Kabupaten Tana Tidung — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda-Litbang se-Kalimantan Utara Tahun 2025 pada 25–27 November 2025. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Kaltara sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah perencanaan pembangunan daerah.
Rakor tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara melalui Penguatan Kolaborasi dan Peneguhan Sektor Unggulan Daerah untuk Daya Saing Wilayah.” Tema tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan untuk memperkuat koordinasi antarwilayah serta meningkatkan keterpaduan penyusunan program prioritas berbasis data, potensi daerah, dan arah pembangunan jangka menengah provinsi.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar-Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang baik memerlukan arah yang jelas, konsistensi implementasi, dan kolaborasi lintas wilayah. “Rakor ini bukan hanya pertemuan rutin, tetapi wadah penyamaan persepsi dan konsolidasi kebijakan agar pembangunan di Kalimantan Utara berjalan serempak dan saling menguatkan,” ujarnya.
Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menambahkan bahwa Rakor tahun ini difokuskan pada diskusi substantif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Dua narasumber dari bidang ekonomi dan perencanaan dihadirkan untuk memperkuat pemahaman peserta. Ia menekankan pentingnya peran provinsi sebagai koordinator pembangunan antarwilayah, termasuk mendorong integrasi logistik melalui pengembangan Pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung sebagai simpul distribusi lintas daerah.
Bapak Bertius menuturkan pada Rakor tahun ini terdapat tiga rumusan utama yang diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayah, yang pertama yaitu pertama rumusan strategi pertumbuhan ekonomi.
“Dengan mendapatkan rumusan strategi yang efektif dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi di Kaltara, didasari oleh kesamaan pemahaman antarwilayah,” jelasnya.
Lalu kedua, perumusan kebijakan perencanaan lokal, yaitu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat lokal dan sesuai dengan karakteristik unik wilayah Kaltara.
“Mengingat perbedaan karakteristik antara kabupaten seperti Nunukan dan Malinau,” bebernya.
Lanjutnya yang ketiga adalah arah tindak lanjut pembangunan, dengan mendapatkan informasi tentang capaian Kabupaten/Kota dan merumuskan langkah serta program yang harus dilanjutkan di masa depan.
Beliau juga menegaskan, melalui forum Rakor Bappeda-Litbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan arah dalam pembangunan Kaltara.
“Harapan kita pada hasil pertemuan ini, dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kalimantan Utara di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
