Tanjung Selor – Guna meningkatkan kualitas penyusunan dokumen inovasi yang akan dilombakan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) PRO Tematik Tahun 2026. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng., mewakili Kepala Bapperida ini, dilaksanakan pada Kamis (20/8) pagi di Ruang Rapat Gunung Putih. Forum ini mempertemukan para pejabat dan staf dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara yang telah ditetapkan sebagai peserta resmi KIPP Tahun 2026.

Pada gelaran KIPP PRO Tematik 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB, para peserta diarahkan untuk berfokus pada tema "Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran". Tema ini menuntut adanya terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang memastikan setiap anak memperoleh dokumen identitas hukum sejak lahir secara cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ruang lingkup inovasi yang dapat digarap oleh para peserta mencakup percepatan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), NIK, dan Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk kolaborasi integrasi layanan antara fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diberikan pembekalan teknis terkait mekanisme pengajuan proposal yang wajib didaftarkan melalui platform resmi SINOVIK pada periode 20 Agustus hingga 18 September 2026. Para inovator didorong untuk menuangkan gagasan terbaiknya ke dalam salah satu dari lima kategori layanan, yaitu layanan elektronik, jemput bola, tatap muka, mandiri, maupun multikanal. Melalui sinergi dan koordinasi yang matang ini, Bapperida Kaltara menargetkan lahirnya karya inovasi yang tidak hanya memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga berpeluang besar melaju dan meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) di tingkat nasional.

Tanjung Selor – Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gabungan Dinas II, menjadi tempat berlangsungnya pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Tata Laksana Kegiatan Riset Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa (18/8). Acara ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membacakan sambutan resmi Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara menegaskan bahwa perumusan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy) menuntut transformasi orientasi riset daerah dari yang semula hanya berorientasi pada penyelesaian laporan (output-oriented) menuju tata kelola yang berorientasi pada kualitas bukti dan dampak nyata (evidence-informed policy). Gubernur menyoroti dua tantangan utama yang dijawab melalui dokumen ini, yaitu penguatan tata kelola (governance gap) melalui penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, serta optimalisasi pemanfaatan (utilization gap) agar hasil kajian benar-benar menjadi rujukan strategis. Beliau menekankan bahwa riset tidak boleh lagi berakhir di rak penyimpanan, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen vital yang mampu menjawab tantangan khas Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara, mencakup isu konektivitas, keberlanjutan sumber daya alam, hingga peningkatan kualitas SDM.

Sementara itu, narasumber Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo memaparkan bahwa fokus utama hasil penelitian yang disajikan dalam acara ini adalah lahirnya desain sistem tata kelola riset yang utuh dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Tim peneliti berhasil merumuskan 12 Standar Operasional Prosedur (SOP) utama yang mengatur siklus manajemen bukti, dilengkapi dengan mekanisme Quality Gates dan Quality Control Points untuk menjamin validitas data dan metodologi pada setiap tahapan. Hasil kajian ini juga memperkenalkan konsep Repositori Riset Daerah yang akan menjadikan data dan temuan penelitian sebagai aset strategis daerah yang terkelola dan mudah ditelusuri. Selain itu, penelitian ini menghasilkan roadmap implementasi bertahap selama lima tahun ke depan, memastikan bahwa setiap rekomendasi riset dapat diterjemahkan menjadi policy brief yang langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan dan program pembangunan daerah secara akuntabel dan berdampak.