Tanjung Selor - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada Bappeda dan Litbang sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Putih Bappeda dan Litbang Kaltara ini dihadiri oleh pejabat struktural dan  Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang.

Mochamad Sarkawi, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam sambutannya mewakili Kepala Bappeda dan Litbang mengatakan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik.

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Berlanta Ginting, S.E., M.Div., dalam paparannya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Bappeda dan Litbang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah. Keterbukaan informasi dari instansi ini sangat penting agar publik dapat mengakses, memahami, dan terlibat dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, tim dari Komisi Informasi juga melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan informasi publik di Bappeda dan Litbang. Beberapa catatan diberikan terkait penguatan fungsi PPID, penyusunan daftar informasi publik, serta pembuatan daftar informasi yang dikecualikan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, Bappeda dan Litbang semakin siap dalam menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik yang informatif, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan komitmen dari Bappeda dan Litbang untuk terus berbenah dalam mendukung keterbukaan informasi demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AS)

Tanjung Selor -  Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Desk Verifikasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 selama 4 hari, dimulai dari hari Senin s.d Kamis (14-17/4). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bappeda dan Litbang ini diikuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini dibahas untuk memperoleh saran dan pertimbangan dari tim verifikasi yang terdiri dari Bappeda dan Litbang, BKAD, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Melalui kegiatan ini, Bappeda dan Litbang melakukan verifikasi dan sinkronisasi rancangan Renja dari setiap Perangkat Daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026.

Hasil dari Desk Verifikasi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD 2026 yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Utara. (AS)

Tanjung Selor - Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan S.E, M.Si, membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan  Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, Senin (24/3).

RKPD Tahun 2026 ini akan menjadi bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2025-2029, sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk merumuskan  dan memastikan rencana kerja masing-masing perangkat daerah terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah.

Bustan saat membuka acara mengingatkan pentingnya rencana kerja yang saling terintegrasi, hal ini agar selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Selain itu pemerintah pusat juga menetapkan 8 program hasil terbaik cepat (PHTC) / Quick Wins yang salah satunya adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa, santri ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan oleh delapan perangkat daerah diantaranya Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satuan Polisi Pamomg Praja  yang akan memaparkan rencana kerja perangkat daerahnya tahun 2026 dan akan ditanggapi oleh perangkat daerah sembari memberikan informasi dan data bagi proses integrasi program oleh setiap perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025-2029. (AS)

Tanjung Selor - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Kalimanta Utara kembali digelar. Kegiatan berlangsung pada hari  Senin - Jum’at, 17 – 21 Maret 2025 dan dilaksanakan secara daring via aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini merupakan sebagai bagian tahapan Musrenbang dalam rangka penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026, untuk menyingkronisasi dan menyelarasan kebijakan pembangunan tahunan nasional dan daerah melalui pembahasan capaian sasaran dan hasil program pembangunan daerah provinsi serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan tahunan daerah Kabupaten/Kota.

Kesepakatan pembahasan Rakorekrenbang Tahun 2025 ini meliputi dukungan sub kegiatan dalam pencapaian outcome prioritas pada masing-masing urusan,  dukungan pusat dan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah dan target indikator makro daerah.

 Kesepakatan pada pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2025 akan dibahas dan dipertajam kembali dalam Musrenbang Provinsi maupun Nasional sebagai bahan masukan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

 Aspek strategis rakortek bagi pemerintah daerah adalah menjadi forum untuk menyuarakan kebutuhan daerah dalam mendukung pencapaian target nasional. Daerah paham dalam menindaklanjuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan kebijakan lain yg disusun Kementerian/Lembaga.

Kesepakatan Rakortek yang berisi sinkronisasi program dan kegiatan pusat - daerah menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 dan Renja perangkat daerah, yang dikawal melalui musrenbang, mekanisme fasilitasi ranperkada tentang RKPD dan evaluasi APBD.

Pemprov. Kaltara terus berkomitmen untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan daerah, serta selaras dengan kegiatan pusat. (AS)

Tarakan – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perbukuan dan Literasi sebagai produk legislasi baru tahun 2025. Ranperda ini bertujuan memberikan payung hukum bagi ekosistem literasi dan perbukuan agar tumbuh kuat, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

Studi internasional menunjukkan bahwa buku bermutu memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi, daya pikir kritis, dan keterampilan kerja masyarakat. Studi UNESCO berjudul Literacy for Life (2017) mencatat bahwa peningkatan literasi sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,5%. Laporan World Bank berjudul Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia (2019) menyebut bahwa individu dengan literasi tinggi memiliki peluang 20% lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.

SDM bermutu diperlukan untuk memanfaatkan potensi proyek strategis nasional di Kaltara, seperti PLTA Mentarang Induk, Bendungan Sungai Kayan, dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Proyek-proyek ini akan menjadikan Kaltara sebagai pusat ekonomi hijau dunia. Namun, untuk memanfaatkan potensi ekonomi ini, diperlukan SDM yang unggul.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa literasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas SDM. Literasi mencakup kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini disampaikan dalam Rapat Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perbukuan dan Literasi di Tarakan, Kaltara, Rabu (19/03/2025).

Dengan literasi yang kuat, SDM Kaltara akan mampu mengelola dan memanfaatkan peluang yang ada. Investasi besar dan pengembangan infrastruktur ini akan memberikan manfaat ekonomi yang luas serta memperkuat daya saing provinsi di tingkat nasional dan global. “Namun, semua ini hanya bisa tercapai dengan SDM yang unggul, dan literasi adalah kunci untuk mencapainya,” tegasnya.

Supriyatno, Kepala Pusat Perbukuan (Puskur) Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, mengapresiasi inisiatif DPRD Kaltara ini. Ranperda Perbukuan dan Literasi dinilai selaras dengan Asta Cita dan program prioritas Kemendikdasmen. Ia optimis ranperda ini akan memberikan manfaat jangka panjang kepada Kaltara.

Ranperda Perbukuan dan Literasi merupakan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur ekosistem perbukuan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup perencanaan, produksi, pengadaan, distribusi, dan pemanfaatan buku. Regulasi ini bertujuan memastikan ketersediaan buku berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk daerah terpencil. “Sistem perbukuan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, budaya literasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat pendidikan,” terangnya.

Studi nasional Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia, menemukan bahwa kombinasi pelatihan guru dan penggunaan buku yang relevan secara signifikan meningkatkan nilai literasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan hanya melatih guru saja. Selain itu, hasil pengukuran program rintisan literasi kelas awal di Bulungan pada periode 2017 – 2019 menunjukkan kombinasi pelatihan guru, suplai buku bermutu, dan dukungan masyarakat dapat mempercepat penuntasan kompetensi literasi dasar dari tiga tahun menjadi dua tahun.

Provincial Manager INOVASI Kaltara, Agus Prayitno, menegaskan pentingnya buku bermutu untuk meningkatkan kualitas SDM. Buku berkualitas tidak hanya menyediakan informasi yang akurat dan relevan, tetapi juga mampu menarik minat baca siswa, sehingga meningkatkan kemampuan literasi. “Program INOVASI senang bisa mendukung inisiatif DPRD Kaltara untuk menghasilkan Perda Perbukuan dan Literasi,” tukasnya.

Ranperda Perbukuan dan Literasi merupakan inisiatif DPRD Kaltara setelah menerima aspirasi dari masyarakat. Masyarakat Perbukuan dan Literasi (MPL) Kaltara mendorong DPRD memprioritaskan Ranperda ini dalam proses legislasi daerah tahun 2025. MPL terdiri dari pegiat literasi, budayawan, sejarawan, pengelola taman baca masyarakat (TBM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperhusip) Kaltara, Bappeda dan Litbang Kaltara, Universitas Borneo Tarakan (UBT), dan Program INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia.

Tanjung Selor - Bertempat di Gedung Gabungan Dinas pada hari Selasa (25/2) digelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Utara diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si.

 “Konsultasi publik adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak,” tutur Bustan diawal sambutannya.

Pelaksanaan Konsultasi publik merupakan amanat Pasal 80 dan Pasal 179 Permendagri 86 tahun 2017, yang mana diharapkan melalui kegiatan forum konsultasi publik dapat menjaring aspirasi, data, informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.

 Bustan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RKPD tahun 2026 berpedoman kepada visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang disung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 “Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional,” jelas Bustan.

Sementara itu, dalam paparannya Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2026 ini terdapat 5 (lima) isu strategis daerah diantaranya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan energi baru terbarukan.

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya akademisi, tokoh masyarakat, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan organisasi kemasyarakatan. (AS)