Tanjung Selor, 06 Desember 2024, Dalam rangka Penyusunan melaksanakan amanat Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bersama Perangkat daerah terkait melaksanakan tindaklanjut penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi Kalimantan utara.

RAD PD merupakan dokumen yang berisi rencana dan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan terkait penyandang disabilitas di tingkat daerah. Dokumen ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

dengan tujuan untuk Memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat dan Mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat berperan sebagai pelaku dan penerima manfaat.

diharapkan dengan tersusunnya RAD Penyandang Disabilitas adalah instrumen penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal, serta mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Jakarta, 19 November 2024, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius., S.Hut berserta ASN dari Bidang Pengkajian, Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan menghadiri kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ri di Hotel Fave PGC Cililitan, Jakarta.

Dasar pelaksanaan kegiatan asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan adalah  Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu mengendalikan dan mengevaluasi hasil perencanaan daerah, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, penyusunan perencanaan daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi pemanfaatan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si, selaku Plh. Direktur PEIPD membuka dan memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen perencanaan pembangunan. Dalam arahannya disampaikan bahwa "Pengendalian dan evaluasi diperlukan karena perencanaan di Indonesia dibagi 3 kelompok waktu, yaitu 20 tahun, 5 tahun dan tahunan, yang semuanya berorientasi untuk masa depan".

Selain itu Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen organisasi untuk mendekatkan antara perencanaan dengan hasil pelaksanaan pembangunan serta untuk dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat. lanjutnya

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Progress penginputan RPJPD dan RPJMD Teknokratik pada aplikasi SIPD,  RPJMD pada aplikasi SIPD  serta  penyampaian pengendalian dan evaluasi capaian RKPD untuk masing-masing  provinsi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pada sesi selanjutnya masing-masing Bappeda Provinsi di wilayah Sulawesi dan Kalimantan, menyampaikan Progress dan tahapan pada Penyusunan Dokumen RPJPD dan Teknokratik RPJMD , capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Permasalahan dan isu strategis terkait entri data pada SIPD serta saran dan rekomendasi kebijakan untuk Inmendagri tentang RPJMD dan Permendagri Penyusunan RKPD Tahun 2026.

Dalam penyampaian progres penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, terdapat beberapa yang menjadi bahan masukan yaitu;

1. Dalam pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi, dikenal dengan evaluasi ex-ante, on-going dan ex-post, namun dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum secara explisit membahas mengenai evaluasi on-going dan ex-post, padahal kedua hal ini sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya, sehingga hal ini perlu untuk lebih dicermati dan dipertegas dalam regulasi;
2. Kemudian terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD masih sangat sedikit dibahas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga dapat menimbulkan multitafsir di daerah;
3. Rincian belanja pada SIPD perlu dipertegas, bukan multi choice, namun hal ini memiliki dampak bagi Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Satuan Harga (SSH) harus ditetapkan lebih awal. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pengembangan SIPD;
4. Pada Penambahan sub kegiatan pada saat proses pembahasan KUA PPAS, dengan ketentuan sepanjang disepakati antara kepala daerah dan DPRD sering menimbulkan multitafsir di daerah, sehingga hal ini perlu untuk lebih dikaji dan dicermati kembali.

Kota Malang, 15 November 2024, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut beserta perwakilan masing-masing bidang koordinasi dari Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili setiap pilar SDGs hadir dalam SDGs  Regional  Meeting  Wilayah  Tengah  dan  Timur.

Pelaksanaan SDGs  Regional  Meeting  Wilayah  Tengah  dan  Timur merupakan  amanat Peraturan  Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable  Development  Goals (TPB/SDGs)  serta  pemantauan RAD SDGs kepada pemerintah provinsi.  SDGs Regional Meeting Wilayah Tengah dan Timur dilaksanakan dalam rangka untuk,  

1. Membahas metadata indikator SGDs Indonesia Tahun 2024 dan keselarasannya dengan RPJMD dan RAD SDGs;
2. membahas teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs serta permasalahan dan tantangan penyusunan RAD di daerah;
3. Mendiskusikan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD SDGs;
4. Mendiskusikan isu-isu strategis pembangunan yang memerlukan perhatian khusus;
5. Mendiskusikan kemitraan multipihak dan strategi pembiayaan dalam menangani isu-isu yang memerlukan perhatian khusus.

Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, beberapa Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia  yang hadir serta Mitra Pembangunan. Adapun perangkat daerah yang hadir berasal dari Badan yang  membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, urusan kesehatan, urusan perindustrian dan perdagangan, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, urusan Kependudukan dan catatan sipil serta BPS.

Tanjung Selor, 13 November 2024, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara laksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2024. adapun pelaksanaan rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang, Mufied Azwar S.PT.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan  dan tinjauan lapangan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh tim Monev Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 5 - 8 November tahun 2024 terkait pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2024. Dengan mengundang dari unsur Inspektorat,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Dinas PUPR-Perkim,  Dinas Kelautan dan Perikanan,  Dinas Perhubungan, BKAD, Biro administrasi pembangunan dan Biro pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan melalui  DAK fisik tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan kualitas pembangunan di daerah dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, (16/10/2024) Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut  menghadiri rapat pembahasan Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional  (IPPN) Pemerintah Provinsi Tahun 2024, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 JS Luwansa Hotel Jakarta Selatan.

Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi merupakan salah satu komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dengan tujuan untuk Memastikan terjadinya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi perencanaan pembangunan,  dan mengukur Kondisi Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran serta mendukung perencanaan yang lebih berdampak (Delivered).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi) terdapat 3 aspek komponen yang digunakan dalam penilaian IPPN yaitu aspek Sinergi, aspek Kualitas Perencanaan dan aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja.

Adapun yang menjadi fokus pembahasan Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi Tahun 2024 adalah klarifikasi, koreksi dan saran berkenaan dengan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Penilai Bappenas RI, terutama pada bagian  Keselarasan antara Sasaran dan  prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN, dan bagian Tersedianya Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN.

Diharapkan melalui kegiatan pembahasan ini dapat meningkatkan nilai IPPN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, yang akan berimplikasi kepada nilai RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga menjadi bahan masukan bagi penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dokumen RKPD.

Tanjung Selor, (11/09/2024) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pembahasan Perubahan rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa lingkup Bappeda dan Litbang Tahun 2024, yang bertempat di ruang rapat Pantai Amal, Kantor Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Hadir dan memimpin jalannya rapat Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bapak Mufied Azwar, S.Pt. 

Pelaksanaan penginputan perubahan RUP Tahun 2024 berdasarkan pada pasal 18 Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa, menyebutkan bahwa Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terdapat perubahan strategi penerapan target kinerja dan perubahan anggaran. Berkenaan pada saat ini telah berproses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, maka sebagai Langkah percepatan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran perlu dipersiapkan dokumen Perubahan RUP Tahun 2024 yang akan di entri pada Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP (SIRUP LKPP).

Berdasarkan hasil pembahasan disepakati, bahwa masing-masing bidang akan melakukan pencermatan, identifikasi dan revisi RUP dengan menyesuaikan dengan uraian belanja pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Bappeda dan Litbang Tahun 2024 dan kemudian akan diumumkan paket-paket tersebut pada SIRUP LKPP .