Tarakan – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perbukuan dan Literasi sebagai produk legislasi baru tahun 2025. Ranperda ini bertujuan memberikan payung hukum bagi ekosistem literasi dan perbukuan agar tumbuh kuat, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

Studi internasional menunjukkan bahwa buku bermutu memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi, daya pikir kritis, dan keterampilan kerja masyarakat. Studi UNESCO berjudul Literacy for Life (2017) mencatat bahwa peningkatan literasi sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,5%. Laporan World Bank berjudul Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia (2019) menyebut bahwa individu dengan literasi tinggi memiliki peluang 20% lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.

SDM bermutu diperlukan untuk memanfaatkan potensi proyek strategis nasional di Kaltara, seperti PLTA Mentarang Induk, Bendungan Sungai Kayan, dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Proyek-proyek ini akan menjadikan Kaltara sebagai pusat ekonomi hijau dunia. Namun, untuk memanfaatkan potensi ekonomi ini, diperlukan SDM yang unggul.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa literasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas SDM. Literasi mencakup kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini disampaikan dalam Rapat Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perbukuan dan Literasi di Tarakan, Kaltara, Rabu (19/03/2025).

Dengan literasi yang kuat, SDM Kaltara akan mampu mengelola dan memanfaatkan peluang yang ada. Investasi besar dan pengembangan infrastruktur ini akan memberikan manfaat ekonomi yang luas serta memperkuat daya saing provinsi di tingkat nasional dan global. “Namun, semua ini hanya bisa tercapai dengan SDM yang unggul, dan literasi adalah kunci untuk mencapainya,” tegasnya.

Supriyatno, Kepala Pusat Perbukuan (Puskur) Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, mengapresiasi inisiatif DPRD Kaltara ini. Ranperda Perbukuan dan Literasi dinilai selaras dengan Asta Cita dan program prioritas Kemendikdasmen. Ia optimis ranperda ini akan memberikan manfaat jangka panjang kepada Kaltara.

Ranperda Perbukuan dan Literasi merupakan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur ekosistem perbukuan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup perencanaan, produksi, pengadaan, distribusi, dan pemanfaatan buku. Regulasi ini bertujuan memastikan ketersediaan buku berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk daerah terpencil. “Sistem perbukuan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, budaya literasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat pendidikan,” terangnya.

Studi nasional Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia, menemukan bahwa kombinasi pelatihan guru dan penggunaan buku yang relevan secara signifikan meningkatkan nilai literasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan hanya melatih guru saja. Selain itu, hasil pengukuran program rintisan literasi kelas awal di Bulungan pada periode 2017 – 2019 menunjukkan kombinasi pelatihan guru, suplai buku bermutu, dan dukungan masyarakat dapat mempercepat penuntasan kompetensi literasi dasar dari tiga tahun menjadi dua tahun.

Provincial Manager INOVASI Kaltara, Agus Prayitno, menegaskan pentingnya buku bermutu untuk meningkatkan kualitas SDM. Buku berkualitas tidak hanya menyediakan informasi yang akurat dan relevan, tetapi juga mampu menarik minat baca siswa, sehingga meningkatkan kemampuan literasi. “Program INOVASI senang bisa mendukung inisiatif DPRD Kaltara untuk menghasilkan Perda Perbukuan dan Literasi,” tukasnya.

Ranperda Perbukuan dan Literasi merupakan inisiatif DPRD Kaltara setelah menerima aspirasi dari masyarakat. Masyarakat Perbukuan dan Literasi (MPL) Kaltara mendorong DPRD memprioritaskan Ranperda ini dalam proses legislasi daerah tahun 2025. MPL terdiri dari pegiat literasi, budayawan, sejarawan, pengelola taman baca masyarakat (TBM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperhusip) Kaltara, Bappeda dan Litbang Kaltara, Universitas Borneo Tarakan (UBT), dan Program INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia.

Tanjung Selor - Bertempat di Gedung Gabungan Dinas pada hari Selasa (25/2) digelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Utara diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si.

 “Konsultasi publik adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak,” tutur Bustan diawal sambutannya.

Pelaksanaan Konsultasi publik merupakan amanat Pasal 80 dan Pasal 179 Permendagri 86 tahun 2017, yang mana diharapkan melalui kegiatan forum konsultasi publik dapat menjaring aspirasi, data, informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.

 Bustan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RKPD tahun 2026 berpedoman kepada visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang disung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 “Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional,” jelas Bustan.

Sementara itu, dalam paparannya Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2026 ini terdapat 5 (lima) isu strategis daerah diantaranya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan energi baru terbarukan.

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya akademisi, tokoh masyarakat, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan organisasi kemasyarakatan. (AS)

Tanjung Selor, 06 Desember 2024, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pembahasan dan pemantauan terhadap penginputan RKA tahun 2025 dan pengendalian kegiatan tahun 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut. dengan peserta dari 5 bidang dan sekretariat lingkup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan dan memastikan rencana kerja dan anggaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilakukan di tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan serta dengan memperhatikan agenda-agenda penting di Tahun 2025 serta program program strategis Pemerintah Pusat.

Kemudian juga dibahas terkait, identifikasi-identifikasi paket belanja oleh masing-masing bidang pada tahun 2025 untuk dapat benar-benar dicermati, mengingat Sistem Informasi yang digunakan saat ini memerlukan kecermatan dan ketelitian, sehingga tidak ada lagi kendala dan permasalahan atau resiko yang mungkin muncul pada awal tahun 2025.

Tanjung Selor, 06 Desember 2024, Dalam rangka Penyusunan melaksanakan amanat Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bersama Perangkat daerah terkait melaksanakan tindaklanjut penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi Kalimantan utara.

RAD PD merupakan dokumen yang berisi rencana dan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan terkait penyandang disabilitas di tingkat daerah. Dokumen ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

dengan tujuan untuk Memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat dan Mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat berperan sebagai pelaku dan penerima manfaat.

diharapkan dengan tersusunnya RAD Penyandang Disabilitas adalah instrumen penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal, serta mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Jakarta, 19 November 2024, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius., S.Hut berserta ASN dari Bidang Pengkajian, Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan menghadiri kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ri di Hotel Fave PGC Cililitan, Jakarta.

Dasar pelaksanaan kegiatan asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan adalah  Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu mengendalikan dan mengevaluasi hasil perencanaan daerah, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, penyusunan perencanaan daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi pemanfaatan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si, selaku Plh. Direktur PEIPD membuka dan memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen perencanaan pembangunan. Dalam arahannya disampaikan bahwa "Pengendalian dan evaluasi diperlukan karena perencanaan di Indonesia dibagi 3 kelompok waktu, yaitu 20 tahun, 5 tahun dan tahunan, yang semuanya berorientasi untuk masa depan".

Selain itu Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen organisasi untuk mendekatkan antara perencanaan dengan hasil pelaksanaan pembangunan serta untuk dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat. lanjutnya

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Progress penginputan RPJPD dan RPJMD Teknokratik pada aplikasi SIPD,  RPJMD pada aplikasi SIPD  serta  penyampaian pengendalian dan evaluasi capaian RKPD untuk masing-masing  provinsi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pada sesi selanjutnya masing-masing Bappeda Provinsi di wilayah Sulawesi dan Kalimantan, menyampaikan Progress dan tahapan pada Penyusunan Dokumen RPJPD dan Teknokratik RPJMD , capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Permasalahan dan isu strategis terkait entri data pada SIPD serta saran dan rekomendasi kebijakan untuk Inmendagri tentang RPJMD dan Permendagri Penyusunan RKPD Tahun 2026.

Dalam penyampaian progres penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, terdapat beberapa yang menjadi bahan masukan yaitu;

1. Dalam pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi, dikenal dengan evaluasi ex-ante, on-going dan ex-post, namun dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum secara explisit membahas mengenai evaluasi on-going dan ex-post, padahal kedua hal ini sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya, sehingga hal ini perlu untuk lebih dicermati dan dipertegas dalam regulasi;
2. Kemudian terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD masih sangat sedikit dibahas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga dapat menimbulkan multitafsir di daerah;
3. Rincian belanja pada SIPD perlu dipertegas, bukan multi choice, namun hal ini memiliki dampak bagi Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Satuan Harga (SSH) harus ditetapkan lebih awal. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pengembangan SIPD;
4. Pada Penambahan sub kegiatan pada saat proses pembahasan KUA PPAS, dengan ketentuan sepanjang disepakati antara kepala daerah dan DPRD sering menimbulkan multitafsir di daerah, sehingga hal ini perlu untuk lebih dikaji dan dicermati kembali.

Kota Malang, 15 November 2024, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut beserta perwakilan masing-masing bidang koordinasi dari Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili setiap pilar SDGs hadir dalam SDGs  Regional  Meeting  Wilayah  Tengah  dan  Timur.

Pelaksanaan SDGs  Regional  Meeting  Wilayah  Tengah  dan  Timur merupakan  amanat Peraturan  Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable  Development  Goals (TPB/SDGs)  serta  pemantauan RAD SDGs kepada pemerintah provinsi.  SDGs Regional Meeting Wilayah Tengah dan Timur dilaksanakan dalam rangka untuk,  

1. Membahas metadata indikator SGDs Indonesia Tahun 2024 dan keselarasannya dengan RPJMD dan RAD SDGs;
2. membahas teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs serta permasalahan dan tantangan penyusunan RAD di daerah;
3. Mendiskusikan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD SDGs;
4. Mendiskusikan isu-isu strategis pembangunan yang memerlukan perhatian khusus;
5. Mendiskusikan kemitraan multipihak dan strategi pembiayaan dalam menangani isu-isu yang memerlukan perhatian khusus.

Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, beberapa Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia  yang hadir serta Mitra Pembangunan. Adapun perangkat daerah yang hadir berasal dari Badan yang  membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, urusan kesehatan, urusan perindustrian dan perdagangan, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, urusan Kependudukan dan catatan sipil serta BPS.