Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara dengan Universitas Kaltara pada tanggal 4 Desember 2025 yang dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi kerja sama agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kapasitas akademik yang dimiliki oleh Universitas Kaltara.

Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan secara rinci terhadap draft Perjanjian Kerja Sama, meliputi ruang lingkup kerja sama, maksud dan tujuan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta ketentuan administratif dan teknis lainnya. Selain itu, dibahas pula draft Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk fokus kajian, tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta output yang diharapkan.

Forum diskusi berlangsung secara konstruktif dengan adanya masukan dan saran dari kedua belah pihak guna menyempurnakan dokumen kerja sama. Pembahasan ini menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan hasil kajian ilmiah dan riset terapan, sehingga kerja sama yang terjalin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Melalui rapat ini, diharapkan draft Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja dapat difinalisasi dan menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah, Universitas Kaltara, dan masyarakat secara luas.

Tanjung Selor - Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan pada pasal 259 ayat (1) dan pasal 260 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Bappeda dan Litbang provinsi Kalimantan Utara melakukan verifikasi e-Monev RKPD pada tanggal 20 s.d 21 September 2022.
.
Aplikasi e-Monev RKPD adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dimana data hasil pemantauan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
.
Pemantauan atas Renja-PD melalui aplikasi e-Monev RKPD menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah , serta kontribusi. Intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev RKPD serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan RKPD.
.
Adapun Mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui pembagian desk, dimana setiap desk diverifikasi oleh Bidang Koordinasi Lingkup Bappeda dan Litbang sesuai dengan masing-masing urusan Perangkat Daerah.

Tanjung Selor – 75 unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti kegiatan Fasilitasi Pendampingan Pemenuhan dan Penginputan Bukti Dukung Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Bapperida Kaltara. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2026, ini bertujuan untuk mempersiapkan daerah dalam menghadapi Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) serta Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Para peserta yang terdiri dari pengelola dan operator inovasi ini hadir secara luring di Ruang Pantai Amal dan Ruang Gunung Rian, serta secara daring melalui Zoom Meeting pada hari terakhir pelaksanaan.

Dalam kegiatan ini, para peserta dibagi ke dalam beberapa sesi jadwal yang telah ditentukan agar proses pendampingan berjalan lebih efektif dan terarah. Mereka diwajibkan membawa dokumen bukti dukung inovasi dari masing-masing perangkat daerah untuk dikonsultasikan dan diinput langsung sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fasilitasi ini mencakup berbagai lintas sektor, mulai dari dinas, badan, biro, satuan pendidikan (SMA/SMK), hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang tersebar di seluruh wilayah Kaltara.

Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., menegaskan bahwa pemenuhan dan penginputan bukti dukung yang akurat sangat krusial untuk mendongkrak capaian inovasi daerah di mata nasional. Melalui fasilitasi intensif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimis dapat menyajikan data dan dokumen inovasi yang valid, sehingga mampu bersaing dan meraih predikat terbaik pada ajang IGA 2026. Sinergi antar perangkat daerah ini diharapkan terus terjaga guna mewujudkan budaya inovasi yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Benuanta.

TARAKAN – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) se-Kalimantan Utara mengambil langkah strategis dengan turut serta dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual (KI). Kegiatan yang digelar di Kantor Walikota Tarakan pada Selasa (23/6) ini mempertemukan jajaran Bapperida dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bersinergi dengan Universitas Kaltara, Universitas Borneo Tarakan, Dinas Pariwisata Tarakan dan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara. Inisiatif yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur ini menjadi tonggak penting agar potensi riset, inovasi, dan kekayaan komunal daerah langsung terpetakan dan terlindungi sejak dari tahap perencanaan.

Rangkaian acara diawali dengan seremoni penandatanganan MoU dan PKS sebagai landasan hukum kolaborasi lintas sektor. Setelahnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H., memimpin sesi sosialisasi substansi KI. Dalam paparannya, Ikmal menekankan bahwa KI memiliki prinsip ekonomi, kebudayaan, keadilan, dan sosial yang vital bagi daya saing daerah. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan peran serta perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi, sembari mengimbau seluruh instansi untuk proaktif mendaftarkan karya dan potensi daerah melalui laman resmi DJKI agar mendapatkan kepastian hukum dan nilai ekonomis.

Puncak kegiatan ditandai dengan sesi bimbingan teknis yang sangat aplikatif, di mana tim dari Kemenkum Kaltim langsung mendampingi operator dari Bapperida, perwakilan dinas pariwisata, dan civitas akademika. Dalam sesi ini, peserta dibimbing langkah demi langkah mulai dari pembuatan akun hingga simulasi pendaftaran Kekayaan Intelektual. Dengan bekal teknis ini, Bapperida dan mitra strategis di Kaltara diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai regulator perencanaan, tetapi juga bertransformasi menjadi "agen KI" yang mampu mengawal hilirisasi riset, melindungi Indikasi Geografis, serta mengamankan aset tak berwujud daerah dari klaim pihak lain.

Tanjung Selor – Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menggelar Bimbingan Teknis Penginputan Inovasi Daerah Tahun 2026 pada Rabu (10/6). Kegiatan yang diikuti oleh para pengelola dan operator inovasi dari berbagai satuan pendidikan di wilayah Kaltara ini bertujuan memastikan setiap inovasi yang dilaporkan memenuhi kriteria dan standar peraturan yang berlaku. Langkah strategis ini merupakan wujud nyata implementasi Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2022 tentang One Agency One Innovation, sekaligus mempersiapkan daerah untuk bersaing dan mengajukan inovasi terbaiknya dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.

Urgensi penguatan budaya inovasi ini didasari oleh target RPJMD 2025-2029 yang menargetkan peningkatan Indeks Inovasi Daerah secara bertahap hingga mencapai kategori "Sangat Inovatif" pada tahun 2029.  Capaian indeks ini tidak hanya menjadi indikator utama tata kelola pemerintahan yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi sebesar 3% dalam komponen perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui pendampingan teknis ini, para operator dipandu untuk menginput dan memvalidasi data inovasi mereka secara mandiri melalui Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (SIRINDAKU). Bapperida menekankan bahwa inovasi tidak harus selalu berupa terobosan yang rumit, melainkan dapat berupa pembaruan dalam pelayanan publik, tata kelola, atau bidang urusan pemerintahan yang memberikan manfaat langsung, tidak membebani masyarakat, serta dapat direplikasi. Dengan optimalisasi sistem digital ini, Pemprov Kaltara optimis dapat menutup celah kesenjangan inovasi antar perangkat daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif.