Tanjung Selor – 75 unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti kegiatan Fasilitasi Pendampingan Pemenuhan dan Penginputan Bukti Dukung Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Bapperida Kaltara. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2026, ini bertujuan untuk mempersiapkan daerah dalam menghadapi Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) serta Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Para peserta yang terdiri dari pengelola dan operator inovasi ini hadir secara luring di Ruang Pantai Amal dan Ruang Gunung Rian, serta secara daring melalui Zoom Meeting pada hari terakhir pelaksanaan.

Dalam kegiatan ini, para peserta dibagi ke dalam beberapa sesi jadwal yang telah ditentukan agar proses pendampingan berjalan lebih efektif dan terarah. Mereka diwajibkan membawa dokumen bukti dukung inovasi dari masing-masing perangkat daerah untuk dikonsultasikan dan diinput langsung sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fasilitasi ini mencakup berbagai lintas sektor, mulai dari dinas, badan, biro, satuan pendidikan (SMA/SMK), hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang tersebar di seluruh wilayah Kaltara.

Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., menegaskan bahwa pemenuhan dan penginputan bukti dukung yang akurat sangat krusial untuk mendongkrak capaian inovasi daerah di mata nasional. Melalui fasilitasi intensif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimis dapat menyajikan data dan dokumen inovasi yang valid, sehingga mampu bersaing dan meraih predikat terbaik pada ajang IGA 2026. Sinergi antar perangkat daerah ini diharapkan terus terjaga guna mewujudkan budaya inovasi yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Benuanta.

TARAKAN – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) se-Kalimantan Utara mengambil langkah strategis dengan turut serta dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual (KI). Kegiatan yang digelar di Kantor Walikota Tarakan pada Selasa (23/6) ini mempertemukan jajaran Bapperida dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bersinergi dengan Universitas Kaltara, Universitas Borneo Tarakan, Dinas Pariwisata Tarakan dan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara. Inisiatif yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur ini menjadi tonggak penting agar potensi riset, inovasi, dan kekayaan komunal daerah langsung terpetakan dan terlindungi sejak dari tahap perencanaan.

Rangkaian acara diawali dengan seremoni penandatanganan MoU dan PKS sebagai landasan hukum kolaborasi lintas sektor. Setelahnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H., memimpin sesi sosialisasi substansi KI. Dalam paparannya, Ikmal menekankan bahwa KI memiliki prinsip ekonomi, kebudayaan, keadilan, dan sosial yang vital bagi daya saing daerah. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan peran serta perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi, sembari mengimbau seluruh instansi untuk proaktif mendaftarkan karya dan potensi daerah melalui laman resmi DJKI agar mendapatkan kepastian hukum dan nilai ekonomis.

Puncak kegiatan ditandai dengan sesi bimbingan teknis yang sangat aplikatif, di mana tim dari Kemenkum Kaltim langsung mendampingi operator dari Bapperida, perwakilan dinas pariwisata, dan civitas akademika. Dalam sesi ini, peserta dibimbing langkah demi langkah mulai dari pembuatan akun hingga simulasi pendaftaran Kekayaan Intelektual. Dengan bekal teknis ini, Bapperida dan mitra strategis di Kaltara diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai regulator perencanaan, tetapi juga bertransformasi menjadi "agen KI" yang mampu mengawal hilirisasi riset, melindungi Indikasi Geografis, serta mengamankan aset tak berwujud daerah dari klaim pihak lain.