Tanjung Selor – Penyempurnaan Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 telah dilaksanakan pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang Litbang Bappeda Litbang Kaltara, Mochamad Sarkawi, berlangsung di Ruang Rapat Pantai Amal, Kantor Bappeda Litbang Kaltara. Rapat ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Kaltara kepada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memaparkan rencana aksi atau rencana kerja di hadapan pimpinan daerah sebelum dieksekusi sesuai dengan prioritas masing-masing perangkat daerah. Rapat penyempurnaan renaksi Dispora ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kaltara sepanjang Januari hingga Februari 2026.

"Penyempurnaan renaksi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya memastikan setiap program memiliki target terukur, alokasi anggaran proporsional, dan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Sarkawi dalam pengantarnya. Sistem paparan terbuka yang diterapkan Pemprov Kaltara sejak awal tahun ini dinilai mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kaltara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (AS)

Tanjung Selor, Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda Litbang secara resmi mengumumkan Top 7 Inovasi Daerah dari masing-masing kategori dalam ajang Kaltara Innovation Awards 2025. Dari total 87 peserta yang mendaftar, kini terpilih 35 inovator terbaik dari lima kategori yang siap melangkah ke Tahap II penilaian.
Kompetisi tahunan ini mengusung tema “Solusi untuk Daerah Berbasis Potensi Lokal Menuju Ekonomi Kalimantan Utara yang Inklusif, Tangguh, dan Berdaya Saing”, sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mendorong lahirnya ide-ide inovatif berbasis potensi lokal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Seluruh Proses Terintegrasi Melalui Sistem SIRINDAKU
Yang membedakan penyelenggaraan tahun ini adalah seluruh proses lomba mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, hingga unggahan dokumen penilaian dilakukan sepenuhnya melalui SIRINDAKU (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Utara). SIRINDAKU dikembangkan oleh Bappeda Litbang sebagai platform digital yang menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan hasil riset serta inovasi di daerah. Melalui sistem ini, setiap karya peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga tercatat secara permanen dalam basis data inovasi daerah, menjadikan Kaltara sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola inovasi yang terintegrasi dan transparan.
Tahap I: Seleksi Administrasi dan Penilaian Proposal
Sebelum memasuki tahap penilaian proposal, seluruh karya inovasi terlebih dahulu melalui penilaian administrasi dan verifikasi bukti dukung. Proses ini memastikan setiap peserta memenuhi persyaratan dasar, kelengkapan dokumen, serta keabsahan data inovasi yang diajukan.
Setelah lolos verifikasi administrasi, inovasi dinilai berdasarkan substansi proposal, meliputi latar belakang dan alasan lahirnya inovasi, kebaruan atau terobosan yang ditawarkan, manfaat inovasi, pemanfaatan sumber daya lokal, strategi diseminasi, serta kompatibilitas inovasi terhadap kebutuhan daerah.
Berdasarkan hasil seleksi tersebut, dewan juri menetapkan tujuh inovasi terbaik dari masing-masing kategori untuk melaju ke tahap berikutnya.
Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi atas semangat peserta yang terus meningkat.
“Kami bangga dengan kualitas inovasi yang muncul dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Utara. Setiap karya menunjukkan komitmen untuk mencari solusi atas tantangan pembangunan daerah. Tahap berikutnya akan menjadi ajang pembuktian sejauh mana inovasi-inovasi ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Tahap II: Paparan Langsung di Tanjung Selor
Para finalis kini memasuki Tahap II penilaian. Pada 11 hingga 19 Oktober 2025, seluruh peserta diwajibkan mengunggah paparan dan video inovasi melalui platform SIRINDAKU sebagai bahan penilaian dewan juri.
Kegiatan akan dilanjutkan dengan technical meeting pada 20 Oktober 2025 untuk pengarahan teknis dan penyampaian kriteria penilaian tahap akhir.
Puncak penilaian Tahap II akan berlangsung pada 22–23 Oktober 2025 di Tanjung Selor, di mana seluruh finalis wajib hadir secara langsung untuk mempresentasikan inovasinya di hadapan dewan juri. Kehadiran peserta menjadi bagian penting dari proses penilaian guna mengukur kemampuan finalis dalam menjelaskan keberlanjutan serta dampak inovasi yang mereka kembangkan.
Proses penjurian melibatkan panel juri lintas sektor yang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga nasional, mitra pembangunan internasional (NGO), Bank Indonesia, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah. Dengan komposisi ini, penilaian diharapkan berjalan objektif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Kolaborasi Mitra dan Puncak Apresiasi
Penyelenggaraan Kaltara Innovation Awards 2025 mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis dan sponsor, di antaranya Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Global Green Growth Institute (GGGI), Bankaltimtara, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, serta CV Khasanah Konsultama.
Rangkaian kegiatan akan mencapai puncaknya pada 25 Oktober 2025, bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara (tentatif). Pada momen tersebut, para inovator terbaik dari setiap kategori akan diumumkan dan menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Lebih dari sekadar kompetisi, Kaltara Innovation Awards 2025 menjadi gerakan nyata untuk membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi yang lahir dari ajang ini diharapkan tidak berhenti sebagai ide, melainkan tumbuh menjadi solusi konkret yang memperkuat daya saing dan mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menggelar rapat pembahasan laporan pendahuluan Kajian Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) Kalimantan Utara, Rabu (17/9).

Rapat yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mochamad Sarkawi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Pemprov. Kaltara dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Dalam paparannya, tim peneliti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang terdiri dari Hengki Purwoto, Artidiatun Adji, dan Hillarius Mariando, memaparkan gambaran umum laporan pendahuluan. Laporan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang terukur dan berkelanjutan di Kaltara.

Seperti disampaikan dalam laporan, Indeks Modal Manusia (IMM) fokus pada tiga pilar utama yaitu kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk memetakan capaian IMM Kaltara, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong, serta menyusun rekomendasi strategis guna mencapai target provinsi yang menargetkan peningkatan nilai IMM hingga 0,60 pada tahun 2029.

Acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta seluruh perencana di lingkungan Bappeda Litbang Kaltara, yang diharapkan dapat memberikan masukan aktif untuk penyempurnaan laporan akhir.(AS)

Tanjung Selor - Riset dan inovasi memainkan peran krusial dalam pembangunan daerah dengan menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya dan kolaborasi multisektor. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut saat membuka kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 – 2029, Rabu (5/3).

Hadir dalam kegiatan ini Bappeda dan Litbang se-Kalimantan Utara serta menghadirkan narasumber Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Dr. Mardiyanto Wahyu Tryatmoko dan Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Dr. Adi Suhendra M.Sosio. 

Sementara itu dalam paparannya, Mardiyanto menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan berbasis riset yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2019 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk menciptakan solusi inovatif yang berdaya guna bagi pembangunan daerah.

RIPJPID 2025-2029 yang terintegrasi dengan RPJMD diharapkan mampu membawa Kalimantan Utara menjadi pusat pengembangan IPTEK yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global, dengan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Rapat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengarahkan pembangunan Iptek di Kalimantan Utara untuk periode tahun 2025-2029. (AS)

Tanjung Selor – Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius S.Hut memimpin langsung finalisasi pengisian data pengukuran Indeks Ketahanan Nasional pada Selasa (18/2). Hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Mas'ud Rifai, SST., MM serta perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam arahannya, Bertius menyebutkan bahwa proses pengukuran indeks tersebut dengan menggunakan dua pendekatan, yakni jenis pendekatan kualitatif yang asalnya dari data kebijakan dan data kuantitatif dari data kinerja. ”Kolaborasi antara BPS sebagai pembina data dan perangkat daerah sebagai produsen data diharapkan dapat menghasilkan keterisian data yang sempurna,” terang Bertius.

Beliau juga menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Nasional pun akan semakin baik jika didukung dengan kolaborasi antarpihak. Selain itu, Indeks Ketahanan Nasional yang tangguh sangat berpengaruh guna mewujudkan visi Indonesia maju.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Ketahanan Nasional ini mencakup delapan aspek penting yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Data kebijakan dan data kuantitatif dari data kinerja tersebut lalu disatukan kemudian menghasilkan indeks komposit yang dapat menunjukkan ketahanan nasional Indonesia. Indeks komposit di sini berasal dari kisaran angka satu hingga lima. Adapun indeks 1 menunjukkan ketahanan nasional yang rawan, indeks 2 menunjukkan kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 menunjukkan tangguh, dan indeks 5 itu sendiri menunjukkan sangat tangguh.

Diketahui bahwa Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI merilis Indeks Ketahanan Nasional sepanjang tahun 2024 mencapai skor 2,87. Angka ini dinilai berada dalam kategori cukup tangguh berdasarkan hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Hasil pengukuran indeks nasional ketahanan ini, diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian program pembangunan nasional yang sedang berjalan dan dapat dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang. (AS)

Tanjung Selor - Pentingnya BRIDA/Bapperida/Bappeda dan Litbang menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap isu, permasalahan pembangunan dan potensi daerah yang berbasis data ilmiah atau berbasis bukti mutlak diperlukan sebagai bahan masukan pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kebijakan, baik dalam pembuatan kebijakan baru, memperbaharui/memutakhirkan kebijakan yang sudah ada, ataupun melihat dampak (impact) suatu kebijakan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wiwiek Joelijani, Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Diskusi Usulan Topik Kajian Berdasarkan Isu dan Permasalahan Daerah di Kalimantan Utara yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/02). Turut Hadir dalam kegiatan ini Bappeda dan Litbang se- Kalimantan Utara, periset dan Koordinator Regional BRIN wilayah Kalimantan Utara.

Kolaborasi BRIN dan pemerintah daerah dalam kajian berbasis bukti bisa terdiri dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan prioritas unggulan daerah, dan implementasi kebijakan. BRIN membuka peluang kerja sama, untuk menyelesaikan permasalahan daerah melalui kolaborasi riset dan inovasi. Jika ada keterbatasan sumber daya di daerah, Pemerintah Daerah  melalui BRIDA dapat berkolaborasi dengan BRIN, melalui 12 Organisasi Riset dan 85 Pusat Riset. 

Sementara itu, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, M. Sarkawi dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa saat ini Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Utara telah rampung disusun. RIPJPID merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang mengamanatkan kepada BRIDA/Bapperida/Bappedalitbang untuk melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID). ” RIPJPID merupakan acuan bagi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah dan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah, dan RPJMD,” tutur Sarkawi.

Sarkawi dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap melalui rapat ini, terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam membangun kebijakan berbasis bukti yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.(AS)