TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan berlangsung pada Senin (14/9/2026) di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, dan dihadiri Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., bersama jajaran.
Salah satu agenda utama pembahasan adalah melihat perkembangan realisasi belanja Bapperida hingga Semester I Tahun Anggaran 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana serta mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya.
Selain progres realisasi belanja, forum juga membahas rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida Tahun Anggaran 2026. Perubahan RKA diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun anggaran.
Dalam pembahasan tersebut, Bapperida memberikan penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus substansi perubahan anggaran yang direncanakan.
Pembahasan ini menjadi momentum untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja. Setiap penyesuaian anggaran diarahkan agar tetap mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah serta prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.
Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., bersama jajaran turut memberikan penjelasan dan data pendukung terkait pelaksanaan program, kegiatan, serta kebutuhan penyesuaian anggaran dalam rancangan perubahan RKA.
Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.
Forum pembahasan KUPA dan PPAS Tahun 2026 tersebut diharapkan dapat memperkuat keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kemampuan dan kebutuhan penganggaran, sekaligus memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap berada pada koridor prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Bapperida Kaltara terus berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan memastikan setiap program dan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.