Tanjung Selor - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 resmi digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diselenggarakan pada Rabu, 25 Februari 2026, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rakortekrenbang 2026 tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi teknis, melainkan menjadi langkah konkret dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN), guna memastikan arah kebijakan yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan tahun ini mengadopsi mekanisme pembahasan melalui 36 Desk Urusan Konkuren, 19 Desk Program Strategis Nasional (ProSN), dan 6 Desk Tematik Pembangunan yang diikuti oleh unsur pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan Bapperida dan perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Diskusi teknis yang berlangsung secara daring ini memungkinkan setiap daerah menyelaraskan program prioritasnya dengan arahan nasional, sekaligus memastikan kesiapan data dukung dan sumber daya yang tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing urusan.
Sinkronisasi dokumen perencanaan dalam Rakortekrenbang 2026 menjadi fondasi krusial untuk menjamin penganggaran yang efektif dan akuntabel. Seluruh kesepakatan yang dirumuskan melalui aplikasi SIPD Tahun 2026 wajib ditindaklanjuti dalam rangkaian Musrenbang di tingkat daerah maupun nasional. Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan substansi utama dalam penyusunan Pedoman RKPD 2027, Pedoman APBD 2027, serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan berkesinambungan, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.