Tanjung Selor - Rabu, (23/9) Bapperida menggelar Rapat Koordinasi lanjutan via zoom meeting untuk mematangkan persiapan pelaksanaan penelitian lapangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Rakor yang diikuti oleh perwakilan perangkat daerah terkait ini bertujuan untuk memastikan dukungan dan fasilitasi menjelang kedatangan Tim Peneliti BRIN yang akan melaksanakan riset di Kaltara pada 4-8 Oktober 2026. Langkah koordinasi ini dinilai penting agar pengumpulan data dan informasi di lapangan dapat berjalan lancar dan komprehensif.

Penelitian yang digagas oleh Tim Riset Perbatasan Pusat Riset Politik BRIN di bawah koordinasi Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., ini berfokus pada tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan. Kalimantan Utara dipilih sebagai lokasi strategis karena merepresentasikan karakteristik unik wilayah perbatasan darat sekaligus laut. Riset ini bertujuan untuk mengembangkan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance, sebuah model desentralisasi asimetris yang adaptif untuk menjawab berbagai kompleksitas persoalan di wilayah beranda depan negara, seperti ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan kewenangan, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah.

Melalui kegiatan penelitian lapangan ini, Tim BRIN akan menggali data empiris melalui wawancara dan diskusi terfokus bersama pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di Kaltara. Masukan dan validasi akademik dari lapangan ini nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan model kebijakan serta menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah. Ke depannya, model ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola multi-level, meningkatkan governability, serta mengoptimalkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaulat, aman, dan sejahtera.

Tanjung Selor – Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi, menerima kunjungan dan audiensi dari tim Program Ekspedisi Patriot , Rabu (16/9). Pertemuan strategis ini membahas secara mendalam hasil Kajian Transmigrasi yang difokuskan pada evaluasi dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kaltara, khususnya Kawasan Salimbatu. Kajian yang dipaparkan dalam audiensi ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan pengumpulan data lapangan, analisis mendalam, serta diskusi intensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun regional. Laporan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual kawasan transmigrasi Salimbatu, mencakup aspek fisik wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, hingga layanan dasar yang menopang kehidupan masyarakat. Melalui evaluasi terstruktur dan berbasis data ini, kajian diharapkan menjadi pijakan strategis bagi perumusan kebijakan pengembangan kawasan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.

Sebagai informasi, Ekspedisi Patriot merupakan program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang menggandeng perguruan tinggi ternama seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Indonesia (UI) untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Di wilayah Kalimantan Utara, program ini sebelumnya telah menjangkau dan memberikan intervensi pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Bulungan, meliputi Salimbatu, Tanjung Palas, dan Karang Agung. Kolaborasi lintas sektor dan akademisi ini dinilai sangat krusial dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Menanggapi pemaparan tersebut, Dr. Mochamad Sarkawi menyambut baik hasil kajian dan menegaskan komitmen Bapperida Kaltara untuk menyinergikan rekomendasi dari tim Ekspedisi Patriot ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. "Masukan berbasis riset dan data lapangan dari para akademisi ini sangat berharga. Kami akan memastikan agar hasil kajian ini terintegrasi dengan baik dalam perencanaan daerah, sehingga kawasan transmigrasi di Kaltara dapat tumbuh menjadi kawasan yang mandiri, maju, dan sejahtera," pungkasnya.

Tanjung Selor – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, secara resmi membuka acara pembahasan Laporan Pendahuluan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Hak Ulayat, Masyarakat Adat, dan Pertanian Gilir Balik. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rian Kantor Bapperida pada Rabu (16/9) ini menghadirkan pemaparan materi oleh Dr. Aditya Syaprillah, serta melibatkan sinergi dari tim penyusun LPPM Universitas Borneo Tarakan, berbagai OPD terkait, hingga perwakilan masyarakat adat.

Dalam sambutannya, Bertius menjelaskan mengapa inisiatif perlindungan ini sangat mendesak untuk diwujudkan. Ia menyoroti bahwa karakteristik geografis Kaltara yang mencakup kawasan perbatasan, pesisir, pedalaman, dan hutan telah melahirkan kearifan lokal berupa sistem pertanian gilir balik. Sayangnya, praktik ini kerap mendapat stigma negatif dan disalahpahami sebagai penyebab penggundulan hingga kebakaran hutan. Melalui forum ini, Bertius menegaskan pentingnya meluruskan anggapan keliru tersebut dan menempatkan praktik pertanian gilir balik secara proporsional sebagai sistem pengetahuan lokal yang justru menjaga keseimbangan ekologis.

Sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, penyusunan NA dan Ranperda ini sejalan dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Laporan Pendahuluan yang dipaparkan oleh Dr. Aditya Syaprillah ini disusun menggunakan pendekatan socio-legal. Melalui pendekatan ini, tim akademisi tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga memotret secara langsung realitas sosial, konflik lahan, kelembagaan adat, hingga dinamika masyarakat di lapangan untuk memastikan kebijakan yang lahir berpijak pada keadilan ekologis.

Mengakhiri arahannya, Bertius menekankan bahwa keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Ia meminta tim akademisi memastikan kajian yang komprehensif dan partisipatif, sementara OPD terkait seperti DLH, Pertanian, Kehutanan, dan Biro Hukum diharapkan memberikan masukan teknis agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Lebih lanjut, peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan KTNA Kaltara sangat krusial untuk menyuplai data empiris praktik gilir balik yang sesungguhnya, sehingga Ranperda ini kelak memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam melindungi ruang hidup masyarakat adat di Kalimantan Utara.

Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat pembahasan Laporan Pendahuluan kegiatan Penyusunan Model Implementasi Hilirisasi Ekonomi Biru, pada Selasa (15/9). Acara yang merupakan kolaborasi antara Bapperida Kaltara dengan LPPM Universitas Borneo Tarakan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi. Dalam sambutannya, Dr. Sarkawi menekankan bahwa penyusunan model ini merupakan langkah strategis daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir sejalan dengan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia.

Pada sesi inti kegiatan, paparan hasil kajian laporan pendahuluan disampaikan oleh Dr. Ratno Achyani. Dalam paparannya, Dr. Ratno menjelaskan bahwa hilirisasi ekonomi biru di Kalimantan Utara tidak cukup hanya dengan membangun industri pengolahan, melainkan harus memperkuat keterkaitan rantai nilai dari hulu hingga ke pasar. Ia menyoroti potensi besar komoditas daerah seperti rumput laut, udang, dan perikanan tangkap yang memerlukan strategi hilirisasi spesifik sesuai karakteristik masing-masing. Tim kajian juga merancang integrasi model implementasi yang mencakup enam pilar utama, yaitu model klaster wilayah, komoditas, kelembagaan, pembiayaan, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Forum pembahasan ini turut melibatkan berbagai perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan mitra pembangunan seperti Global Green Growth Institute (GGGI) dan GIZ. Melalui diskusi lintas sektor ini, diharapkan diperoleh masukan konstruktif untuk menyempurnakan rancangan model agar lebih terukur dan inklusif. Ke depannya, dokumen model implementasi ini akan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan program prioritas, pengembangan klaster wilayah, serta penarikan investasi demi mewujudkan Kalimantan Utara yang berdaya saing dan sejahtera.

Tanjung Selor – Mengingat urgensi transisi menuju pembangunan rendah karbon dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam daerah, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara bersama LPPM Universitas Borneo Tarakan menyelenggarakan pembahasan Laporan Pendahuluan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Hijau Kaltara Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Sirkular. Acara yang berlangsung pada Selasa (15/9) di Ruang Rapat Gunung Rian, Kantor Bapperida Kaltara, ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi, serta dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pada sesi inti, Dr. Pither Palungan menyampaikan paparan komprehensif mengenai kondisi eksisting ekonomi daerah yang masih didominasi sektor ekstraktif, serta metodologi 13 tahap analisis yang digunakan untuk memetakan sektor prioritas. Ia menjelaskan bahwa kajian ini mengintegrasikan analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Tipologi Klassen, hingga pemetaan rantai nilai dan potensi ekonomi sirkular. Melalui pendekatan tersebut, tim peneliti bertujuan merumuskan arah kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja hijau, dan menekan emisi karbon tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.

Ke depan, proses penyusunan peta jalan ini akan dilanjutkan melalui validasi dan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar untuk menyepakati skenario transformasi hingga tahun 2045. Dr. Mochamad Sarkawi menegaskan bahwa dokumen peta jalan ini akan menjadi landasan teknokratik yang vital bagi Kalimantan Utara, tidak hanya untuk memperkuat hilirisasi industri dan investasi hijau, tetapi juga untuk memantapkan posisi daerah sebagai kawasan pertumbuhan baru dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tanjung Selor – Rapat Koordinasi Tim Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Provinsi Kalimantan Utara digelar guna memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan keolahragaan nasional di daerah melalui penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (10/9). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dari kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.

Bapperida Provinsi Kalimantan Utara turut hadir dan mengikuti jalannya rapat koordinasi tersebut. Sebagai bagian dari Tim Koordinasi DBON Provinsi, Bapperida memiliki peran strategis dalam mendukung penyelarasan program perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan DBON, khususnya dalam aspek pengkajian perencanaan serta pengendalian pembangunan keolahragaan di Kalimantan Utara agar selaras dengan target nasional.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, memaparkan materi mengenai regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung DBON berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah. Pemaparan mencakup dasar hukum, kewajiban daerah dalam membentuk Tim Koordinasi DBON, serta tahapan penyusunan DOD yang meliputi identifikasi substansi, penyusunan rancangan, hingga finalisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Melalui rapat ini, diharapkan implementasi DBON di Provinsi Kalimantan Utara dapat dipercepat serta tercipta sinergi kebijakan keolahragaan yang terukur dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.