokja) memiliki program dan target yang jelas, terukur, serta selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya percepatan kerja sama antara perusahaan dengan satuan pendidikan vokasi, khususnya SMK dan politeknik, yang ditargetkan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) pada tahun ini. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong link and match antara lulusan vokasi dan kebutuhan pasar kerja, sekaligus membuka peluang magang, praktik kerja industri, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Selain itu, rapat turut menyoroti keterisian matriks Strategi Daerah Vokasi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026. Penyusunan matriks ini dinilai penting untuk memastikan setiap program memiliki indikator, tahapan pelaksanaan, serta dukungan lintas perangkat daerah yang terintegrasi.

Melalui rapat tindak lanjut ini, diharapkan dokumen RAD Vokasi Tahun 2026 dapat segera difinalisasi dan diimplementasikan, sehingga upaya revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemprov Kaltara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Workshop Penyusunan DTSEN untuk Perkuat Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Workshop Penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan di daerah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akurasi dan integrasi data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial ekonomi.

Dalam sambutan Kepala Bappeda dan Litbang, disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, sinkronisasi program, serta dukungan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tanpa kesepakatan dan keseragaman data, intervensi program berisiko tidak tepat sasaran.

Penyelenggaraan workshop ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menegaskan bahwa DTSEN menjadi satu-satunya rujukan data by name by address (BNBA) dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial ekonomi, termasuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Seluruh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Utara, dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN secara terkoordinasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 dan saat ini tengah menyusun Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai instrumen evaluasi kinerja. Proses ini memerlukan dukungan data sasaran yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Melalui workshop ini, peserta diharapkan dapat memahami mekanisme penyusunan LP2KD secara komprehensif, memahami tahapan dan prosedur pengajuan serta pemanfaatan DTSEN, serta mengidentifikasi kebutuhan variabel data yang mendukung efektivitas program di perangkat daerah masing-masing.

Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang kerja bersama untuk menyelaraskan kebutuhan data dengan perencanaan strategis perangkat daerah. Peserta didorong aktif dan fokus pada substansi agar usulan kebutuhan data benar-benar relevan dan aplikatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan terukur di Kalimantan Utara.

Tanjung Selor — Dalam rangka penyelarasan dan penguatan mekanisme partisipasi publik yang inklusif melalui Forum Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif), Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Awal Peraturan Gubernur pada Kamis, 29 Januari 2026. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara, perangkat daerah terkait, jaringan masyarakat sipil, serta akademisi.

Rapat bertujuan menyampaikan perkembangan pembahasan draf rancangan peraturan, menyepakati fokus pengaturan, menginventarisasi masukan substansi, serta menetapkan rencana tindak lanjut penyempurnaan naskah. Dalam pembahasan, peserta sepakat bahwa ruang lingkup “Partisipasi dalam Pembangunan” terlalu luas dan berpotensi tumpang tindih, sehingga arah regulasi disesuaikan menjadi lebih spesifik pada “Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif” dengan penekanan pada mekanisme penjaringan aspirasi dan keberpihakan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Sebagai tindak lanjut, disepakati penyesuaian judul, konsiderans, tujuan, dan ruang lingkup rancangan peraturan, penyempurnaan pasal-pasal berdasarkan masukan rapat, serta penyusunan rencana kerja penyelesaian naskah oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan terkait. Langkah ini ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sebagai persiapan menuju proses harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanjung Selor — Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Melaksanakan Sosialisasi Penginputan Web Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Konvergensi Stunting Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 27 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9779/SJ tanggal 11 Desember 2025 tentang Pedoman Penandaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting TA 2026.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesamaan pemahaman serta kualitas pelaksanaan Monev Aksi Konvergensi Stunting di Kalimantan Utara. Agenda kegiatan meliputi sosialisasi penggunaan Web Monev Aksi Konvergensi Stunting serta penginputan penandaan subkegiatan yang terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan program stunting yang lebih terarah, akuntabel, dan efektif.

Tanjung Selor — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Lokakarya Tindak Lanjut Forum MENTARI KALTARA pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Hotel Luminor Tanjung Selor. Kegiatan ini bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dengan mendorong pelibatan kelompok rentan serta memastikan penerapan prinsip Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).

Lokakarya ini menjadi ruang dialog untuk memaparkan progres, melakukan klarifikasi dan verifikasi usulan jaringan masyarakat sipil bersama perangkat daerah, serta menyelaraskan posisi usulan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk memastikan setiap usulan ditindaklanjuti secara terbuka, terukur, dan inklusif, sekaligus memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Jakarta — Upaya mempercepat peningkatan layanan dasar di daerah kembali diperkuat melalui Pertemuan Kelompok Kerja Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang digelar pada Senin–Selasa, 12–13 Januari 2026, di Hotel Vertu Harmoni Jakarta. Pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat dampak Program SKALA.

Hari pertama, Senin (12/1), diawali dengan pertemuan Kelompok Kerja 2 Program SKALA yang membahas penyesuaian Rencana Kerja 2025–2026 pada EOPO 2, khususnya terkait peningkatan kualitas penyediaan layanan dasar di daerah. Forum ini menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain tersedianya informasi kemajuan dan capaian program hingga Desember 2025, konsolidasi usulan penyesuaian rencana kerja 2025–2026, serta refleksi praktik baik implementasi SKALA. Refleksi tersebut mencakup penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemanfaatan portal data untuk perencanaan pembangunan berbasis data, hingga pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif. Selain itu, peserta juga menyepakati rekomendasi atas berbagai isu strategis serta penyesuaian Annual Work Plan (AWP) 2025–2026 untuk selanjutnya dibahas di tingkat Komite Teknis dan Komite Pengarah.

Memasuki hari kedua, Selasa (13/1), diskusi berlanjut melalui Rapat Kelompok Kerja 3 yang menyoroti penyesuaian rencana kerja EOPO 3. Fokus utama diarahkan pada penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam pembangunan. Pada sesi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Kepala Bappeda dan Litbang memaparkan praktik baik kebijakan daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai penutup, pertemuan semakin dinamis dengan pemaparan konsep “belanja ide” dari tiga provinsi. Provinsi Aceh mengusulkan kebijakan keringanan pajak dan retribusi bagi penyandang disabilitas serta fakir miskin, Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkenalkan pemanfaatan Portal Data Daerah SASANDO, sementara Provinsi Kalimantan Utara mengangkat gagasan peningkatan strategi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan SPM. Rangkaian ide ini diharapkan mampu memperkaya inovasi daerah dan memperkuat implementasi Program SKALA secara berkelanjutan.

Tarakan, 9 Januari 2026 – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Utara yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Swissbell, Kota Tarakan.

Rapat diawali dengan pemaparan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi, mengenai kondisi dan capaian pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa perempuan merupakan hampir separuh dari total penduduk Indonesia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Di Provinsi Kalimantan Utara, perempuan usia produktif mencapai 68,86 persen. Selain itu, anak sebagai kelompok rentan harus dipastikan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

Berdasarkan data SPHPN dan SIMFONI PPA, prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Sepanjang periode 1 Januari hingga 29 Desember 2025, tercatat 225 kasus kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak.

Pada aspek pembangunan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 tercatat sebesar 88,77, yang masih berada di bawah capaian nasional. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi di pasar tenaga kerja.

Dalam bidang perlindungan anak, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai angka 71,26, sedikit di atas rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan, namun tetap memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, pembentukan UPTD PPA dan Rumah Aman belum merata di seluruh kabupaten/kota. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik PPA telah diterima oleh pemerintah provinsi dan sebagian kabupaten/kota, sedangkan DAK Fisik PPA belum diterima.

Dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai gerakan kolaboratif untuk mendukung Asta Cita dan prioritas Presiden. Di Kalimantan Utara, terdapat potensi pengembangan RBI di beberapa desa, antara lain Desa Gunung Sari di Kabupaten Bulungan dan Desa Aji Kuning di Kabupaten Nunukan yang dinilai telah memiliki data dan indikator pendukung yang cukup baik.

Terkait capaian penghargaan, Provinsi Kalimantan Utara belum memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE). Sementara itu, untuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sejumlah daerah telah meraih peringkat Pratama dan Madya, namun masih perlu peningkatan menuju kategori Utama.

Secara umum, pembangunan PPPA di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan capaian positif, khususnya dalam aspek perlindungan anak. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat kelembagaan.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi, memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota, percepatan pembentukan dan penguatan UPTD PPA di seluruh daerah, optimalisasi pemanfaatan data SIMFONI PPA dan SIGA sebagai dasar perencanaan, serta dorongan peningkatan capaian PPE dan KLA serta pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI).

Tanjung Selor - Dalam rangka persiapan penyusunan Roadmap Pendidikan Vokasi di Provinsi Kalimantan Utara maka pada hari ini Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Vokasi di Kantor Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dan dihadiri oleh Seluruh Pejabat Administrator dan Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang, Perwakilan OPD Teknis dan UPTD serta Ketua Forum TJSP Kalimantan Utara.

Adapun tujuan rapat tersebut adalah:
1. adanya link and match keluaran dari dunia Pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga jumlah pengangguran dapat dipangkas.
2. mengidentifikasi dan menginventarisir kegiatan dan kebutuhan terkait Vokasi Pendidikan dan hasil dari indentifikasi tersebut dijadikan bahan untuk menyusun roadmap vokasi.
3. Pemetaan arsitektur arah kebijakan dan strategi Provinsi Kalimantan Utara pada dunia pendidikan dan pelatihan vokasi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.