Tanjung Selor – Bagaimana transformasi ekonomi biru di Kalimantan Utara akan dieksekusi secara terukur dan berkelanjutan? Pertanyaan tersebut dijawab melalui mekanisme pembahasan Laporan Akhir Kajian Strategis Model Implementasi Hilirisasi Ekonomi Biru yang digelar di Ruang Rapat Gn. Putih Kantor Bapperida Kaltara, Selasa (20/10). Forum yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Mochamad Sarkawi, ini mempertemukan tim penyusun dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) dengan pejabat dari berbagai dinas teknis terkait serta mitra pembangunan untuk menyepakati arah kebijakan kelautan dan perikanan daerah.

Kajian ini merumuskan apa saja langkah konkret yang diperlukan melalui enam model implementasi strategis, mulai dari pengembangan klaster berbasis sentra, penyaringan komoditas, penguatan kelembagaan, pembiayaan berbasis arus kas, penerapan teknologi tepat guna, hingga pemantauan keberlanjutan lingkungan. Delapan paket rencana aksi untuk periode 2027–2029 juga disepakati untuk menjawab kesenjangan hulu-hilir, seperti kontinuitas mutu bahan baku, infrastruktur rantai dingin (cold chain), akses pasar, hingga kepastian pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya pada komoditas unggulan rumput laut dan perikanan.

Mengapa langkah ini sangat krusial? Sinergi lintas sektor dan penguatan kemitraan yang mengatur kejelasan standar mutu, harga, dan pembayaran menjadi kunci utama agar pelaku usaha lokal mendapatkan manfaat yang adil. Ke depan, seluruh model dan paket aksi ini akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, guna memastikan bahwa kekayaan sumber daya kelautan Kaltara tidak hanya dieksploitasi sebagai bahan mentah, melainkan dihilirisasi untuk menciptakan nilai tambah lokal yang berdaya saing sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir.