Tanjung Selor, (06/09/2024) Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bertius, S.Hut hadir dalam Rapat Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Hadir langsung dan memimpin pelaksanaan rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. H. Suriansyah, M.AP, Adapun peserta rapat yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut adalah terdiri atas ASN dari 13 perangkat daerah pengampu RB General dan RB Tematik.

Pelaksanaan Rapat ini merupakan tindaklanjut dari Kuliah Umum yang dilaksanakan oleh Menteri PAN-RB RI pada 23 Agustus 2024 yang lalu, mengingat dalam arahan Presiden Joko Widodo diharapkan Birokrasi kedepannya akan menjadi birokrasi yang berdampak, birokrasi yang tidak lagi berorientasi pada tumpukan kertas serta Birokrasi yang lincah dan cepat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam arahannya, memfokuskan kepada ASN yang terlibat dalam Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara maupun Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kompetensinya baik itu hard skill maupun soft skill, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

serta diharapkan melalui Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara dapat memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana baik itu media maupun ruangan sebagai wadah bagi Tim RB untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menjawab tantangan Pembangunan, pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan.

Selain itu,  dalam pelaksanaan tugas GWPP terkait pembinaan RB pada tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara, agar dapat di identifikasi elemen RB yang menjadi kendala dan permasalahan, sehingga dapat dilakukan pembinaan tepat sasaran, karena keberhasilan Kabupaten/ Kota juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Tanjung Selor (04/09/2024) - Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara laksanakan Rapat Evaluasi Kinerja yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bertius   S.Hut, yang bertempat Ruang Rapat Gunung Rian Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun pelaksanaan rapat evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja ASN dan PTT berkenaan dengan kedisiplinan, tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi, peningkatan kompetensi serta membangun hubungan kerja yang harmonis.

Selain itu disampaikan juga kepada seluruh ASN dan PTT lingkup Bappeda dan Litbang, dalam menyambut pesta demokrasi Pilkada di Kalimantan Utara agar bijak dalam penggunaan media social. Mengingat ketentuannya Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”.

Kemudian juga yang menjadi perhatian adalah saat ini proses Perubahan APBD Tahun 2024, sedang dilakukan evaluasi oleh Kemendagri, agar setiap bidang dapat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap inputan P- RKA Tahun 2024 masing-masing bidang.

Selanjutnya berdasarkan data LRA per Agustus 2024 masih terdapat beberapa subkegiatan yang dapat dikategorikan realisasi keuangannya masih rendah hingga sangat rendah, sehingga perlu cermati Kembali oleh masing-masing bidang untuk Menyusun terkait Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Arahan selanjutnya dalam pemanfaatan aplikasi baik itu SDGs KU dan E-Monev RKPD dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi oleh bidang koordinasi terhadap inputan yang dilakukan oleh Perangkat daerah, sehingga penggunaan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan dan juga agar dapat diakses dengan baik.

Diharapkan melalui rapat evaluasi Kinerja dapat meningkatkan kinerja masing-masing ASN dan PTT lingkup Bappeda dan Litbang yang akan berimplikasi terhadap pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor (15/07/2024), Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rapat bersama membahas kebutuhan formasi jabatan fungsional perencana dan rencana tindak lanjut dan sharing information progress pembinaan Jabatan Fungsional Perencana di Instansi Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti surat kepala Pusbindiklatren Nomor : B-09207/P.01/DL.06.04/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 Hal Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2024, dimana peserta dari Provinsi Kalimantan Utara beserta Kabupaten/Kota masih terkendala untuk mengikuti uji kompetensi karena belum dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi yaitu menyusun kebutuhan formasi fungsional perencana.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ibu Maimunah, SE selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepergawaian dan dihadiri oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari Bappeda Kota Tarakan, Bappeda Kabupaten Malinau, dan Bappeda Kabupaten Bulungan.

Dalam rapat tersebut membahas perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional perencana yang disusun berdasarkan bazetting/peta jabatan fungsional dengan perhitungan berdasarkan dokumen yang dihasilkan sesuai format Pusbindiklatren.

Hasil dari rapat ini di diharapkan masing-masing Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengakomodir perhitungan Jabatan Fungsional Perencana di instansi masing-masing.

Yogjakarta (01/07/2024), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang melaksanakan, Penyelarasan dan Penajaman Rumusan Arah Kebijakan  Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045, berkerjasama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM. 

Hadir dan membuka rangkaian kegiatan Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius,S.Hut. adapun yang menjadi peserta dalam rangkaian kegiatan Penyelarasan dan Penajaman Rumusan Arah Kebijakan  Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 adalah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, TGUPPD Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda dan Litbang Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Utara serta Dinas teknis Provinsi yang berkaitan langsung dengan tematik arah pembangunan.

Terdapat 2 tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu 1). Untuk menyelaraskan dan penajaman terhadap rumusan Visi, Misi, Target Sasaran Visi, Arah Kebijakan Pembangunan per Periode dan Pembangunan Wilayah, Sasaran Pokok Pembangunan serta Indikator Utama Pembangunan dengan pemerintah kabupaten dan kota se Kalimantan Utara. Kemudian 2). Untuk menyelaraskan dan penajaman rumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan karateristik wilayah, administrasi wilayah dan tematik urusan (Ketahanan Pangan dan Mitigasi Bencana).

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memastikan bahwa RPJPD tersusun secara komprehensif melibatkan seluruh pihak, dan substansi yang berkenaan dengan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sebagai langkah percepatan penyusunan  Rancangan Akhir RPJPD sebagaiamana diatur dalam  Intruksi Mendagri No 1 Tahun 2024 bahwa Penetapan RPJPD harus dilaksanakan pada minggu Pertama Bulan Agustus Tahun 2024.

Tanjung Selor, 25 Juni 2024, Dalam rangka tahapan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui  Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Pusat Studi Pengembangan Pembangunan Regional (PSPPR), Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, melaksanakan Ekpose Laporan Antara Rancangan teknokratik RPJMD  Tahun 2025-2029.

Hadir dalam kegiatan dan membuka rangkaian kegiatan, Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov. Kaltara, Burhanuddin, SE., M.Si mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. adapun peserta kegiatan terdiri dari Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta mitra pembangunan dan instansi vertikal.

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk  menyampaikan progres penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara  Tahun 2025-2029 serta menginventarisir kekurangan data dan informasi dalam penyempurnaan  dokumen Rantek RPJMD 2025-2029.

Sebagaimana di atur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa Melalui Penyusunan Dokumen Rantek RPJMD 2025-2029, diharapkan dapat Menyediakan dokumen awal perencanaan pembangunan yang  memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang  menggunakan pendekatan teknokratik melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah. 

Kemudian melalui Surat Mendagri No. 000.8.2.2/4075/Bangda, tanggal, 12 Juni 2024, bahwa pemerintah pusat mengamanahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk Menyediakan dokumen RancanganTeknokratik RPJMD 2025-2029 yang akan menjadi dasar bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada tahun 2024.