Tanjung Selor (29/09/2025) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Perencana bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih, Kantor Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Kasubag Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Perencana serta calon peserta uji kompetensi yang bergabung secara daring.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda dan Litbang menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi JF Perencana, termasuk penyusunan policy paper (makalah kebijakan) sebagai salah satu syarat hasil kerja minimal (HKM).

Pemahaman Kompetensi dan Syarat Pengangkatan JF Perencana

Pada sesi pertama, Rita Miranda, S.Sos., MPA. dari Pusbindiklatren Bappenas menyampaikan materi mengenai tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional Perencana, yang meliputi:

1. Identifikasi masalah atau isu strategis pembangunan;
2. Penyusunan kebijakan dan legitimasi rencana pembangunan;
3. Pelaksanaan serta evaluasi pembangunan.

Ia juga menjelaskan syarat pengangkatan dalam JF Perencana melalui jalur promosi, antara lain:

1. Memenuhi angka kredit kumulatif;
2. Lulus uji kompetensi jenjang jabatan;
3. Memiliki predikat kinerja minimal “Baik” dalam satu tahun terakhir; serta
4. Berijazah paling rendah Magister (untuk jenjang Ahli Utama).

Lebih lanjut, Rita Miranda, S.Sos., MPA. menjelaskan bahwa hasil kerja minimal (HKM) menjadi syarat penting dalam proses kenaikan jenjang, yakni:

1. Perencana Madya: menyusun policy paper yang dipublikasikan pada media atau jurnal ber-ISSN dan telah direviu minimal oleh satu
2. Perencana Utama: menghasilkan policy paper yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus, DOAJ, WoS, atau Dimension) atau jurnal nasional terindeks Sinta minimal peringkat 4.

Pembekalan Materi Uji Kompetensi

Peserta uji kompetensi mulai dari JFP Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya akan memperoleh pembekalan terkait empat kompetensi utama, yaitu:

1. Kompetensi Teknis: perencanaan pembangunan,
2. Kompetensi Ekonomi: analisis ekonomi pembangunan,
3. Kompetensi Spasial: pemahaman wilayah dan tata ruang
4. Kompetensi Sosial: analisis sosial dalam perencanaan pembangunan.

Perencana sebagai Policy Analyst dan Strategic Advisor

Pada sesi kedua, Dr. Guspika, MBA dari Bappenas menegaskan bahwa setiap peserta wajib menyusun karya tulis ilmiah seperti buku referensi, laporan penelitian, artikel, opini, atau makalah kebijakan.

Beliau menekankan bahwa makalah kebijakan harus menampilkan kemampuan berpikir strategis, analisis masalah, ketepatan metodologi, serta kejelasan rekomendasi kebijakan. Pendaftaran online uji kompetensi dibuka hingga 30 September 2025, sementara pemberkasan berkas fisik paling lambat 27 Oktober 2025.

Dr. Guspika, MBA juga menjelaskan peran strategis JF Perencana sebagai perumus kebijakan (policy analyst) dan penasihat pimpinan (strategic advisor), dengan kualifikasi kemampuan berbeda di setiap jenjang. Berikut kemampuan yang harus tampil dalam makalah kebijakan:

1. Ahli Utama: berperan sebagai Directive - berorientasi pada kebijakan jangka panjang, analisis kualitatif, dan kolaboratif.
2. Ahli Madya: berperan sebagai Strategic - berpikir holistik dan berbasis pengetahuan dengan analisis integratif.
3. Ahli Muda: berperan sebagai Tactical - fokus pada analisis kuantitatif dan implementasi jangka pendek.
4. Ahli Pertama: berperan sebagai Operational - menekankan pada analisis data dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Lebih lanjut, Dr. Guspika, MBA mengajak para peserta untuk mengubah cara berpikir dalam merumuskan kebijakan publik. Seorang perencana, menurutnya, harus lebih dahulu memahami permasalahan secara mendalam sebelum menentukan solusi.

“Jangan langsung berpikir tentang solusi. Pahami dulu akar masalahnya secara utuh agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa perencana pemerintah memiliki dua tugas utama, yakni menyiapkan kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kepekaan dalam mengenali isu strategis, masalah utama, dan akar masalah menjadi keterampilan kunci yang harus dimiliki setiap perencana.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pejabat dan calon JF Perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara semakin memahami pentingnya uji kompetensi sebagai instrumen profesionalisme dan pengembangan karier, sekaligus memperkuat peran strategis perencana dalam mendorong kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Tanjung Selor — Senin, (8/9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat strategis guna mengevaluasi dan memperkuat intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis by name by address.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menegaskan bahwa pendekatan by name by address menjadi kunci bahwa setiap bantuan harus menyasar individu atau keluarga miskin tertentu, bukan hanya program umum yang berpotensi tidak tepat sasaran.

Fakta menarik terungkap dimana sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, namun di pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian justru angka kemiskinan masih tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. Total intervensi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 mencapai Rp239 miliar. Namun, angka kemiskinan belum turun secara signifikan.

“Kita butuh jenis belanja yang menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat,” tegas Bertius. Saat ini, Bappeda dan Litbang sedang berkonsultasi dengan BPKP untuk merancang model belanja yang memungkinkan penyaluran bantuan langsung tanpa melanggar aturan keuangan daerah.

Dijelaskan pula bahwa Pemprov. Kaltara tidak mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan RI, hal ini terkait dengan hasil evaluasi menyatakan belanja daerah Kaltara “tidak berkualitas” karena intervensi tidak tepat sasaran dan tidak langsung menyentuh masyarakat miskin.

Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui sinergi dan kolaborasi.

Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA berikut analisis karakteristik masyarakat miskin, penyelarasan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan program pemerintah.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk melakukan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan pendekatan by name by address, kolaborasi multipihak, dan komitmen untuk menyalurkan bantuan langsung, Pemprov Kaltara bertekad agar setiap rupiah anggaran benar-benar mengubah hidup warganya yang paling membutuhkan.(AS)

Tanjung Selor - Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka secara resmi Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8).

Dalam sambutannya, beliau menerangkan bahwa Pemerintah telah menetapkan dua Instruksi Presiden (Inpres) strategis pada tahun 2025 untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kedua kebijakan tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dengan mengusung tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan menekan jumlah kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut juga memperkenalkan terobosan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah ini diwujudkan melalui inisiatif SIKOMPAS KALTARA (Sinergi Dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject Untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara), yang secara resmi diperkenalkan dalam kegiatan tersebut.

Paparan mengenai arah kebijakan dan strategi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, yang menjelaskan bahwa SIKOMPAS KALTARA merupakan respons konkret terhadap tantangan menurunnya angka kemiskinan yang belum signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dipaparkan, diketahui bahwa pada RPJMD Kaltara 2025–2029, menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,07% pada 2025 menjadi 2,90% pada 2030. Tingkat kemiskinan Kaltara pada tahun 2024 masih berada di angka 6,32% dan angka terkini per maret 2025 sebesar 5,54%. Capaian ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terfokus, terutama karena penyebab kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural, seperti lemahnya integrasi program pemberdayaan dari perusahaan konsesi (NSA), basis data yang tidak akurat, serta minimnya data spasial dan sosial-ekonomi terintegrasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, SIKOMPAS KALTARA dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya, dan akademisi. Inisiatif ini akan menjadi payung bagi penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan program pemberdayaan dari perusahaan di Kaltara.

Rapat yang berlangsung dari pukul 08.00 WITA hingga selesai ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov. Kaltara, instansi vertikal, lembaga mitra, akademisi. Hadir pula perwakilan dari lima kabupaten/kota se-Kaltara dan berbagai perusahaan besar di bidang pertambangan, perkebunan, energi, dan perbankan.

Pertemuan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergi lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltara. (AS)

Inovasi Kuat, Kaltara Hebat!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengundang seluruh masyarakat, ASN, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan tema:
"Solusi untuk Daerah Berbasis Potensi Lokal Menuju Ekonomi Kalimantan Utara yang Inklusif, Tangguh, dan Berdaya Saing."

Tersedia total hadiah Rp130 juta, dengan kategori peserta: Masyarakat, ASN Provinsi & Kab/Kota, Perusahaan, serta Pelajar/Mahasiswa.

📅 Pendaftaran: 1 Agustus – 1 Oktober 2025
🌐 Daftar sekarang di: bappedaku.top/qyvRb
📞 Kontak: Puput (085190439997) / Jerry (082323468887)

Sumbangkan ide inovatifmu untuk membangun Kaltara yang lebih maju!
#InovasiKuatKaltaraHebat

Tanjung Selor — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara menggelar verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 20 s.d  27 Agustus 2025, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah provinsi dengan program kerja masing-masing OPD.

Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen Renstra PD dengan arah kebijakan pembangunan daerah, target RPJMD, serta kesiapan OPD dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang efektif, efisien, dan terukur untuk lima tahun ke depan. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, mulai dari dinas, badan, hingga biro dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD), diwajibkan mengikuti proses verifikasi ini.

Verifikasi ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi proses penting untuk memastikan bahwa setiap OPD memiliki peta jalan yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi besar Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur, maju, dan berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Litbang melibatkan tenaga ahli dari berbagai lembaga mitra strategis, baik nasional maupun internasional, untuk memberikan masukan teknis. Beberapa di antaranya adalah GGGI (Global Green Growth Institute), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), TAF (The Asia Foundation), dan SMART ID, yang akan bertindak sebagai fasilitator atau narasumber dalam sesi verifikasi.

Selain itu, OPD seperti Bappeda Litbang, BKAD, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Organisasi turut dilibatkan sebagai pembahas untuk memastikan aspek keuangan, kelembagaan, dan tata kelola program terintegrasi dengan baik.

Dengan dilaksanakannya verifikasi Renstra ini, Bappeda Litbang berharap dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah, memperkuat akuntabilitas publik, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung capaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (AS)

Tanjung Selor - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada Bappeda dan Litbang sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Putih Bappeda dan Litbang Kaltara ini dihadiri oleh pejabat struktural dan  Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang.

Mochamad Sarkawi, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam sambutannya mewakili Kepala Bappeda dan Litbang mengatakan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik.

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Berlanta Ginting, S.E., M.Div., dalam paparannya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Bappeda dan Litbang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan daerah. Keterbukaan informasi dari instansi ini sangat penting agar publik dapat mengakses, memahami, dan terlibat dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, tim dari Komisi Informasi juga melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan informasi publik di Bappeda dan Litbang. Beberapa catatan diberikan terkait penguatan fungsi PPID, penyusunan daftar informasi publik, serta pembuatan daftar informasi yang dikecualikan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, Bappeda dan Litbang semakin siap dalam menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik yang informatif, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan undang-undang.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan komitmen dari Bappeda dan Litbang untuk terus berbenah dalam mendukung keterbukaan informasi demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AS)