Tanjung Selor - Jajaran pimpinan diikuti oleh staf Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) secara daring. Kegiatan ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kegiatan juga diikuti secara daring oleh seluruh Bappeda di Indonesia.

Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Kementrian PPN/Bappenas menyelenggarakan kegiatan Rakorbangpus sebagai salah satu rangkaian dalam penysusunan RKP Tahun 2023. Pelaksanaan Rakorbangpus bertujuan untuk menyinergikan program pembangunan kepada Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan pihak swasta. Adapun beberapa agenda pembahasan pada Rakorbangpus Tahun 2022 diantaranya yaitu, Arahan Rancangan Awal RKP Tahun 2023, Arahan Kebijakan Fiskal Tahun 2023, Kebijakan BUMN untuk Investasi BUMN dalam pembangunan Tahun 2023 dan Kebijakan percepatan dan insentif investasi swasta untuk mencapai sasaran realisasi investasi.

Selain itu tidak kalah penting kepala PPN/Bappenas menyampaikan mengenai pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, pada tahun 2023 akan menjadi langkah awal atau menjadi landasan penting untuk transformasi ekonomi Indonesia, ada 6 strategi sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, SDM yang bersaing, ekonomi hijau melalui ekonomi rendah karbon, Integrasi ekonomi melalui pemenuhan konektivitas infrastruktur, Peningkatan produktivitas Sektor ekonomi, Ekonomi melalui transformasi digital, dan pemindahan IKN agar merangsang sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara melalui Bidang Prasarana dan Permukiman Wilayah mengikuti kegiatan Rakor Pusat dan Daerah Asistensi dan Supervisi Integrasi dan Penerapan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah secara daring yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri pada hari Senin, 11 April 2022.

Kegiatan tersebut diikuti secara daring dan luring oleh Bappeda dan Litbang, dan Dinas Pekerjaan Umum seluruh Indonesia. Adapun tujuan Rakor adalah untuk melakukan Sosialisasi Penerapan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, pemanfaatan aplikasi SICALMERS dalam penerapan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah, dan Koordinasi Rencana Pelaksanaan Desk SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah.

Tanjung Selor - Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas suksesnya pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring dan luring di ruang Serbaguna Lt.1, Gedung Gabungan Dinas yang diikuti oleh beberapa pemangku kepentingan. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Dr. Drs. Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan materi Arahan Menteri Dalam Negeri RI dan Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, S.T, M.Si, M.Eng, Ph.D, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Musrenbang RKPD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2023 mengusung tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”. Adapun tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD Prov. Kalimantan Utara tahun 2023 ini adalah untuk menyusun RKPD tahun 2023 berupa usulan program dan kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini juga telah diterima Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bpk. Albertus Stefanus Marianus, S.T kepada Bpk. Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan diakhiri oleh penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2023 oleh masing-masing perwakilan pemangku kepentingan dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara, wali kota dan bupati se-Kalimantan Utara, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Tanjung Selor - Hari ini, Bappeda dan Litbang sedang menyelenggarakan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Link live acara dapat diikuti pada tautan berikut: https://youtu.be/OvXsA-LVhIY

Tanjung Selor - Kepala Bappeda dan Litbang menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI bersama anggota DPD RI dan wakil menteri ke Kalimantan utara yang diselenggarakan di Aula Gedung Gabungan Dinas pada Selasa (29/03). Mewakili Gubernur Kaltara, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Udau Robinson memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Kepala Bappeda dan Litbang, Risdianto turut menyampaikan paparan terkait peluang dan tantangan pembangunan di Kaltara. Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi Provinsi Kaltara.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin hadir bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Surya Tjandra dan beberapa anggota DPD RI di antaranya Hasan Basri, Marthin Billa, dan Fernando Sinaga. Perwakilan Pemprov. Kaltara dan beberapa Perangkat Daerah Pemda Kaltara serta Wakil Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Bulungan turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Menurut Mahyudin, dalam kunjungan kerja ini terdapat beberapa masalah yang perlu ditindaklanjuti terutama masalah di wilayah perbatasan. Masih banyak masyarakat di perbatasan dengan Malaysia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara melalui Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Kegiatan dihadiri oleh Bappeda Litbang se-Kalimantan Utara, RSUD Jusuf SK Tarakan, SDGs Center, OPD Teknis se-Kalimantan Utara dan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), baik secara daring maupun luring.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas kegiatan sosialisasi rembuk stunting yang akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Mei tahun 2022 ini, dan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pembahasan dirasa perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan, dan kerjasama tersebut perlu dituang dalam MoU agar dapat menjadi wadah bagi CSR untuk berkontribydi dalam kegiatan penurunan stunting.