Tanjung Selor - Bertempat di Luminor Tanjung Selor telah berlangsung Rapat Koordinasi Pelaksanaan SDG's Provinsi Kalimantan Utara. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Melalui Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara acara ini bertujuan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

Acara dimuai dengan paparan pencapaian SDGs di tingkat daerah melalui kerjasama multipihak yang disampaikan oleh Principle Advisor GIZ Indonesia kemudian dilanjutkan dengan Paparan tentang kondisi, perkembangan, dan pencapaian SDGs di Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kalimantan Utara. Diskusi berlangsung interaktif dipandu fasilitator Tim Nasional Expert dan ditutup dengan Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan SDGs tahun 2023.

Jakarta, 1 Desember 2022 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai Koordinator Pelaksanaan TPB/SDGs menyelenggarakan Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 sebagai bentuk penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian tahap III (presentasi dan wawancara) dengan 5 (lima) besar nominasi finalis dari setiap kategori, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan predikat Terbaik II untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharsono Monoarfa kepada Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH MHum pada acara SDGs Annual Conference 2022 Indonesia’s SDGs Action Awards 2022.

Tanjung Selor - Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang Kaltara H. Iskandar, didampingi Sub Koordinator Bidang PBSDM Pelmi Sulta, menyambut kedatangan Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Utara. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi pendampingan audit dan evaluasi penganan stunting di Kalimantan Utara.

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Tim BPKP, salah satunya berkenaan dengan anggaran pada OPD yang terkait penangan stunting.

Pelmi menyampaikan peran Bappeda dan Litbang Kaltara sebagai Sekretariat sekaligus salah satu leading sector di Kalimantan Utara dalam membantu pengalokasian dan memastikan anggaran Penanganan Stunting pada OPD terkait yang rata-rata masih bersumber pada APBD dan APBN, serta mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melakukan evaluasi penanganan stunting dari hulu hingga hilir.

Dengan adanya koordinasi ini, Tim BPKP Kaltara dan diamani oleh Bappeda dan Litbang Kaltara dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atas tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan stunting. Di akhir koordinasi, H. Iskandar menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala Tim BPKP.

Sebagai informasi, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya.

Bulungan - Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara mengikuti Lokakarya Penelitian Kelompok Masyarakat Punan Batu Benau Sajau yang diadakan pada Rabu (31/08). Punan Batu (Penghuni gua Batu) adalah pemburu-pengumpul keliling terakhir yang diketahui di Pulau Kalimantan – dan mungkin seluruh Asia. Salah satunya mendiami daerah Gunung Batu Benau Sungai Sajau di Kab. Bulungan Kaltara.

Dengan segala keunikan orang Punan Batu Benau Sajau, Pemkab. Bulungan dengan ini menggelar Lokakarya Penelitian Kelompok Masyarakat Punan Batu Benau Sajau. Lokakarya ini bertujuan untuk menyampaikan keberadaan masyarakat Punan Batu Benau Sajau berdasarkan hasil penelitian dan rencana pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Dr. Guy S. Jacobs, peneliti dari Departemen Arkeologi Universitas Cambridge Inggris, Profesor J. Stephen Lansing dari Santa Fe Institute, USA, Dr. Pradiptajati Kusuma dari Mochtar Riady Institute For Nanotechnology, Indonesia dan Ahmad Arif, penulis sains dari Harian Kompas.

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang selaku Sekretariat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan KPPN secara luring di Ruang Rapat Gunung Putih. Rapat ini diadakan bersama dengan beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Kalimantan Utara beserta Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bulungan dan Nunukan selaku daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Subsidi BBM ditambah untuk membantu masyarakat, tapi apakah sudah tepat sasaran?

Di tengah badai ketidakpastian global, APBN terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyatakat dan ekonomi nasional dari guncangan yang terjadi.

Konsekuensinya anggaran subsidi dan kompensasi telah dinaikkan 3 kali lipat dari sebelumnya menjadi Rp502,4 T melalui Perpres 98/2022, dengan harapan agar daya beli masyarakat dapat dijaga serta trend pemulihan ekonomi tetap berlanjut dan semakin menguat.

Mencermati perkembangan terkini diperkirakan. harga minyak mentah masih terus naik akan mencapai US$105/barel pada akhir tahun, lebih tinggi dari asumsi makro pada Perpres 98/2022, yaitu US$100/barel. Nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah juga berada di angka Rp14.700, lebih tinggi dari asumsi sebesar Rp14.450. Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.

Apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya, siapa yang menikmati anggaran subsidi ini? Dari data yang ada, ternyata, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu. Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan.

Di sisi lain, anggaran sebesar Rp502,4 T untuk subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran. Untuk itu, kebijakan subdisi dan kompensasi akan disesuaikan agar APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

Lebih lengkapnya bisa disimak di Youtube Kemenkeu RI https://youtu.be/ARUZ62__EWo

Dari Konferensi Pers Kebijakan Subsidi BBM