Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara diwakili Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan mengikuti Rapat Penyusunan Rencana Aksi Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Pada kegiatan ini, Kepala Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara berperan sebagai Ketua Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BKPMI) Provinsi Kalimantan Utara. Rapat ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).

Provinsi Kalimantan Utara akan membentuk rencana aksi daerah (RAD) BKPMI Kaltara tahun 2022, sesuai dengan arahan Pak Presiden Joko Widodo mengenai BKPMI yaitu:
1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penurunan pekerja anak
5. Pencegahan perkawinan anak

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara melakukan Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat gunung putih pada hari rabu, 27 Juli 2022.
.
Kegiatan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara, didampingi oleh Kabid. Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan.
Turut hadir OPD Teknis, Pejabat Administrator, Perencana Ahli Muda dan staff lingkup Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara serta Perwakilan dari Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung, Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan sedangkan untuk Kab. Malinau dan Kota Tarakan akan difasilitasi pada tanggal 29 Juli 2022.
.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 276 ayat (2) yang berbunyi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 354 ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah dan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
.
Fasilitasi P-RKPD merupakan sarana untuk memastikan sinergitas perencanaan pembangunan tahunan baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah.Pada kegiatan Fasilitasi P-RKPD Kabupaten/Kota TA 2022 Prov. Kalimantan Utara ini dilakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, arahan, bimbingan dan petunjuk teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
.
Hasil dari fasilitasi ini akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk ditindak lanjuti agar dapat disempurnakan menjadi rancangan akhir P-RKPD kabupaten/Kota dan segera dapat ditetapkan.

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara menghadiri Rapat Paripurna ke-13 dan Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kaltara. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara.

Rapat Paripurna ke-13 tersebut beragendakan "Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2021" dan Rapat Paripurna ke-14 dengan agenda "Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2021". Agenda Penyampaian Rancangan Nota KUA & PPAS Perubahan T.A. 2022 dan KUA & PPAS T.A. 2023 akan dilanjutkan pada Rapat Paripurna ke-15, Selasa (12/7) pukul 13.00 WITA.

Tanjung Selor - Jumat, 8 Juli 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan FGD Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Kalimantan Utara. FGD ini dilaksanakan sebagai respons terhadap terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berimplikasi pada terbentuknya BRIDA. BRIDA bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah. FGD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai 2 ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum serta dihadiri oleh Bappeda dan Litbang, Inspektorat, Biro Organisasi, dan Biro Hukum.

Tarakan - Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Asistensi Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 secara luring di Hotel Royal Pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2022.
.
Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Bertius,S.Hut selaku Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri oleh seluruh OPD Lingkup Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Utara.
.
Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Ibu Nita Yiswa,ST.,M.Si sebagai Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Publik dengan materi “Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah”
.
Melalui Bappeda dan Litbang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hasil evaluasi renja ini merupakan instrumen dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang.

Tarakan - Bappeda dan Litbang dan SDGs Center Unikaltar memfasilitasi pelaksanaan Workshop Peningkatan Pengelolaan SDGs yang Holistik untuk Akselerasi Pencapaian Implementasi SDGs di Indonesia (Tahap II) didukung oleh Germany Internasional Development Cooperation (GIZ) melalui dukungan tenaga fasilitator national expert yang berlangsung selama 2 (dua) hari tanggal 5 – 6 Juli 2022 di Swissbelhotel Tarakan. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappeda dan Litbang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pembukaan tersebut Sekretaris Bappeda dan Litbang menegaskan peran penting para pihak sehingga perlu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan SDGs yang holistik. Dalam pelaksanaan SDGs peran sekretariat perlu dipahami dengan baik karena minimal ada 6 peran sekretariat SDGs yang menjamin pelaksanaan SDGs, yaitu:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs pada setiap tahapan siklus (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan);
2. Penyiapan sistem pendukung pelaksanaan SDGs yang holistik meliputi  pelibatan aktor pembangunan non-pemerintah;
3. Pembentukan kerja sama multipihak;
4. Penyiapan dan pengelolaan data SDGs;
5. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi termasuk laporan tahunan; dan
6. Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran atas pelaksanaan SDGs.

Kegiatan workshop ini merupakan proses pembelajaran bersama untuk memperkuat peran sekretariat, sehingga provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan sebagai provinsi percontohan pelaksanaan SDGs dapat menjadi contoh yang baik.