Jakarta – Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) resmi meluncurkan Forum Ekonomi Hijau (FEH) bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” di Jakarta, Rabu (17/6). Forum yang dihadiri oleh Dewan Penasihat Presiden Burhanuddin Abdullah, Dirut PLN Joko Triharyanto, Dirut BPDLH Masyita Crystallin, dan Wakil Rektor Unpad Widya Setiabudi Sumadinata ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan ekonomi hijau yang inklusif. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan komitmen kuat Kaltara dalam transformasi ekonomi hijau dan biru, meski menghadapi tantangan geografis yang membatasi ruang pembangunan bagi sekitar 778 ribu penduduknya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bertius menjelaskan bahwa Pemprov Kaltara telah mengintegrasikan transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan ke dalam RPJMD, yang didukung oleh penerbitan 29 regulasi daerah. Regulasi ini mencakup tata ruang, energi bersih, hilirisasi, hingga konservasi mangrove dan gambut. Salah satu wujud nyata arsitektur kebijakan ini adalah pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning yang akan ditenagai oleh energi baru terbarukan. Bertius memaparkan progres dua Proyek Strategis Nasional, yakni PLTA Kayan dan PLTA Sungai Mentarang, serta berbagai pembangkit energi bersih skala mikro yang telah dibangun di daerah 3T.

Meski memiliki fondasi regulasi yang kuat, Bertius secara terbuka menyampaikan catatan kritis dan harapan bagi pemerintah pusat serta PLN. Ia secara khusus meminta dukungan manajemen PLN untuk mengoperasionalkan PLTS dan PLTMH komunal yang kerap mangkrak akibat keterbatasan kapasitas masyarakat. Lebih jauh, ia mengkritisi alokasi dana karbon dan DBH yang selama ini hanya berfokus pada rehabilitasi fisik kawasan. Bertius mendesak agar persentase tertentu dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, agar masyarakat lokal memiliki kapabilitas menjaga keberlanjutan ekologis. Ia pun menutup paparannya dengan membuka seluas-luasnya kolaborasi dan investasi bagi para pemangku kepentingan melalui Bapperida maupun DPMPTSP Kaltara.