Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat pondasi ekosistem inovasi daerah yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), pemerintah menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola yang modern dan responsif. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih progresif.

“Inovasi kini bukan lagi sekadar opsi, tetapi menjadi keharusan. Dengan inovasi, layanan dasar dapat diberikan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang semakin berkembang,” ujarnya.

Bapak Bertius juga menyoroti bahwa struktur organisasi perangkat daerah masih perlu diperkuat dari aspek pelayanan publik agar perubahan yang diharapkan dapat berjalan optimal.

“Saat ini komposisi perangkat daerah masih banyak berada pada sektor non-layanan dasar. Karena itu, diperlukan upaya untuk menggeser fokus melalui pengembangan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara lebih terukur,” jelasnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025–2029, pemerintah menetapkan sasaran strategis berupa peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) hingga mencapai kategori sangat inovatif dengan skor minimal 65,00. Target ini, lanjut Bertius, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun budaya inovasi di seluruh jajaran perangkat daerah.

“Kami ingin budaya inovasi benar-benar hidup di pemerintahan, bukan hanya sebatas dokumen. Target IID ini menjadi motivasi sekaligus indikator keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan di Kaltara,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap lahir ide, kolaborasi, dan model praktik baik yang dapat diterapkan di berbagai sektor layanan publik, sehingga inovasi tidak berhenti pada konsep, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh pemerintah daerah menjadi prioritas strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2031. Fokus ini diarahkan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan kompetensi baru seiring percepatan investasi industri yang terus berkembang di Kaltara.

Kepala Bappeda–Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis sektor investasi yang sudah terealisasi maupun yang sedang berjalan.

“Kami sudah melakukan pemetaan jenis lapangan kerja yang akan dibutuhkan berdasarkan perkembangan investasi di Kalimantan Utara. Agar peluang ini dapat dinikmati masyarakat daerah, kesiapan tenaga kerja lokal harus dipercepat dan direncanakan sejak sekarang,”. Penguatan kapasitas tenaga kerja tidak hanya dapat dilakukan melalui program pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia industri sebagai mitra strategis. Bappeda dan Litbang Prov.Kaltara mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih agresif mengembangkan SDM lokal. Pendekatannya bisa melalui pelatihan berbasis kompetensi, pendidikan vokasi, hingga kerja sama langsung dengan pelaku usaha dan industri,” tambahnya.

Bapak Bertius,S.Hut menilai bahwa sejumlah sektor di Kaltara akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan, seperti pertanian modern, sektor kelautan dan perikanan, serta industri pengolahan dan energi. Tren ini terlihat dari program-program yang sedang dijalankan pemerintah, beserta aktivitas industri yang mulai aktif di Kota Tarakan, serta perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan arah kebijakan tersebut, Bappeda dan Litbang Kaltara berharap pembangunan manusia tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing, adaptif terhadap teknologi baru, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Kasulampua pada tahun 2026 mendatang. Forum strategis yang melibatkan 19 provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua ini merupakan wadah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dan penguatan konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia. Penunjukan ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk memperkuat peran sebagai simpul kolaborasi wilayah timur, sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang bersifat lintas yurisdiksi. Forum Kasulampua bukan hanya sekadar forum seremonial. Forum ini merupakan ruang strategis untuk membahas isu-isu fundamental terkait pembangunan regional, seperti pertumbuhan ekonomi, perumusan strategi kebijakan, peningkatan PDRB, hingga penguatan kerja sama antardaerah dalam mendorong percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, Bappeda dan Litbang Kaltara bertindak sebagai leading sector dengan dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Bank Indonesia Perwakilan Kaltara. Saat ini, persiapan telah berjalan melalui serangkaian rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan penyelenggaraan forum berjalan profesional dan memberikan dampak nyata bagi seluruh peserta. Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi Bappeda dan Litbang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat jejaring kolaborasi, serta menghadirkan ruang diskusi yang konstruktif demi kemajuan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara mulai menyusun Buku Profil Pembangunan Provinsi Kaltara, sebuah dokumen resmi yang memuat data, informasi strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bapak Bertius, S.Hut menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan langkah fundamental untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan yang lebih sistematis dan berbasis bukti (evidence-based planning). Dokumen tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai rujukan internal pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak—mulai dari pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi investor dan publik yang ingin mengetahui arah pembangunan Kaltara. Penyusunan buku ini menjadi langkah penting mengingat posisi Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia yang tengah bergerak cepat dalam penguatan infrastruktur, peningkatan konektivitas kawasan, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi daerah. Pembangunan harus selaras dengan visi jangka panjang Kaltara. Karena itu, buku ini disusun secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjadi pijakan dalam merumuskan agenda pembangunan di masa mendatang. Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menghadirkan sumber informasi terpadu yang memudahkan proses analisis, evaluasi, serta monitoring kemajuan pembangunan daerah, sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Kalimantan Utara.

Tanjung Selor – Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan visitasi lapangan ke Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 6 November 2025.

Tim visitasi dipimpin langsung oleh Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med., Sp.AP., Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Rombongan diterima oleh Ady Setiawan, Pelaksanan Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, mewakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang.

Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh Bappeda dan Litbang. Tujuan utama visitasi ini diantaranya adalah untuk memverifikasi kesesuaian data dan dokumen yang dilaporkan melalui SAQ dengan kondisi faktual di lapangan serta menilai implementasi keterbukaan informasi publik, termasuk ketersediaan PPID, SOP layanan informasi, sarana pelayanan, serta Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
Dalam kesempatan tersebut, tim Komisi Informasi juga meninjau secara langsung sarana pelayanan informasi publik di kantor Bappeda dan Litbang, serta melakukan tanya jawab terkait mekanisme permohonan informasi, respons terhadap pemohon, dan upaya peningkatan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami mengapresiasi komitmen Bappeda dan Litbang dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Visitasi ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa transparansi tidak hanya tertulis di dokumen, tetapi benar-benar hadir dalam pelayanan sehari-hari,” ujar Siti Nuhriyati.

Bappeda dan Litbang menyampaikan komitmen penuh untuk terus memperbaiki layanan informasi publik, termasuk optimalisasi website resmi, peningkatan kapasitas PPID, serta penguatan koordinasi lintas bidang dalam penyediaan informasi publik secara tepat, cepat, dan akurat.

Kegiatan visitasi ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung tercapainya Kalimantan Utara yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi. (AS)

Tanjung Selor – Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 3 November 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Mochamad Sarkawi.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota. Hadir sebagai narasumber utama Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa pada Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI, serta Okta Agus Wahyudi, S.Tr.IP, Administrator Database Kependudukan – Ahli Pertama BSKDN Kemendagri.

Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Mochamad Sarkawi menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bukan hanya alat ukur, tetapi juga cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengisian data yang akurat dan tepat waktu akan berdampak langsung pada peningkatan nilai IPKD serta kredibilitas daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari BSKDN mengenai pedoman pengukuran IPKD dan instruksi teknis penginputan data melalui aplikasi resmi Kemendagri, yang dipandu secara interaktif oleh narasumber. Sesi tanya jawab turut memperkaya diskusi, terutama terkait kendala teknis dan administratif yang kerap dihadapi daerah dalam proses pelaporan.

Peserta bimtek terdiri dari perwakilan Bappeda dan Litbang, Badan Pengelola Keuangan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika dari lima daerah di Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas aparatur daerah dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang baik (good financial governance), sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan agenda Indonesia Emas 2045.(AS)