RIDA

18 May,2026

: ady setiawan; Berita Riset dan Inovasi; Hits: 46

Sekda Denny Harianto Buka Forum Advokasi Policy Brief dan Tata Kelola Analis Kebijakan

Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Forum Advokasi Policy Brief PERA dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (18/5) di Aula Kantor Gubernur. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, BPSDM Kaltara, SKALA dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi terselenggaranya forum strategis ini sebagai tindak lanjut workshop penguatan strategi advokasi kebijakan hasil studi Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang digelar pada Februari 2026 lalu di Tarakan.

Forum ini menghadirkan 10 policy brief final yang mencakup isu strategis di bidang fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan/perikanan, air minum, dan pembangunan inklusif. Policy brief tersebut disusun oleh aparatur dari berbagai OPD Pemprov Kaltara dan siap diadvokasikan kepada pengambil kebijakan. Sekda menekankan pentingnya integrasi rekomendasi policy brief ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD) untuk menjawab tantangan struktural Kaltara, termasuk fenomena low growth – high spending serta kesenjangan akses layanan antarwilayah.

Selain advokasi kebijakan berbasis bukti, forum dua hari ini juga membahas tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Kalimantan Utara. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan komitmen tertulis untuk pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi (BAPPERIDA, BPSDM, Badan Kepegawaian, dan Biro Organisasi), serta pengaktifan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kalimantan Utara sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan bagi komunitas analis kebijakan. Dengan sinergi ini, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

05 May,2026

: Ady Setiawan; Berita Riset dan Inovasi; Hits: 63

Bapperida Kaltara Gelar FGD Review Rinduk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Bersama BRIN

Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Review Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (4/5/) di Ruang Rapat Gunung Putih. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah provinsi, dengan tujuan memperoleh masukan substantif untuk penyempurnaan dokumen strategis pemajuan iptek daerah. Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., dalam pembukaannya menekankan pentingnya memahami urusan masing-masing OPD sebagai fondasi pemajuan Kaltara, seraya mengajak peserta untuk fokus pada outcome program dan aksi nyata yang dapat didukung oleh berbagai pihak.

Dalam sesi paparan, Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto, menjelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Iptek Daerah (RIPJPID) memiliki fungsi strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi, menghimpun kolaborasi lintas sektor, serta memastikan riset dan inovasi Kaltara sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, Dr. Adi Suhendra, M.Sosio dari BRIN memaparkan indeks inovasi daerah serta tren perkembangan inovasi di Kalimantan Utara, termasuk identifikasi tema riset yang masih perlu diperkuat seperti kualitas air, kawasan industri, dan lingkungan. Diskusi interaktif kemudian menghadirkan masukan dari berbagai OPD, antara lain Dinas ESDM terkait konservasi air tanah, Dinas Kesehatan tentang pemerataan layanan kesehatan di perbatasan, serta Dinas Perikanan yang mengusulkan riset hilirisasi produk kelautan bernilai tambah.

Dokumen RIPJPID yang telah disempurnakan nantinya akan menjadi acuan utama dalam merancang program riset dan inovasi daerah periode 2025-2029, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BRIN, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Dengan adanya peta jalan yang terintegrasi, Kalimantan Utara optimis dapat mempercepat transformasi berbasis iptek guna mewujudkan visi daerah sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan.

30 Apr,2026

: Ady Setiawan; Berita Riset dan Inovasi; Hits: 71

Bapperida dan BRIN Gelar FGD Kajian Optimalisasi PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (30/4/2026) ini dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah dan instansi teknis guna merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal provinsi.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian riset kolaboratif yang difasilitasi BRIN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paparannya, tim peneliti BRIN menyampaikan bahwa kapasitas fiskal daerah saat ini masih didominasi oleh sektor pajak dan retribusi yang secara administratif lebih mudah dioptimalkan. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan antara potensi penerimaan dan realisasi pendapatan daerah atau yang dikenal sebagai revenue gap.

Peserta FGD membahas secara mendalam pengukuran tax gap pada berbagai jenis pajak provinsi dan retribusi daerah, serta mengidentifikasi faktor kelembagaan, administratif, dan tata kelola yang memicu kebocoran fiskal sistemik. BRIN menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan memperluas basis pajak, tetapi juga memerlukan penutupan kesenjangan penerimaan melalui perbaikan administrasi, penguatan basis data wajib pajak, optimalisasi pengawasan, dan penyempurnaan desain insentif kebijakan pendapatan daerah.

Untuk menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan terukur, riset ini juga mengambil pembelajaran komparatif dari Provinsi Jawa Barat sebagai daerah pembanding yang memiliki profil PAD tinggi dan kompleksitas administrasi yang lebih matang. Pendekatan mixed methods (kuantitatif dan kualitatif) digunakan untuk mengestimasi potensi penerimaan, mengukur pola kebocoran, dan merumuskan model strategi yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik ekonomi

FGD ditutup dengan komitmen kolaborasi berkelanjutan antara BRIN, BAPPERIDA, dan seluruh OPD terkait untuk memastikan rekomendasi riset dapat diimplementasikan secara bertahap dan berdampak nyata bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

02 Mar,2026

: ady setiawan; Berita Riset dan Inovasi; Hits: 30

Kaltara Perkuat Landasan Hukum Inovasi Daerah Melalui Workshop Tata Kelola Riset dan Inovasi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah pada 26–27 Februari 2026 di Hotel Luminor Tanjung Selor. Kegiatan yang dihadiri oleh narasumber dari Bappenas, tenaga ahli Program SKALA, serta perangkat daerah ini difokuskan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026. Dalam sambutannya, Kepala Bapperida Bertius, S.Hut. menegaskan bahwa inovasi harus diposisikan sebagai instrumen strategis percepatan pembangunan, bukan sekadar program tambahan, guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berkelanjutan.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta membahas secara mendalam berbagai aspek regulasi, mulai dari definisi riset dan inovasi, mekanisme pengusulan, pengembangan, uji coba, hingga diseminasi dan pemberian penghargaan. Paparan dari Bappenas menyoroti pentingnya perencanaan berbasis bukti, penguatan SDM, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, BRIN, dan pemangku kepentingan non-pemerintah. Diskusi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi substantif, seperti penambahan definisi riset daerah, integrasi platform SIRINDAKU dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam pengusulan inovasi, serta diversifikasi sumber pendanaan dari APBD, CSR, dan hibah kompetitif.

Workshop ini ditutup dengan komitmen bersama untuk segera merevisi draf Pergub sesuai masukan yang telah dirumuskan, guna menghasilkan regulasi yang kokoh, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan fondasi tata kelola yang semakin kuat, Kalimantan Utara optimis mampu membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan, di mana setiap terobosan lahir dari identifikasi masalah, diuji secara terkendali, didokumentasikan dengan baik, dan direplikasi untuk memperluas dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.