Kesekretariatan

17 Oct,2023

: Rio Naftali; Berita Kesekretariatan; Hits: 2283

Pembahasan Penyesuaian Hasil Verifikasi Perubahan RKA Tahun 2023

Tanjung Selor (17/10/2023), Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Pembahasan Penyesuaian Hasil Verifikasi Perubahan RKA Tahun 2023. Pembahasan kegiatan dipimpin dan dibuka oleh Perencana Ahli Muda Erica Nadia Roseno S.T, dan dihadiri oleh operator SIPD masing-masing bidang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa verifikasi dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui, dokumen perencanaan Iainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, Standar Pelayanan Minimal dan Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.

Berdasarkan saran dan rekomendasi tim verifikasi Perubahan RKA Tahun 2023, terdapat fokus utama yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama penginputan sumber pendanaan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rincian belanja pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan proses penyusunan rencana kerja anggaran Bappeda dan Litbang dapat optimal sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. (Bapp-lit.1)

13 Oct,2023

: Rio Naftali; Berita Kesekretariatan; Hits: 2313

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Tanjung Selor (11/10/2023), Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah, M.AP dalam Kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Pelaksanaan evaluasi implementasi dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PAN dan RB, Budi Prawira, S.E., M.M.

Adapun fokus pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 adalah progres tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022, progres implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan, prestasi/penghargaan terkait kesuksesan instansi dalam mengimplementasikan SAKIP serta fokus penanganan kemiskinan pada instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan LHE SAKIP tahun 2022, terdapat 12 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian disampaikan juga terkait intervensi pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.31/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.

Hasil capaian pada tematik pengentasan kemiskinan berdasarkan rilis BPS Kalimantan Utara tanggal 17 Juli 2023, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45 persen), secara persentase menurun 0,32 persen (y-on-y) poin dibanding angka kemiskinan tahun sebelumnya.

Selain pemaparan pada level Pemerintah Daerah, juga sampaikan pemaparan level Perangkat Daerah yang diwakili oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP dapat menilai perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan ke depannya.

12 Oct,2023

: Rio Naftali; Berita Kesekretariatan; Hits: 2479

Sosialisasi Pengelolaan Resiko Internal Bappeda dan Litbang

Tanjung Selor (09/10/2023) Bappeda dan Litbang melaksanakan sosialisasi pengelolaan resiko lingkup internal Bappeda dan Litbang. Kegiatan sosialisasi pengelolaan resiko di hadiri oleh Eselon III, IV, Fungsional Perencana Muda, ASN dan PTT Bappeda dan Litbang. Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bapak Bertius, S.Hut.

Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan resiko adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP, Perpres 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Pergub 57 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Resiko.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ASN dan PTT mengenai manajemen risiko, serta diharapkan ASN dapat memahami, mengukur, serta memonitor proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko pada Bappeda dan Litbang dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja.

Hadir menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan resiko lingkup Bappeda dan Litbang yaitu Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Bapak Soni Muhson, S.Sos., CFrA., CRMO. Dengan materi tentang Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Perangkat daerah dan dilanjutkan dengan diskusi.

Bahwa pengelolaan resiko erat kaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dimana output yang diharapkan adalah adanya pengelolaan risiko terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah, serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan penilaian risiko adalah untuk menetapkan kemungkinan terjadi dan menetapkan dampak atas suatu resiko. Adapun manfaat penilaian resiko adalah membantu pencapaian tujuan perangkat daerah, kesinambungan pelayanan kepada stakeholder, efisiensi dan efektifitas pelayanan, dasar penyusunan rencana strategis dan menghindari pemborosan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sumber daya aparatur Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang dan khususnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Resiko Tahun 2023 dan penyusunan Laporan Manajemen Resiko Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. (bppd-lt1)