Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Kaltara sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 22 s.d. 28 Maret 2022 diikuti oleh OPD dilingkup Pemprov. Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, secara tatap muka dan secara daring.

Rakortekrenbang ini bertujuan untuk menyinkronisasi kebijakan pembangunan daerah serta penyelarasan target pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Utara dalam sambutan pembukaan Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal yang disampaikan pada Laporan Penutupan Rakortekrenbang yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya:
1. Total Usulan Kabupaten/Kota yang disampaikan sebanyak 79 usulan, dengan hasil pembahasan sebanyak 34 usulan diakomodir dengan catatan, 42 usulan dibahas lebih lanjut dan 3 usulan tidak diakomodir;
2. Rincian Hasil Pembahasan Usulan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Malinau: Dari 18 usulan Kabupaten Malinau, 4 usulan diakomodir dengan catatan dan 14 usulan dibahas lebih lanjut.
- Kabupaten Bulungan: Dari 9 usulan Kabupaten Bulungan, 8 usulan diakomodir dengan catatan dan 1 usulan dibahas lebih lanjut.
- Kota Tarakan: Dari 16 usulan Kota Tarakan, 7 usulan diakomodir dengan catatan, 7 dibahas lebih lanjut, 2 tidak diakomodir.
- Kabupaten Tana Tidung: Dari 18 usulan Kabupaten Tana Tidung, 5 usulan diakomodir dengan catatan dan 13 usulan dibahas lebih lanjut.
- Kabupaten Nunukan: Dari 18 usulan Kabupaten Nunukan, 10 usulan diakomodir dengan catatan, 1 usulan tidak diakomodir dan 7 usulan dibahas lebih lanjut;
3. Usulan yang diakomodir dengan catatan dan usulan yang dibahas lebih lanjut, diharapkan untuk disegerakan menyampaikan data dukung dan readiness criteria yang dibutuhkan untuk masing-masing usulan, dan berkoordinasi aktif dengan OPD Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDGs yang Holistik untuk akselerasi pencapaian implementasi SDGs di Indonesia pada Kamis (17/03). Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 1 Gedung Gadis Prov. Kaltara ini dibuka oleh Kabid Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan mewakili Kepala Bappeda dan Litbang selaku Sekretaris SDGs Kaltara.

Pada 2021 lalu, Bappeda dan Litbang telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tahun 2021-2026 yang memuat aksi pemerintah dan non pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. RAD tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 289 indikator.

Bappeda dan Litbang sebagai sekretariat SDGs di Prov. Kaltara memegang peranan penting dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs, khususnya koordinasi pelaksanaan SDGs dari perencanaan, memastikan perkembangan, evaluasi hingga fasilitasi kolaborasi dan sinergi antar aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun dari non pemerintah.

Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah alih pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta memperkuat kerja sama multipihak dalam hal pengelolaan SDGs di tingkat daerah.

Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan GIZ PROPEAT menggelar sosialisasi konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) di Provinsi Kalimantan Utara. Demi mencegah penyebaran virus Covid-19, kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (07/03/2022) ini dihadiri terbatas oleh pejabat Bappeda Litbang Kaltara dan GIZ PROPEAT, sedangkan tamu undangan lainnya mengikuti kegiatan secara virtual.

Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep DMPM kepada pemerintah desa di Provinsi Kalimantan Utara, dimana DMPM akan dikembangkan pada desa yang melaksanakan norma dan metode pembangunan desa peduli lingkungan khususnya ekosistem mangrove untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa sejahtera dan mandiri. Pengembangan DMPM merupakan upaya bersama mendorong desa dalam menjalankan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan DMPM yang baik, perlunya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penguatan regulasi Perda RTRWP, RTZWP3K dan RPJMD yang mendukung ekosistem mangrove;
2. Integrasi rencana strategis Delta Kayan Sembakung dalam dokumen RPJMD, RTRWP, RZWP3K dan Renstra OPD;
3. Pembentukan Perda Pengelolaan dan Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Kaltara;
4. Peraturan Gubernur tentang penugasan kewenangan kepada Bupati dan Pemerintah Desa tentang pengelolaan mangrove diwilayah APL;
5. Perda/Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Desa, dan
6. Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan tim kordinasi rehabilitasi mangrove provinsi Kalimantan Utara.

Bogor - Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kawasan industri di Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mengadakan rapat koordinasi untuk membahas progres perkembangan terutama terkait perizinan pembangunan kawasan industri tersebut yang diselenggarakan di Bogor pada Rabu (02/03/2022).

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yng diwakili oleh Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (PPW) mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Pemprov. Kalimantan Utara dan perwakilan Pemkab. Bulungan.
Pada kesempatan ini tidak hanya membahas progres perizinan kawasan industri di Kalimantan Utara, tetapi juga pembahasan teknis terkait KIPI Tanah Kuning dan PLTA Kayan.

Tanjung Selor - Sebagai agenda penting tahunan pada proses perencanaan, Bappeda dan Litbang Kaltara menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 pada Senin (21/02/2022) di Aula Gedung Gabungan Dinas (GaDis) melalui secara daring dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Instansi Vertikal, DPRD se-Kaltara, Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta mitra pembangunan ini diselenggarakan guna menjaring aspirasi berupa masukan dan saran dari seluruh unsur stakeholder/pemangku kepentingan yang nantinya dituangkan kedalam dokumen perencanaan sebagai pedoman melaksanakan pembangunan daerah.

Mengawali sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan tema RKPD 2023 tahun ini yaitu Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.

“Saya mengingatkan kembali, kita harus bergerak cepat dan bergerak bersama-sama agar dapat bersaing dengan daerah lain yang lebih maju. Untuk itu, sangat diperlukan sinergi dan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan agar visi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera dapat segera kita wujudkan.” ujarnya.

Selanjutnya, Risdianto, selaku Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara dalam paparannya menyampaikan bahwa kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 disusun dengan mengoptimalkan dan mensinergikan sumber pendanaan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Tidak ketinggalan pula ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Norhayati Andris, menyampaikan aspirasi berupa pokok-pokok pikiran DPRD dilanjutkan dengan tanggapan lainnya yang isampaikan oleh tokoh masyarakat, dalam hal ini diwakilkan oleh H. Udin Hianggio dan Alen Tedy Purnawan.

Sebagai Penutup acara, kegiatan Konsultasi Publik ini diakhiri degan penandatanganan Berita Acara oleh pemangku kepentingan dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir.