Inovasi Kuat, Kaltara Hebat!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengundang seluruh masyarakat, ASN, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan tema:
"Solusi untuk Daerah Berbasis Potensi Lokal Menuju Ekonomi Kalimantan Utara yang Inklusif, Tangguh, dan Berdaya Saing."

Tersedia total hadiah Rp130 juta, dengan kategori peserta: Masyarakat, ASN Provinsi & Kab/Kota, Perusahaan, serta Pelajar/Mahasiswa.

📅 Pendaftaran: 1 Agustus – 1 Oktober 2025
🌐 Daftar sekarang di: bappedaku.top/qyvRb
📞 Kontak: Puput (085190439997) / Jerry (082323468887)

Sumbangkan ide inovatifmu untuk membangun Kaltara yang lebih maju!
#InovasiKuatKaltaraHebat

Tanjung Selor — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara menggelar verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 20 s.d  27 Agustus 2025, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah provinsi dengan program kerja masing-masing OPD.

Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen Renstra PD dengan arah kebijakan pembangunan daerah, target RPJMD, serta kesiapan OPD dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang efektif, efisien, dan terukur untuk lima tahun ke depan. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, mulai dari dinas, badan, hingga biro dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD), diwajibkan mengikuti proses verifikasi ini.

Verifikasi ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi proses penting untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki peta jalan yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi besar Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur, maju, dan berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Litbang melibatkan tenaga ahli dari berbagai lembaga mitra strategis, baik nasional maupun internasional, untuk memberikan masukan teknis. Beberapa di antaranya adalah GGGI (Global Green Growth Institute), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), TAF (The Asia Foundation), dan SMART ID, yang akan bertindak sebagai fasilitator atau narasumber dalam sesi verifikasi.

Selain itu, OPD seperti Bappeda Litbang, BKAD, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Organisasi turut dilibatkan sebagai pembahas untuk memastikan aspek keuangan, kelembagaan, dan tata kelola program terintegrasi dengan baik.

Dengan dilaksanakannya verifikasi Renstra ini, Bappeda Litbang berharap dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah, memperkuat akuntabilitas publik, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung capaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (AS)

Tanjung Selor - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada Bappeda dan Litbang sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Putih Bappeda dan Litbang Kaltara ini dihadiri oleh pejabat struktural dan  Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang.

Mochamad Sarkawi, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam sambutannya mewakili Kepala Bappeda dan Litbang mengatakan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik.

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Berlanta Ginting, S.E., M.Div., dalam paparannya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Bappeda dan Litbang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah. Keterbukaan informasi dari instansi ini sangat penting agar publik dapat mengakses, memahami, dan terlibat dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, tim dari Komisi Informasi juga melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan informasi publik di Bappeda dan Litbang. Beberapa catatan diberikan terkait penguatan fungsi PPID, penyusunan daftar informasi publik, serta pembuatan daftar informasi yang dikecualikan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, Bappeda dan Litbang semakin siap dalam menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik yang informatif, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan komitmen dari Bappeda dan Litbang untuk terus berbenah dalam mendukung keterbukaan informasi demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AS)

Tanjung Selor -  Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Desk Verifikasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 selama 4 hari, dimulai dari hari Senin s.d Kamis (14-17/4). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bappeda dan Litbang ini diikuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini dibahas untuk memperoleh saran dan pertimbangan dari tim verifikasi yang terdiri dari Bappeda dan Litbang, BKAD, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Melalui kegiatan ini, Bappeda dan Litbang melakukan verifikasi dan sinkronisasi rancangan Renja dari setiap Perangkat Daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026.

Hasil dari Desk Verifikasi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD 2026 yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Utara. (AS)

Tanjung Selor - Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan S.E, M.Si, membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan  Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, Senin (24/3).

RKPD Tahun 2026 ini akan menjadi bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2025-2029, sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk merumuskan  dan memastikan rencana kerja masing-masing perangkat daerah terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah.

Bustan saat membuka acara mengingatkan pentingnya rencana kerja yang saling terintegrasi, hal ini agar selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Selain itu pemerintah pusat juga menetapkan 8 program hasil terbaik cepat (PHTC) / Quick Wins yang salah satunya adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa, santri ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan oleh delapan perangkat daerah diantaranya Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satuan Polisi Pamomg Praja  yang akan memaparkan rencana kerja perangkat daerahnya tahun 2026 dan akan ditanggapi oleh perangkat daerah sembari memberikan informasi dan data bagi proses integrasi program oleh setiap perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025-2029. (AS)

Tanjung Selor - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Kalimanta Utara kembali digelar. Kegiatan berlangsung pada hari  Senin - Jum’at, 17 – 21 Maret 2025 dan dilaksanakan secara daring via aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini merupakan sebagai bagian tahapan Musrenbang dalam rangka penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026, untuk menyingkronisasi dan menyelarasan kebijakan pembangunan tahunan nasional dan daerah melalui pembahasan capaian sasaran dan hasil program pembangunan daerah provinsi serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan tahunan daerah Kabupaten/Kota.

Kesepakatan pembahasan Rakorekrenbang Tahun 2025 ini meliputi dukungan sub kegiatan dalam pencapaian outcome prioritas pada masing-masing urusan,  dukungan pusat dan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah dan target indikator makro daerah.

 Kesepakatan pada pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2025 akan dibahas dan dipertajam kembali dalam Musrenbang Provinsi maupun Nasional sebagai bahan masukan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

 Aspek strategis rakortek bagi pemerintah daerah adalah menjadi forum untuk menyuarakan kebutuhan daerah dalam mendukung pencapaian target nasional. Daerah paham dalam menindaklanjuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan kebijakan lain yg disusun Kementerian/Lembaga.

Kesepakatan Rakortek yang berisi sinkronisasi program dan kegiatan pusat - daerah menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 dan Renja perangkat daerah, yang dikawal melalui musrenbang, mekanisme fasilitasi ranperkada tentang RKPD dan evaluasi APBD.

Pemprov. Kaltara terus berkomitmen untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan daerah, serta selaras dengan kegiatan pusat. (AS)