Nunukan - Bapperida Kaltara diwakili Kepala Bidang Riset dan Inovasi Mochamad Sarkawi secara aktif mendampingi tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipimpin oleh Dewi Yulianti bersama Riyadil Jinan dalam kegiatan pengumpulan dan konfirmasi data di Kabupaten Nunukan, pada 17–23 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kajian strategis berjudul "Kajian Pemanfaatan Beras Adan Krayan Sebagai Pangan Lokal Unggulan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara". Rangkaian agenda mencakup Focused Group Discussion (FGD), pendampingan teknis pemanfaatan sertifikasi Indikasi Geografis (IG), serta koordinasi lintas OPD untuk memverifikasi data primer mengenai potensi, rantai nilai, dan tantangan pengembangan komoditas unggulan daerah secara komprehensif.

Tim kajian juga melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah Krayan (Long Bawan) untuk melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pengurus MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Beras Adan, petani pelaku utama, pedagang, hingga pelaku UMKM terkait proses produksi, pascapanen, hingga strategi pemasaran produk IG. Kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, peneliti nasional, dan masyarakat lokal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran serta memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Dengan dukungan penuh dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Nunukan, kajian ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara berkelanjutan.

Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Forum Advokasi Policy Brief PERA dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (18/5) di Aula Kantor Gubernur. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, BPSDM Kaltara, SKALA dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi terselenggaranya forum strategis ini sebagai tindak lanjut workshop penguatan strategi advokasi kebijakan hasil studi Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang digelar pada Februari 2026 lalu di Tarakan.

Forum ini menghadirkan 10 policy brief final yang mencakup isu strategis di bidang fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan/perikanan, air minum, dan pembangunan inklusif. Policy brief tersebut disusun oleh aparatur dari berbagai OPD Pemprov Kaltara dan siap diadvokasikan kepada pengambil kebijakan. Sekda menekankan pentingnya integrasi rekomendasi policy brief ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD) untuk menjawab tantangan struktural Kaltara, termasuk fenomena low growth – high spending serta kesenjangan akses layanan antarwilayah.

Selain advokasi kebijakan berbasis bukti, forum dua hari ini juga membahas tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Kalimantan Utara. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan komitmen tertulis untuk pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi (BAPPERIDA, BPSDM, Badan Kepegawaian, dan Biro Organisasi), serta pengaktifan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kalimantan Utara sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan bagi komunitas analis kebijakan. Dengan sinergi ini, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Utara bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (30/4/2026) ini dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah dan instansi teknis guna merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal provinsi.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian riset kolaboratif yang difasilitasi BRIN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paparannya, tim peneliti BRIN menyampaikan bahwa kapasitas fiskal daerah saat ini masih didominasi oleh sektor pajak dan retribusi yang secara administratif lebih mudah dioptimalkan. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan antara potensi penerimaan dan realisasi pendapatan daerah atau yang dikenal sebagai revenue gap.

Peserta FGD membahas secara mendalam pengukuran tax gap pada berbagai jenis pajak provinsi dan retribusi daerah, serta mengidentifikasi faktor kelembagaan, administratif, dan tata kelola yang memicu kebocoran fiskal sistemik. BRIN menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan memperluas basis pajak, tetapi juga memerlukan penutupan kesenjangan penerimaan melalui perbaikan administrasi, penguatan basis data wajib pajak, optimalisasi pengawasan, dan penyempurnaan desain insentif kebijakan pendapatan daerah.

Untuk menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan terukur, riset ini juga mengambil pembelajaran komparatif dari Provinsi Jawa Barat sebagai daerah pembanding yang memiliki profil PAD tinggi dan kompleksitas administrasi yang lebih matang. Pendekatan mixed methods (kuantitatif dan kualitatif) digunakan untuk mengestimasi potensi penerimaan, mengukur pola kebocoran, dan merumuskan model strategi yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik ekonomi

FGD ditutup dengan komitmen kolaborasi berkelanjutan antara BRIN, BAPPERIDA, dan seluruh OPD terkait untuk memastikan rekomendasi riset dapat diimplementasikan secara bertahap dan berdampak nyata bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Tanjung Selor — Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah tak melulu dimulai dari ruang rapat birokrasi. Kamis (5/2), tim Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara turun langsung ke tiga sekolah yakni SMA Negeri 1 Tanjung Selor, SMK Negeri 1 Tanjung Selor, dan SMA Negeri 1 Tanjung Palas untuk menggali praktik inovatif yang telah dijalankan di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemprov memperkuat komponen SPM Inovasi, yang wajib dilaporkan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA). Pasalnya, inovasi di satuan pendidikan menjadi salah satu penentu capaian indeks inovasi daerah yang diukur Kementerian Dalam Negeri.

"Inovasi itu tidak harus mahal atau canggih. Yang penting memberi nilai tambah dan bisa direplikasi," ujar Kabid Litbang Mochamad Sarkawi yang memimpin kunjungan. "Kami datang bukan untuk menguji, tapi mendengar langsung dari guru dan kepala sekolah apa yang mereka lakukan untuk menjawab tantangan di lapangan."

Dalam dialog dengan para pendidik, tim menemukan beragam terobosan sederhana namun berdampak. Yang kerap menjadi kendala, menurut Sarkawi, adalah minimnya dokumentasi. Banyak sekolah telah menjalankan program kreatif, namun belum tercatat secara administratif sebagai inovasi daerah. "Tugas kami membantu mereka menyusun narasi inovasi tersebut agar layak diapresiasi dan direplikasi," tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kaltara membangun ekosistem inovasi yang berakar dari bawah. "Indeks inovasi bukan sekadar angka peringkat," tegas Sarkawi. "Ia cerminan kemampuan daerah mengubah tantangan menjadi solusi nyata." (AS)

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Program SKALA menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi PERA (Public Expenditure and Revenue Analysis) di Hotel Luminor Tanjung Selor, 11 s.d 12 Februari 2026. Workshop yang diikuti peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini secara resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara Dr. Bustan, SE, M.Si. Dalam sambutannya, Bustan menekankan pentingnya pemanfaatan hasil kajian PERA sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih baik. "Studi PERA memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan daerah kita. Hasil analisis ini harus kita transformasikan menjadi rekomendasi kebijakan konkret melalui penyusunan policy brief yang berkualitas," ujar Dr. Bustan. Workshop ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang telah rampung pada tahun 2025. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini Bertius, S.Hut Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Moza Pandawa Sakti dari Direktorat P2D DJPK Kemenkeu, dan Khoirunurrofik dari LPEM UI.

Khoirunurrofik dari LPEM UI memaparkan temuan kunci studi PERA yang menunjukkan bahwa meskipun belanja per kapita Kalimantan Utara untuk sektor pendidikan dan kesehatan berada di atas rata-rata nasional, efisiensi penggunaannya masih perlu ditingkatkan. "Kami menemukan disparitas signifikan dalam efisiensi belanja antar kabupaten/kota, terutama pada fungsi infrastruktur dan kesehatan," jelasnya. Workshop hari kedua (Kamis, 12/2) akan difokuskan pada penulisan policy brief secara intensif dengan pendampingan dari tim ahli SKALA dan LPEM UI. Policy brief terpilih akan dipublikasikan secara nasional melalui jurnal ilmiah Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta menjadi bahan advokasi kebijakan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini. (AS)