Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan penginputan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh BSKDN Kemendagri pada Selasa, 4 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa BSKDN, Rochayati Basra, yang mewakili Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran IPKD terus meningkat hingga mencapai 94 persen pada 2025, dengan mayoritas daerah meraih predikat Cukup Baik. Pada kesempatan yang sama, dijelaskan pula pembaruan indikator pengukuran serta mekanisme verifikasi dan validasi data yang melibatkan pihak eksternal berdasarkan enam regional pulau.

Pembaruan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, antara lain penambahan indikator kesesuaian target kinerja KEM-PPKF dan indikator tindak lanjut dukungan pemerintah daerah atas kebijakan prioritas nasional, penambahan dokumen transparansi pengelolaan keuangan daerah serta indikator pengalokasian belanja wajib yang didanai dari penerimaan pajak daerah, perubahan jumlah indikator menjadi dua, yaitu Indikator Penyerapan Anggaran Belanja dan Indikator Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah, serta mekanisme verifikasi dan validasi data inputan yang melibatkan pihak eksternal berdasarkan enam regional pulau.

Rochayati berharap melalui bimtek ini tim yang menangani IPKD di pemerintah provinsi dapat semakin memahami teknis penginputan, verifikasi, pengukuran, hingga validasi IPKD, serta terbangun koordinasi dan kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sehingga seluruh daerah dapat berpartisipasi aktif dalam pengukuran IPKD Tahun Ukur 2026. Hasil pengukuran IPKD sendiri menjadi bahan evaluasi nasional untuk melihat kualitas pengelolaan keuangan setiap pemerintah daerah, sehingga pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran yang pada akhirnya memberikan manfaat berupa pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang lebih terarah, serta keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.