MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menegaskan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Perpustakaan Sekolah dan Madrasah yang digelar di Ruang Laga Feratu, Rabu (2/9). Dalam sambutannya, Wabup Jakaria menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang telah memilih Kabupaten Malinau sebagai lokasi pelaksanaan forum konsultasi publik, peer to peer learning, dan visitasi lapangan.

Acara strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yakni Kabid Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diapresiasi oleh Wakil Direktur Inovasi Bidang Pengembangan Ekosistem Subnasional, Ir. Handoko Widagdo, M.A. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran tim dari Bappenas, Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Program INOVASI di Malinau bertujuan untuk belajar langsung dari praktik baik yang telah dilakukan daerah dalam mengembangkan literasi.

Menurut Handoko, Malinau memiliki pendekatan yang menarik dan inspiratif dalam pengembangan literasi. Daerah ini tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana baru, tetapi juga mampu memaksimalkan serta memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia secara optimal. Melalui forum konsultasi publik dan diskusi kelompok ini, diharapkan peta jalan revitalisasi perpustakaan yang disusun dapat mengakomodasi praktik baik di daerah sehingga mampu mendukung ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Tanjung Selor - Hotel Luminor di Tanjung Selor menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan strategis "Penyusunan Pedoman Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan Panduan Tata Kelola Siklus Policy Brief Melalui SIRINDAKU" pada Senin (31/8). Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, bekerja sama dengan Program SKALA ini, bertujuan memperkuat kapasitas JFAK yang tersebar di perangkat daerah serta menyempurnakan mekanisme penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, menekankan bahwa kompleksitas tantangan pembangunan di Kaltara mulai dari dinamika kawasan perbatasan hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar, tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan yang bersifat intuitif atau rutinitas semata. Ia menegaskan bahwa JFAK harus berperan sebagai "mesin penggerak" yang melahirkan rekomendasi kebijakan presisi, bukan sekadar untuk memenuhi formasi atau angka kredit. Melalui sistem SIRINDAKU, ia berharap seluruh proses pembuatan policy brief memiliki jalur yang transparan dan terukur, sehingga hasil analisis para analis kebijakan benar-benar ditindaklanjuti menjadi keputusan pimpinan.

Forum satu hari yang dirancang secara partisipatif ini dihadiri oleh perwakilan JFAK lintas OPD, Bapperida, BKD, BPSDM, Biro Organisasi Setda, dan Tim IT SIRINDAKU. Kegiatan menghadirkan narasumber ahli dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda serta Pengurus INAKI Kalimantan Utara. Para peserta melakukan validasi mendalam terhadap draf pedoman tata kelola JFAK dan alur siklus policy brief, mulai dari pengajuan, kendali mutu, dialog kebijakan, hingga repositori digital, guna menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memperjelas pembagian peran antar-instansi.

Sebagai hasil konkret dari kegiatan ini, forum berhasil menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat penanggung jawab dan target waktu untuk finalisasi, harmonisasi, hingga uji coba kedua dokumen strategis tersebut. Diharapkan, output dari forum ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen draf, melainkan melahirkan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi kebijakan yang lebih solid, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.