Tanjung Selor (07/02/2022) - Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mewakili Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat Terkait Terputusnya Jalan di Wilayah Apau Kayan Kab. Malinau.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara.
Tanjung Selor (07/02/2022) - Bappeda dan Litbang Prov. Kalimantan Utara mengikuti kegiatan Pra Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Pra Rakortekrenbang) Tahun 2022 secara daring melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan Rakortekrenbang Tahun 2022. Adapun kegiatan ini dibuka oleh Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan pada kesempatan ini beliau juga sebagai narasumber yang menyampaikan materi terkait “Arah Kebijakan Dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022”.
Narasumber lainnya pada acara tersebut adalah Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D selaku Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan materi “Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023”, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan terkait Teknis Pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2022 & Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas dengan materi “Evaluasi Rakortekrenbang Tahun 2021 dan Usulan Daerah Dalam Rakortekrenbang Tahun 2022”.
Tanjung Selor - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021. Hasil evaluasi SPBE tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 1503/2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 dilakukan terhadap 517 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terdiri atas 92 kementerian/lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota. Dari pelaksanaan evaluasi tahunan tersebut terdapat sembilan instansi pemerintah meraih predikat sangat baik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan predikat "Cukup" dengan perolehan indeks sebesar 2,38. Nilai indeks penerapan SPBE dikelompokkan menjadi empat kategori predikat, antara lain: Memuaskan (4,2 - 5,0), Sangat Baik (3,5 - <4,2), Baik (2,6 - <3,5), Cukup (1,8 - <2,6) dan Kurang (<1,8).
Dengan keluarnya hasil evaluasi SPBE tahun 2021, diharapkan para pimpinan instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Tanjung Selor (24/01/2022) - Bertempat di ruang rapat Gunung Putih Kantor Bappedalitbang Prov. Kaltara diselenggarakan Diskusi Kelompok Terarah yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara serta Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Agenda utama FGD ini adalah mengenai Rencana Pengusulan Gunung Batu Benau sebagai Geopark dan Ruang Hidup Komunitas Punan Batu Benau Sajau. Pada sambutan dan arahannya, Kepala Bappedalitbang Prov.Kaltara menyampaikan perlunya penyamaan persepsi dan kolaborasi seluruh pihak kepentingan terkait pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Narasumber pada kegiatan ini diantaranya Prof. Eko Haryono dari Pusat Studi Karst Universitas Gadjah Mada, Pradiptajati Kusuma, PhD dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkmen, Ir. H. Neil Makinuddin, MSc dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara.
Turut hadir perangkat daerah teknis terkait lingkup pemerintah provinsi kalimantan utara dan pemerintah kabupaten bulungan serta akedemisi dari Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Kaltara, ahli waris sultan maulana dan NGO.
Sajau Hulu – Mengawali awal tahun, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara mendampingi Gubernur Kalimantan Utara dalam kegiatan kunjungan Gubernur Kalimantan Utara dalam rangka Pengembangan Wisata Minat Khusus Goa Benau dan Pemberdayaan Suku Terasing/Nomaden Punan Batu.
Untuk mencapai lokasi Gubernur Kaltara yang juga didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara beserta staf harus melawan jeram Sungai Sajau menggunakan perahu. Pada kesempatan ini juga Gubernur Kaltara menyerahkan bantuan berupa sembako dan alat tulis untuk mendukung kehidupan dan pendidikan masyarakat Suku Punan Batu.
Harapan dari kegiatan ini adalah Goa Benau dapat menjadi salah satu destinasi wisata Kalimantan Utara dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat suku terasing
Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara melalui Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (PPW) beserta staf menerima kunjungan kerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di ruang kerja bidang PPW. Rizki Fajar Wijayanto selaku ketua tim evaluator BPKP menerangkan bahwa tujuan dilakukannya kunjungan kerja ini adalah untuk berdiskusi dan melakukan evaluasi terhadap Kegiatan Prioritas Penyediaan Air Minum Perpipaan Perkotaan yang Layak dan Aman pada Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022. Terdapat beberapa topik yang didiskusikan dalam kesempatan ini, yaitu: Kondisi penyelenggaraan SPAM tahun 2022, Kebijakan penyelenggaraan SPAM dan peran Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan Kesesuaian dokumen penyelenggaraan air minum di Kalimantan Utara dengan dokumen RPJMN.
Dari hasil diskusi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penyampaian Kepala Bidang PPW yakni:
1. Hingga tahun 2022 capaian penyediaan air minum layak menurut data Nawasis yakni sebesar 89,96%. Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2022 dan seterusnya tidak dapat melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan SPAM karena dibatasi oleh kewenangan sesuai dengan nomenklatur di Permendagri dan Kepmendagri yakni SPAM lintas kab/kota, sementara kegiatan tersebut masih sangat sulit dilaksanakan karena kondisi geografis dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
2. Kebijakan penyelenggaraan SPAM oleh Kalimantan Utara menyesuaikan dengan arah dan kebijakan nasional pada penyelenggaraan SPAM. Bappeda telah melakukan banyak hal dalam upaya pencapaian target penyediaan air minum di Kalimantan Utara, yakni mulai dari mengawal proses perencanaan, melakukan koordinasi dan pembinaan ke OPD teknis juga ke kab/kota, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
3. Di Kalimantan Utara beberapa dokumen perencanaan terkait air minum telah disusun yakni Rispam Provinsi yang disusun tahun 2021. Dokumen yang belum disusun yakni Jastrada Air Minum Provinsi. Rencana Dokumen Jasrada tersebut akan disusun di tahun 2024.