Tanjung Selor - Melalui media Zoom Meeting, Bapperida Kaltara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Utara, pada Kamis (27/8). Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bapperida Kaltara, Bertius. Dalam sambutannya, Bertius menekankan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat di era digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh peserta untuk menyerap materi dengan baik dan berkomitmen melakukan entri data secara akurat serta tepat waktu guna meningkatkan capaian IPKD di wilayah Kaltara.

Sebagai narasumber utama, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri, Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd., memaparkan materi seputar konsep dasar, urgensi, serta teknis pelaksanaan IPKD Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Ukur 2026. Dalam pemaparannya, beliau menguraikan bahwa IPKD merupakan instrumen nasional yang memotret kinerja keuangan daerah melalui enam dimensi krusial, yaitu perencanaan, penganggaran, transparansi, penyerapan, kondisi keuangan, dan opini BPK. Ia memberikan penekanan khusus agar IPKD tidak dimaknai sekadar sebagai beban administratif atau rutinitas tahunan, melainkan dijadikan bahan refleksi strategis untuk mendorong kemandirian fiskal dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Mengacu pada evaluasi Tahun Anggaran 2024, beberapa daerah di Kaltara masih perlu memperbaiki konsistensi nomenklatur dokumen perencanaan, pemenuhan mandatory spending, serta ketepatan waktu transparansi dokumen di website utama. Melalui bimbingan teknis ini, Pemprov Kaltara berharap seluruh kabupaten dan kota dapat segera melengkapi data dukung sesuai linimasa BSKDN, sehingga nilai dan predikat IPKD se-Kalimantan Utara pada tahun ukur 2026 dapat meningkat signifikan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

TANJUNG SELOR – Tujuan memperkuat ekosistem inovasi serta mendorong percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Beranda Depan NKRI menjadi fokus utama dalam Workshop Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah dan Penyusunan Kaltara Innovation Hub (KIH). Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, (26/8), di Hotel Luminor, Tanjung Selor ini digelar oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Utara bersama Program SKALA. Acara dibuka oleh Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, mewakili Sekretaris Daerah, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, BSKDN, BRIN, perguruan tinggi, dan jaringan masyarakat sipil.

Dalam workshop ini, arah kebijakan inovasi daerah diselaraskan dengan Visi Pembangunan Kaltara 2025–2029 untuk mewujudkan “Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.” Kepala Bapperida Provinsi Kaltara menekankan bahwa inovasi harus berorientasi pada dampak dan berbasis pada bukti (evidence-based), bukan sekadar penjaringan ide. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memetakan akar masalah pelayanan publik dan merancang awal KIH. Ekosistem ini akan mengelola inovasi secara terstruktur mulai dari Problem & Evidence Bank, inkubasi, uji coba, hingga evaluasi dampak dengan dukungan SIRINDAKU sebagai digital backbone, guna mendongkrak Indeks Inovasi Daerah (IID) Kaltara menuju target 65,01 di tahun 2029.

Ke depan, Kaltara Innovation Hub diharapkan menjadi wadah terintegrasi yang menghubungkan berbagai sumber masalah dan gagasan mulai dari policy brief, riset, proyek perubahan ASN, hingga aspirasi masyarakat untuk dikembangkan menjadi solusi pelayanan publik yang nyata. Sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media ini menjadi kunci utama dalam memastikan setiap inovasi yang lahir di Kalimantan Utara terukur, inklusif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat.

Tanjung Selor – Guna meningkatkan kualitas penyusunan dokumen inovasi yang akan dilombakan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) PRO Tematik Tahun 2026. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng., mewakili Kepala Bapperida ini, dilaksanakan pada Kamis (20/8) pagi di Ruang Rapat Gunung Putih. Forum ini mempertemukan para pejabat dan staf dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara yang telah ditetapkan sebagai peserta resmi KIPP Tahun 2026.

Pada gelaran KIPP PRO Tematik 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB, para peserta diarahkan untuk berfokus pada tema "Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran". Tema ini menuntut adanya terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang memastikan setiap anak memperoleh dokumen identitas hukum sejak lahir secara cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ruang lingkup inovasi yang dapat digarap oleh para peserta mencakup percepatan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), NIK, dan Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk kolaborasi integrasi layanan antara fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diberikan pembekalan teknis terkait mekanisme pengajuan proposal yang wajib didaftarkan melalui platform resmi SINOVIK pada periode 20 Agustus hingga 18 September 2026. Para inovator didorong untuk menuangkan gagasan terbaiknya ke dalam salah satu dari lima kategori layanan, yaitu layanan elektronik, jemput bola, tatap muka, mandiri, maupun multikanal. Melalui sinergi dan koordinasi yang matang ini, Bapperida Kaltara menargetkan lahirnya karya inovasi yang tidak hanya memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga berpeluang besar melaju dan meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) di tingkat nasional.

Tanjung Selor – Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gabungan Dinas II, menjadi tempat berlangsungnya pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Tata Laksana Kegiatan Riset Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa (18/8). Acara ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Bapperida Provinsi Kalimantan Utara dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara sekaligus membacakan sambutan resmi Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara menegaskan bahwa perumusan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy) menuntut transformasi orientasi riset daerah dari yang semula hanya berorientasi pada penyelesaian laporan (output-oriented) menuju tata kelola yang berorientasi pada kualitas bukti dan dampak nyata (evidence-informed policy). Gubernur menyoroti dua tantangan utama yang dijawab melalui dokumen ini, yaitu penguatan tata kelola (governance gap) melalui penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, serta optimalisasi pemanfaatan (utilization gap) agar hasil kajian benar-benar menjadi rujukan strategis. Beliau menekankan bahwa riset tidak boleh lagi berakhir di rak penyimpanan, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen vital yang mampu menjawab tantangan khas Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara, mencakup isu konektivitas, keberlanjutan sumber daya alam, hingga peningkatan kualitas SDM.

Sementara itu, narasumber Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo memaparkan bahwa fokus utama hasil penelitian yang disajikan dalam acara ini adalah lahirnya desain sistem tata kelola riset yang utuh dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Tim peneliti berhasil merumuskan 12 Standar Operasional Prosedur (SOP) utama yang mengatur siklus manajemen bukti, dilengkapi dengan mekanisme Quality Gates dan Quality Control Points untuk menjamin validitas data dan metodologi pada setiap tahapan. Hasil kajian ini juga memperkenalkan konsep Repositori Riset Daerah yang akan menjadikan data dan temuan penelitian sebagai aset strategis daerah yang terkelola dan mudah ditelusuri. Selain itu, penelitian ini menghasilkan roadmap implementasi bertahap selama lima tahun ke depan, memastikan bahwa setiap rekomendasi riset dapat diterjemahkan menjadi policy brief yang langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan dan program pembangunan daerah secara akuntabel dan berdampak.

Tanjung Selor - Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan digelar secara daring pada Kamis (13/8). Kegiatan ini menghadirkan keynote speech Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., yang mengangkat tema "Kekayaan Intelektual sebagai Instrumen Strategis dalam Mendorong Inovasi Daerah," serta narasumber utama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Yusharto menegaskan bahwa KI tidak sekadar melindungi hasil kreativitas, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing wilayah sehingga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga. Kegiatan ini turut pula diikuti oleh Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu, Dirjen KI Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa pelindungan KI perlu diikuti pemanfaatan dan komersialisasi agar menghasilkan nilai ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Ia turut memaparkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027–2036 yang mengusung visi menjadikan KI sebagai motor penggerak transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Rencana induk tersebut mencakup enam arah kebijakan, mulai dari penguatan kelembagaan dan regulasi, penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, akselerasi komersialisasi, optimalisasi budaya inovasi, pengembangan KI inklusif dan berdaya saing, hingga integrasi KI dalam tata kelola global yang dijabarkan ke dalam 12 strategi, 27 program, 55 kegiatan, dan 207 rencana aksi.

Hermansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait agar upaya pelindungan KI tidak berhenti pada tahap pencatatan, melainkan berlanjut hingga pengembangan dan pemanfaatan nyata. Melalui sosialisasi ini, diharapkan koordinasi dan pemahaman lintas sektor semakin menguat sehingga KI dapat menjadi kekuatan ekonomi dan inovasi daerah yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanjung Selor - Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kebun Raya Bundayati Bulungan digelar di Ruang Rapat Gunung Putih, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara pada Senin (10/8). Langkah strategis ini bertujuan untuk menyinkronkan produk hukum antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemprov Kaltara, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kawasan sebagai pusat konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata, serta pendorong peningkatan perekonomian daerah.

Rapat pembahasan yang memfasilitasi draf regulasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Kaltara, Yatno Supriadi, S.E., dan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng., beserta jajaran staf Bapperida Kaltara. Sementara itu, delegasi dari Kabupaten Bulungan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Litbang Bulungan, M. Arsyad Ridani, S.E., M.Ec.Dev. Dalam forum tersebut, dibahas berbagai substansi rancangan peraturan daerah yang sebelumnya telah diajukan guna memastikan payung hukum yang disusun dapat mengakomodir kepentingan strategis daerah secara komprehensif.

Melalui fasilitasi pembahasan ini, Pemprov Kaltara memberikan sejumlah tanggapan dan masukan konstruktif terhadap draf Raperda yang dibawa oleh Pemkab Bulungan. Seluruh hasil diskusi dan kesepakatan bersama dituangkan secara resmi ke dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan regulasi lebih lanjut. Dengan matangnya payung hukum ini, tata kelola Kebun Raya Bundayati Bulungan diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan, sukses menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.