Tanjung Selor – Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan visitasi lapangan ke Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 6 November 2025.

Tim visitasi dipimpin langsung oleh Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med., Sp.AP., Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Rombongan diterima oleh Ady Setiawan, Pelaksanan Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, mewakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang.

Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh Bappeda dan Litbang. Tujuan utama visitasi ini diantaranya adalah untuk memverifikasi kesesuaian data dan dokumen yang dilaporkan melalui SAQ dengan kondisi faktual di lapangan serta menilai implementasi keterbukaan informasi publik, termasuk ketersediaan PPID, SOP layanan informasi, sarana pelayanan, serta Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
Dalam kesempatan tersebut, tim Komisi Informasi juga meninjau secara langsung sarana pelayanan informasi publik di kantor Bappeda dan Litbang, serta melakukan tanya jawab terkait mekanisme permohonan informasi, respons terhadap pemohon, dan upaya peningkatan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami mengapresiasi komitmen Bappeda dan Litbang dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Visitasi ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa transparansi tidak hanya tertulis di dokumen, tetapi benar-benar hadir dalam pelayanan sehari-hari,” ujar Siti Nuhriyati.

Bappeda dan Litbang menyampaikan komitmen penuh untuk terus memperbaiki layanan informasi publik, termasuk optimalisasi website resmi, peningkatan kapasitas PPID, serta penguatan koordinasi lintas bidang dalam penyediaan informasi publik secara tepat, cepat, dan akurat.

Kegiatan visitasi ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung tercapainya Kalimantan Utara yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi. (AS)

Tanjung Selor – Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 3 November 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Mochamad Sarkawi.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota. Hadir sebagai narasumber utama Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa pada Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI, serta Okta Agus Wahyudi, S.Tr.IP, Administrator Database Kependudukan – Ahli Pertama BSKDN Kemendagri.

Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Mochamad Sarkawi menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bukan hanya alat ukur, tetapi juga cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengisian data yang akurat dan tepat waktu akan berdampak langsung pada peningkatan nilai IPKD serta kredibilitas daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari BSKDN mengenai pedoman pengukuran IPKD dan instruksi teknis penginputan data melalui aplikasi resmi Kemendagri, yang dipandu secara interaktif oleh narasumber. Sesi tanya jawab turut memperkaya diskusi, terutama terkait kendala teknis dan administratif yang kerap dihadapi daerah dalam proses pelaporan.

Peserta bimtek terdiri dari perwakilan Bappeda dan Litbang, Badan Pengelola Keuangan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika dari lima daerah di Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas aparatur daerah dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang baik (good financial governance), sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan agenda Indonesia Emas 2045.(AS)

Tanjung Selor – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Kajian Indeks Modal Manusia (IMM) Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 6 November 2025, secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dian Suryanata, M.T.

Kajian IMM ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memetakan kondisi terkini dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based) dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya yang disampaikan mewakili Kepala Bappeda dan Litbang, Bapak Dian Suryanata menekankan bahwa Indeks Modal Manusia bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari komitmen jangka panjang terhadap pembangunan SDM yang berkualitas. “Bagi Kalimantan Utara, IMM menjadi instrumen kritis untuk mengukur sejauh mana anak-anak yang lahir hari ini kelak mampu mencapai potensi produktivitas penuh mereka melalui akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan tumbuh kembang yang kondusif,” ujarnya.

Laporan akhir kajian ini tidak hanya memberikan baseline posisi Kalimantan Utara saat ini, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan, hambatan struktural, serta strategi intervensi prioritas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi living document yang terus menginspirasi kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada peningkatan kualitas SDM, sejalan dengan semangat evidence-based planning dan komitmen menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah terkait serta para perencana ahli muda lingkup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Turut hadir pula tim akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan pendampingan dan analisis mendalam selama proses kajian.

Di akhir acara, peserta diundang untuk memberikan masukan kritis, tanggapan substantif, dan komitmen kolaboratif guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan modal manusia di Kalimantan Utara.(AS)

Tanjung Selor (29/09/2025) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Perencana bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih, Kantor Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Kasubag Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Perencana serta calon peserta uji kompetensi yang bergabung secara daring.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda dan Litbang menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi JF Perencana, termasuk penyusunan policy paper (makalah kebijakan) sebagai salah satu syarat hasil kerja minimal (HKM).

Pemahaman Kompetensi dan Syarat Pengangkatan JF Perencana

Pada sesi pertama, Rita Miranda, S.Sos., MPA. dari Pusbindiklatren Bappenas menyampaikan materi mengenai tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional Perencana, yang meliputi:

1. Identifikasi masalah atau isu strategis pembangunan;
2. Penyusunan kebijakan dan legitimasi rencana pembangunan;
3. Pelaksanaan serta evaluasi pembangunan.

Ia juga menjelaskan syarat pengangkatan dalam JF Perencana melalui jalur promosi, antara lain:

1. Memenuhi angka kredit kumulatif;
2. Lulus uji kompetensi jenjang jabatan;
3. Memiliki predikat kinerja minimal “Baik” dalam satu tahun terakhir; serta
4. Berijazah paling rendah Magister (untuk jenjang Ahli Utama).

Lebih lanjut, Rita Miranda, S.Sos., MPA. menjelaskan bahwa hasil kerja minimal (HKM) menjadi syarat penting dalam proses kenaikan jenjang, yakni:

1. Perencana Madya: menyusun policy paper yang dipublikasikan pada media atau jurnal ber-ISSN dan telah direviu minimal oleh satu
2. Perencana Utama: menghasilkan policy paper yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus, DOAJ, WoS, atau Dimension) atau jurnal nasional terindeks Sinta minimal peringkat 4.

Pembekalan Materi Uji Kompetensi

Peserta uji kompetensi mulai dari JFP Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya akan memperoleh pembekalan terkait empat kompetensi utama, yaitu:

1. Kompetensi Teknis: perencanaan pembangunan,
2. Kompetensi Ekonomi: analisis ekonomi pembangunan,
3. Kompetensi Spasial: pemahaman wilayah dan tata ruang
4. Kompetensi Sosial: analisis sosial dalam perencanaan pembangunan.

Perencana sebagai Policy Analyst dan Strategic Advisor

Pada sesi kedua, Dr. Guspika, MBA dari Bappenas menegaskan bahwa setiap peserta wajib menyusun karya tulis ilmiah seperti buku referensi, laporan penelitian, artikel, opini, atau makalah kebijakan.

Beliau menekankan bahwa makalah kebijakan harus menampilkan kemampuan berpikir strategis, analisis masalah, ketepatan metodologi, serta kejelasan rekomendasi kebijakan. Pendaftaran online uji kompetensi dibuka hingga 30 September 2025, sementara pemberkasan berkas fisik paling lambat 27 Oktober 2025.

Dr. Guspika, MBA juga menjelaskan peran strategis JF Perencana sebagai perumus kebijakan (policy analyst) dan penasihat pimpinan (strategic advisor), dengan kualifikasi kemampuan berbeda di setiap jenjang. Berikut kemampuan yang harus tampil dalam makalah kebijakan:

1. Ahli Utama: berperan sebagai Directive - berorientasi pada kebijakan jangka panjang, analisis kualitatif, dan kolaboratif.
2. Ahli Madya: berperan sebagai Strategic - berpikir holistik dan berbasis pengetahuan dengan analisis integratif.
3. Ahli Muda: berperan sebagai Tactical - fokus pada analisis kuantitatif dan implementasi jangka pendek.
4. Ahli Pertama: berperan sebagai Operational - menekankan pada analisis data dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Lebih lanjut, Dr. Guspika, MBA mengajak para peserta untuk mengubah cara berpikir dalam merumuskan kebijakan publik. Seorang perencana, menurutnya, harus lebih dahulu memahami permasalahan secara mendalam sebelum menentukan solusi.

“Jangan langsung berpikir tentang solusi. Pahami dulu akar masalahnya secara utuh agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa perencana pemerintah memiliki dua tugas utama, yakni menyiapkan kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kepekaan dalam mengenali isu strategis, masalah utama, dan akar masalah menjadi keterampilan kunci yang harus dimiliki setiap perencana.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pejabat dan calon JF Perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara semakin memahami pentingnya uji kompetensi sebagai instrumen profesionalisme dan pengembangan karier, sekaligus memperkuat peran strategis perencana dalam mendorong kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Tanjung Selor — Senin, (8/9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat strategis guna mengevaluasi dan memperkuat intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis by name by address.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menegaskan bahwa pendekatan by name by address menjadi kunci bahwa setiap bantuan harus menyasar individu atau keluarga miskin tertentu, bukan hanya program umum yang berpotensi tidak tepat sasaran.

Fakta menarik terungkap dimana sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, namun di pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian justru angka kemiskinan masih tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. Total intervensi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 mencapai Rp239 miliar. Namun, angka kemiskinan belum turun secara signifikan.

“Kita butuh jenis belanja yang menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat,” tegas Bertius. Saat ini, Bappeda dan Litbang sedang berkonsultasi dengan BPKP untuk merancang model belanja yang memungkinkan penyaluran bantuan langsung tanpa melanggar aturan keuangan daerah.

Dijelaskan pula bahwa Pemprov. Kaltara tidak mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan RI, hal ini terkait dengan hasil evaluasi menyatakan belanja daerah Kaltara “tidak berkualitas” karena intervensi tidak tepat sasaran dan tidak langsung menyentuh masyarakat miskin.

Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui sinergi dan kolaborasi.

Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA berikut analisis karakteristik masyarakat miskin, penyelarasan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan program pemerintah.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk melakukan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan pendekatan by name by address, kolaborasi multipihak, dan komitmen untuk menyalurkan bantuan langsung, Pemprov Kaltara bertekad agar setiap rupiah anggaran benar-benar mengubah hidup warganya yang paling membutuhkan.(AS)

Tanjung Selor - Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka secara resmi Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8).

Dalam sambutannya, beliau menerangkan bahwa Pemerintah telah menetapkan dua Instruksi Presiden (Inpres) strategis pada tahun 2025 untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kedua kebijakan tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dengan mengusung tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan menekan jumlah kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut juga memperkenalkan terobosan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah ini diwujudkan melalui inisiatif SIKOMPAS KALTARA (Sinergi Dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject Untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara), yang secara resmi diperkenalkan dalam kegiatan tersebut.

Paparan mengenai arah kebijakan dan strategi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, yang menjelaskan bahwa SIKOMPAS KALTARA merupakan respons konkret terhadap tantangan menurunnya angka kemiskinan yang belum signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dipaparkan, diketahui bahwa pada RPJMD Kaltara 2025–2029, menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,07% pada 2025 menjadi 2,90% pada 2030. Tingkat kemiskinan Kaltara pada tahun 2024 masih berada di angka 6,32% dan angka terkini per maret 2025 sebesar 5,54%. Capaian ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terfokus, terutama karena penyebab kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural, seperti lemahnya integrasi program pemberdayaan dari perusahaan konsesi (NSA), basis data yang tidak akurat, serta minimnya data spasial dan sosial-ekonomi terintegrasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, SIKOMPAS KALTARA dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya, dan akademisi. Inisiatif ini akan menjadi payung bagi penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan program pemberdayaan dari perusahaan di Kaltara.

Rapat yang berlangsung dari pukul 08.00 WITA hingga selesai ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov. Kaltara, instansi vertikal, lembaga mitra, akademisi. Hadir pula perwakilan dari lima kabupaten/kota se-Kaltara dan berbagai perusahaan besar di bidang pertambangan, perkebunan, energi, dan perbankan.

Pertemuan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergi lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltara. (AS)