Tanjung Selor - Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 terkait penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara memimpin langsung kegiatan pembahasan persiapan konsultasi publik rancangan awal (ranwal) RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Pembahasan dilaksanakan di ruang rapat Bappeda Litbang Kaltara dengan dihadiri pejabat dan staf di lingkup Bappeda Litbang Kaltara.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan pada tahap penyusunannya diperlukan pembahasan bersama kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Pembahasan bersama pada konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan pada rancangan dokumen RKPD. Pada pembahasan ini, peserta kegiatan tidak hanya membahas persiapan konsultasi publik ranwal RKPD tetapi juga membahas persiapan tahap 2 PPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan juga membahas hasil kick off meeting RKP Tahun 2023.

Tanjung Selor - Bertempat di ruang rapat kantor Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan Rapat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Upaya Penanganan dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Kaltara, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kaltara, RSUD Dr. Jusuf SK Kaltara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltara dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada kesempatan ini terdapat lima topik utama yang dibahas, diantaranya:
1. Laporan persentase realisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik dari segi anggaran maupun hingga jumlah vaksinasi;
2. Laporan realisasi anggaran kegiatan APBD Prov. Kalimantan Utara (khusus penanganan Covid-19 di Kalimantan Utara) mulai tahun 2020;
3. Laporan jenis kegiatan penanganan Covid-19 di Kalimantan Utara yang bersumber dari APBD/APBN/sumber lainnya;
4. Rencana kegiatan penanganan Covid-19 di Kalimantan Utara tahun 2022 yang bersumber dari APBD Prov;
5. Kendala-kendala yang ada selama penanganan covid di Kaltara.

Harapannya dengan adanya pertemuan ini dapat mengevaluasi segala pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Kalimantan Utara dan pandemi ini dapat segera berlalu.

Tanjung Selor - Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Tahun 2022 sudah memasuki Tahap II setelah melewati rangkaian penilaian PPD tahap I yang digelar beberapa hari lalu oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara secara Virtual di Ruang Rapat Gunung Putih pada Selasa (15/02/2022).

Pada Tahap ini, 5 Kabupaten/Kota melakukan beberapa rangkaian kegiatan meliputi presentasi dan wawancara yang dipimpin langsung oleh Kabid. Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan mewakili Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara dan dihadiri oleh Perwakilan Bappeda dari masing-masing Kabupaten/Kota, yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, Tarakan dan Tana Tidung. Serta dihadiri oleh Tim Penilai Independen dari Universitas Kaltara dan Universitas Borneo Tarakan, yaitu Adymas Putro Utomo, S.P., M.T., Eko Wahyudi, S.T., M.T., Rina Sri Wahyuni, S.E., M.A., Dr. Woro Kusmaryani, M.Pd. serta Dr. Ratno Achyani, S.Pi., M.Si.

Terdapat 20 provinsi yang berhasil lanjut pada tahap II penilaian PPD termasuk di antaranya Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor 01782/PP.08.01/D.9/T/02/2022 pada 11 Februari 2022 lalu. Sedangkan Penilaian tahap II presentasi dan wawancara Provinsi Kalimantan Utara sendiri akan dilaksanakan pada 24 Februari 2022.

Tanjung Selor - Dalam rangka penyusunan RKP 2023, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara mengikuti kegiatan "Temu Konsultasi Bappenas dan Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022" yang digelar secara Virtual pada Selasa (15/02/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah serta wujud koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pertemuan ini penting untuk melakukan identifikasi awal isu-isu strategis per provinsi yang akan menjadi acuan bagi daerah serta K/L dalam menyusun program, kegiatan, dan pendanaan di daerah untuk mendukung rencana pembangunan 2023, serta melakukan sosialisasi mekanisme Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Melalui temu konsultasi ini, diharapkan adanya kesepahaman antara Bappenas dengan Bappeda dalam melihat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 serta berbagai upaya safeguarding atau pengamanan pelaksanaan rencana tersebut.

Tanjung Selor - Seperti beberapa tahun sebelumnya, sejak tahun 2017 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diberikan kepada daerah yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah terbaik.

Bappeda dan Litbang yang menjadian bagian dari kegiatan tersebut telah melaksanakan kegiatan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Tahap I secara luring di Ruang Rapat Co-Working Space pada Kamis (10/02/2022).

Penilaian kabupaten dan kota terlebih dahulu dilakukan di tingkat provinsi. Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi dimaksudkan sebagai seleksi kabupaten dan kota terbaik yang akan mewakili provinsi di tingkat pusat. Penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Provinsi dilakukan melalui dua tahapan penilaian, yaitu Tahap I Penilaian Dokumen dan Tahap II Verifikasi dan Wawancara dengan bobot penilaian masing-masing 45 persen dan 55 persen.