Kegiatan Kick of Meeting Renja Perangkat Daerah di Aula Lt. 1 Gedung Gadis Prov.Kaltara pada tanggal 12 Desember 2025, yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Rapat ini bertujuan untuk menilai capaian pelaksanaan Renja yang telah berjalan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing unit kerja memaparkan realisasi program dan kegiatan, baik dari aspek fisik maupun keuangan, serta kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja. Selain itu, disampaikan pula evaluasi terhadap indikator kinerja, capaian output dan outcome, serta kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Melalui forum evaluasi ini, dilakukan pembahasan secara komprehensif terhadap hasil pelaksanaan Renja, termasuk sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Rapat juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarbidang, menyamakan persepsi, serta menyusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Hasil rapat evaluasi Renja Perangkat Daerah diharapkan dapat menjadi bahan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara dengan Universitas Kaltara pada tanggal 4 Desember 2025 yang dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi kerja sama agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kapasitas akademik yang dimiliki oleh Universitas Kaltara.

Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan secara rinci terhadap draft Perjanjian Kerja Sama, meliputi ruang lingkup kerja sama, maksud dan tujuan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta ketentuan administratif dan teknis lainnya. Selain itu, dibahas pula draft Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk fokus kajian, tahapan pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta output yang diharapkan.

Forum diskusi berlangsung secara konstruktif dengan adanya masukan dan saran dari kedua belah pihak guna menyempurnakan dokumen kerja sama. Pembahasan ini menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan hasil kajian ilmiah dan riset terapan, sehingga kerja sama yang terjalin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Melalui rapat ini, diharapkan draft Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja dapat difinalisasi dan menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah, Universitas Kaltara, dan masyarakat secara luas.

Tanjung Selor - Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan pada pasal 259 ayat (1) dan pasal 260 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Bappeda dan Litbang provinsi Kalimantan Utara melakukan verifikasi e-Monev RKPD pada tanggal 20 s.d 21 September 2022.
.
Aplikasi e-Monev RKPD adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dimana data hasil pemantauan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
.
Pemantauan atas Renja-PD melalui aplikasi e-Monev RKPD menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah , serta kontribusi. Intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev RKPD serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan RKPD.
.
Adapun Mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui pembagian desk, dimana setiap desk diverifikasi oleh Bidang Koordinasi Lingkup Bappeda dan Litbang sesuai dengan masing-masing urusan Perangkat Daerah.

MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menegaskan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Perpustakaan Sekolah dan Madrasah yang digelar di Ruang Laga Feratu, Rabu (2/9). Dalam sambutannya, Wabup Jakaria menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang telah memilih Kabupaten Malinau sebagai lokasi pelaksanaan forum konsultasi publik, peer to peer learning, dan visitasi lapangan.

Acara strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yakni Kabid Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diapresiasi oleh Wakil Direktur Inovasi Bidang Pengembangan Ekosistem Subnasional, Ir. Handoko Widagdo, M.A. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran tim dari Bappenas, Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Program INOVASI di Malinau bertujuan untuk belajar langsung dari praktik baik yang telah dilakukan daerah dalam mengembangkan literasi.

Menurut Handoko, Malinau memiliki pendekatan yang menarik dan inspiratif dalam pengembangan literasi. Daerah ini tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana baru, tetapi juga mampu memaksimalkan serta memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia secara optimal. Melalui forum konsultasi publik dan diskusi kelompok ini, diharapkan peta jalan revitalisasi perpustakaan yang disusun dapat mengakomodasi praktik baik di daerah sehingga mampu mendukung ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Tanjung Selor - Hotel Luminor di Tanjung Selor menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan strategis "Penyusunan Pedoman Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan Panduan Tata Kelola Siklus Policy Brief Melalui SIRINDAKU" pada Senin (31/8). Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, bekerja sama dengan Program SKALA ini, bertujuan memperkuat kapasitas JFAK yang tersebar di perangkat daerah serta menyempurnakan mekanisme penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, menekankan bahwa kompleksitas tantangan pembangunan di Kaltara mulai dari dinamika kawasan perbatasan hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar, tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan yang bersifat intuitif atau rutinitas semata. Ia menegaskan bahwa JFAK harus berperan sebagai "mesin penggerak" yang melahirkan rekomendasi kebijakan presisi, bukan sekadar untuk memenuhi formasi atau angka kredit. Melalui sistem SIRINDAKU, ia berharap seluruh proses pembuatan policy brief memiliki jalur yang transparan dan terukur, sehingga hasil analisis para analis kebijakan benar-benar ditindaklanjuti menjadi keputusan pimpinan.

Forum satu hari yang dirancang secara partisipatif ini dihadiri oleh perwakilan JFAK lintas OPD, Bapperida, BKD, BPSDM, Biro Organisasi Setda, dan Tim IT SIRINDAKU. Kegiatan menghadirkan narasumber ahli dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda serta Pengurus INAKI Kalimantan Utara. Para peserta melakukan validasi mendalam terhadap draf pedoman tata kelola JFAK dan alur siklus policy brief, mulai dari pengajuan, kendali mutu, dialog kebijakan, hingga repositori digital, guna menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memperjelas pembagian peran antar-instansi.

Sebagai hasil konkret dari kegiatan ini, forum berhasil menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat penanggung jawab dan target waktu untuk finalisasi, harmonisasi, hingga uji coba kedua dokumen strategis tersebut. Diharapkan, output dari forum ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen draf, melainkan melahirkan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi kebijakan yang lebih solid, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.