Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Forum Advokasi Policy Brief PERA dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (18/5) di Aula Kantor Gubernur. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, BPSDM Kaltara, SKALA dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi terselenggaranya forum strategis ini sebagai tindak lanjut workshop penguatan strategi advokasi kebijakan hasil studi Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang digelar pada Februari 2026 lalu di Tarakan.

Forum ini menghadirkan 10 policy brief final yang mencakup isu strategis di bidang fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan/perikanan, air minum, dan pembangunan inklusif. Policy brief tersebut disusun oleh aparatur dari berbagai OPD Pemprov Kaltara dan siap diadvokasikan kepada pengambil kebijakan. Sekda menekankan pentingnya integrasi rekomendasi policy brief ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD) untuk menjawab tantangan struktural Kaltara, termasuk fenomena low growth – high spending serta kesenjangan akses layanan antarwilayah.

Selain advokasi kebijakan berbasis bukti, forum dua hari ini juga membahas tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Kalimantan Utara. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan komitmen tertulis untuk pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi (BAPPERIDA, BPSDM, Badan Kepegawaian, dan Biro Organisasi), serta pengaktifan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kalimantan Utara sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan bagi komunitas analis kebijakan. Dengan sinergi ini, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Review Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (4/5/) di Ruang Rapat Gunung Putih. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah provinsi, dengan tujuan memperoleh masukan substantif untuk penyempurnaan dokumen strategis pemajuan iptek daerah. Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., dalam pembukaannya menekankan pentingnya memahami urusan masing-masing OPD sebagai fondasi pemajuan Kaltara, seraya mengajak peserta untuk fokus pada outcome program dan aksi nyata yang dapat didukung oleh berbagai pihak.

Dalam sesi paparan, Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto, menjelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Iptek Daerah (RIPJPID) memiliki fungsi strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi, menghimpun kolaborasi lintas sektor, serta memastikan riset dan inovasi Kaltara sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, Dr. Adi Suhendra, M.Sosio dari BRIN memaparkan indeks inovasi daerah serta tren perkembangan inovasi di Kalimantan Utara, termasuk identifikasi tema riset yang masih perlu diperkuat seperti kualitas air, kawasan industri, dan lingkungan. Diskusi interaktif kemudian menghadirkan masukan dari berbagai OPD, antara lain Dinas ESDM terkait konservasi air tanah, Dinas Kesehatan tentang pemerataan layanan kesehatan di perbatasan, serta Dinas Perikanan yang mengusulkan riset hilirisasi produk kelautan bernilai tambah.

Dokumen RIPJPID yang telah disempurnakan nantinya akan menjadi acuan utama dalam merancang program riset dan inovasi daerah periode 2025-2029, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BRIN, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Dengan adanya peta jalan yang terintegrasi, Kalimantan Utara optimis dapat mempercepat transformasi berbasis iptek guna mewujudkan visi daerah sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan.