TANJUNG SELOR – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat pembahasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Senin, 4 Mei 2026.

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapperida Provinsi Kaltara, Syamsaimun, S.Pi., MP bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih Bapperida Prov. Kaltara. Agenda ini dihadiri secara intensif oleh para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus dari lingkungan Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (PPPP) dan Bidang Sektoral.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Bapperida menegaskan bahwa pembahasan LHE AKIP 2025 ini merupakan langkah krusial untuk memetakan capaian kinerja instansi sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi dari tahun sebelumnya harus dijadikan pijakan utama dalam melakukan pembenahan administrasi dan implementasi AKIP ke depannya.

 "Evaluasi AKIP bukan sekadar formalitas penilaian di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen kita dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil kerja nyata. Setiap rekomendasi yang tertuang dalam LHE AKIP 2025 wajib kita tindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya," tegas Sekretaris Bapperida.

 Fokus pembahasan dalam rapat ini mengarah pada indikator-indikator kerja yang melekat pada Bidang PPPP. Sebagai bidang yang mengawal Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, performa dari bidang ini memiliki andil besar dalam mendongkrak nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan.

 Melalui diskusi yang dinamis, para Pejabat Struktural, Fungsional, dan ASN Bidang PPPP bersama-sama membedah dokumen evaluasi, menyusun rencana aksi tindak lanjut, serta merumuskan strategi penguatan terhadap sistem perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang komprehensif.

 Dengan adanya pembahasan mendalam ini, Bapperida Provinsi Kaltara optimis dapat terus meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pada komponen Perencanaan Kinerja dan komponen Pengukuran kinerja pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memastikan setiap rencana tindaklanjut yang disusun  dapat berdampak bagi pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.