TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (30/4/2026) ini dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah dan instansi teknis guna merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal provinsi.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian riset kolaboratif yang difasilitasi BRIN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paparannya, tim peneliti BRIN menyampaikan bahwa kapasitas fiskal daerah saat ini masih didominasi oleh sektor pajak dan retribusi yang secara administratif lebih mudah dioptimalkan. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan antara potensi penerimaan dan realisasi pendapatan daerah atau yang dikenal sebagai revenue gap.

Peserta FGD membahas secara mendalam pengukuran tax gap pada berbagai jenis pajak provinsi dan retribusi daerah, serta mengidentifikasi faktor kelembagaan, administratif, dan tata kelola yang memicu kebocoran fiskal sistemik. BRIN menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan memperluas basis pajak, tetapi juga memerlukan penutupan kesenjangan penerimaan melalui perbaikan administrasi, penguatan basis data wajib pajak, optimalisasi pengawasan, dan penyempurnaan desain insentif kebijakan pendapatan daerah.

Untuk menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan terukur, riset ini juga mengambil pembelajaran komparatif dari Provinsi Jawa Barat sebagai daerah pembanding yang memiliki profil PAD tinggi dan kompleksitas administrasi yang lebih matang. Pendekatan mixed methods (kuantitatif dan kualitatif) digunakan untuk mengestimasi potensi penerimaan, mengukur pola kebocoran, dan merumuskan model strategi yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik ekonomi

FGD ditutup dengan komitmen kolaborasi berkelanjutan antara BRIN, BAPPERIDA, dan seluruh OPD terkait untuk memastikan rekomendasi riset dapat diimplementasikan secara bertahap dan berdampak nyata bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Tanjung Selor — Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah tak melulu dimulai dari ruang rapat birokrasi. Kamis (5/2), tim Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara turun langsung ke tiga sekolah yakni SMA Negeri 1 Tanjung Selor, SMK Negeri 1 Tanjung Selor, dan SMA Negeri 1 Tanjung Palas untuk menggali praktik inovatif yang telah dijalankan di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemprov memperkuat komponen SPM Inovasi, yang wajib dilaporkan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA). Pasalnya, inovasi di satuan pendidikan menjadi salah satu penentu capaian indeks inovasi daerah yang diukur Kementerian Dalam Negeri.

"Inovasi itu tidak harus mahal atau canggih. Yang penting memberi nilai tambah dan bisa direplikasi," ujar Kabid Litbang Mochamad Sarkawi yang memimpin kunjungan. "Kami datang bukan untuk menguji, tapi mendengar langsung dari guru dan kepala sekolah apa yang mereka lakukan untuk menjawab tantangan di lapangan."

Dalam dialog dengan para pendidik, tim menemukan beragam terobosan sederhana namun berdampak. Yang kerap menjadi kendala, menurut Sarkawi, adalah minimnya dokumentasi. Banyak sekolah telah menjalankan program kreatif, namun belum tercatat secara administratif sebagai inovasi daerah. "Tugas kami membantu mereka menyusun narasi inovasi tersebut agar layak diapresiasi dan direplikasi," tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kaltara membangun ekosistem inovasi yang berakar dari bawah. "Indeks inovasi bukan sekadar angka peringkat," tegas Sarkawi. "Ia cerminan kemampuan daerah mengubah tantangan menjadi solusi nyata." (AS)

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Program SKALA menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi PERA (Public Expenditure and Revenue Analysis) di Hotel Luminor Tanjung Selor, 11 s.d 12 Februari 2026. Workshop yang diikuti peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini secara resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara Dr. Bustan, SE, M.Si. Dalam sambutannya, Bustan menekankan pentingnya pemanfaatan hasil kajian PERA sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih baik. "Studi PERA memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan daerah kita. Hasil analisis ini harus kita transformasikan menjadi rekomendasi kebijakan konkret melalui penyusunan policy brief yang berkualitas," ujar Dr. Bustan. Workshop ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang telah rampung pada tahun 2025. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini Bertius, S.Hut Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Moza Pandawa Sakti dari Direktorat P2D DJPK Kemenkeu, dan Khoirunurrofik dari LPEM UI.

Khoirunurrofik dari LPEM UI memaparkan temuan kunci studi PERA yang menunjukkan bahwa meskipun belanja per kapita Kalimantan Utara untuk sektor pendidikan dan kesehatan berada di atas rata-rata nasional, efisiensi penggunaannya masih perlu ditingkatkan. "Kami menemukan disparitas signifikan dalam efisiensi belanja antar kabupaten/kota, terutama pada fungsi infrastruktur dan kesehatan," jelasnya. Workshop hari kedua (Kamis, 12/2) akan difokuskan pada penulisan policy brief secara intensif dengan pendampingan dari tim ahli SKALA dan LPEM UI. Policy brief terpilih akan dipublikasikan secara nasional melalui jurnal ilmiah Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta menjadi bahan advokasi kebijakan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini. (AS)

Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Review Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (4/5/) di Ruang Rapat Gunung Putih. Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah provinsi, dengan tujuan memperoleh masukan substantif untuk penyempurnaan dokumen strategis pemajuan iptek daerah. Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., dalam pembukaannya menekankan pentingnya memahami urusan masing-masing OPD sebagai fondasi pemajuan Kaltara, seraya mengajak peserta untuk fokus pada outcome program dan aksi nyata yang dapat didukung oleh berbagai pihak.

Dalam sesi paparan, Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto, menjelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Iptek Daerah (RIPJPID) memiliki fungsi strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi, menghimpun kolaborasi lintas sektor, serta memastikan riset dan inovasi Kaltara sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, Dr. Adi Suhendra, M.Sosio dari BRIN memaparkan indeks inovasi daerah serta tren perkembangan inovasi di Kalimantan Utara, termasuk identifikasi tema riset yang masih perlu diperkuat seperti kualitas air, kawasan industri, dan lingkungan. Diskusi interaktif kemudian menghadirkan masukan dari berbagai OPD, antara lain Dinas ESDM terkait konservasi air tanah, Dinas Kesehatan tentang pemerataan layanan kesehatan di perbatasan, serta Dinas Perikanan yang mengusulkan riset hilirisasi produk kelautan bernilai tambah.

Dokumen RIPJPID yang telah disempurnakan nantinya akan menjadi acuan utama dalam merancang program riset dan inovasi daerah periode 2025-2029, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BRIN, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Dengan adanya peta jalan yang terintegrasi, Kalimantan Utara optimis dapat mempercepat transformasi berbasis iptek guna mewujudkan visi daerah sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan.

Dalam rangkaian pembukaan Benuanta Fest 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi mengumumkan pemenang Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, sebagai bentuk apresiasi kepada para inovator hebat yang terus berkontribusi dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Bumi Benuanta.

Kompetisi tahunan ini bertujuan menjaring ide-ide brilian dari berbagai kalangan masyarakat, pelajar/mahasiswa, perusahaan, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan pembangunan di Kalimantan Utara.

Beberapa inovasi unggulan yang tampil antara lain Muhammad Tigo Gunawan meraih Juara I berkat Teknologi Pembibitan Mangrove dengan Kolam Pasang Surut Buatan, sementara di kategori Pelajar/Mahasiswa, Juara I diraih oleh inovasi Low GI Rice (Beras Rendah Glikemik) yang mendukung ketahanan pangan dan kesehatan.

Kategori Perusahaan dimenangkan oleh Agus Yahya melalui inovasi pemanfaatan limbah FABA menjadi beton ramah lingkungan, sedangkan di kategori ASN Kab/Kota, Imam Noviwidiyanto dari Tanah Tidung berhasil menjadi Juara I melalui VITTA (Virtual Intelligence Tanah Tidung Tourism Assistant) sebuah asisten pariwisata berbasis kecerdasan buatan yang memperkuat branding daerah. Dalam kategori Innovative Government Award, diraih SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) oleh Dedy Salman, S.Pd. dari SMAN 1 Nunukan Selatan dan Bertius, S.Hut, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu, di kategori ASN Provinsi, Rudi Salam meraih Juara I lewat SMART-SENSE, solusi integrasi untuk efisiensi energi yang selaras dengan komitmen Kaltara terhadap pembangunan hijau.

Lomba Inovasi Daerah Kaltara 2025 didukung oleh para sponsor strategis: CV Khasanah Konsultama, Bankaltimtara, Global Green Growth Institute (GGGI), GIZ, dan Pesona Khatulistiwa Nusantara.

Selamat kepada seluruh pemenang! Inilah para inovator hebat Kaltara.