TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmen untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan pendekatan yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta mekanisme integrasinya ke dalam dokumen perencanaan, yang digelar pada 10 Februari 2026. Gubernur Kaltara menekankan bahwa seluruh aspirasi legislatif harus tetap berada dalam koridor teknokratis melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus mematuhi prinsip Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK guna menjamin akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
Fokus pembangunan Kaltara pada 2027 akan bertumpu pada delapan pilar strategis, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan infrastruktur konektivitas, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. Melalui forum ini, pemerintah daerah dan DPRD menyepakati pentingnya kolaborasi solid dalam menyaring usulan program agar benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan mekanisme integrasi Pokir yang transparan dan partisipatif, Kaltara optimis mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan publik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun finansial.