Tarakan (04/10/2023)  Dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2024, dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Murni Tahun 2024, Yang di inisiasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Murni Tahun 2024 dibagi kedalam 4 Desk, yaitu Desk Komisi I, II, III dan IV.  Khusus Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang berada pada desk Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pada Pembahasan desk Komisi III dipimpin oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak Marli Kamis, S.H. Adapun maksud dan tujuan kegiatan rapat adalah untuk mencermati program, kegiatan, sub kegiatan dan  anggaran serta usulan tambahan diluar KUA-PPAS Tahun 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bapak Bertius, S.Hut. Secara garis besar memberikan gambaran umum tentang rencana kerja dan anggaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Dimana kedudukan Bappeda dan Litbang sebagai perangkat daerah yang mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  yang tercantum dalam Dokumen RPJMD 2021-2026, secara khusus Misi ke -2 Yaitu Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasikan Kinerja. Dengan Tujuan untuk   Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran kinerja yaitu, Meningkatnya kualitas dokumen rencana dan implementasi perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbangan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024, melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28 M (sesuai pagu KUA-PPAS Tahun 2024).

Terdapat beberapa agenda prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 yaitu, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, serta Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan  Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. (bppd-lt1)

Tanjung Selor, 03 Oktober 2023, Berpedoman pada Permenpan RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi dan Permenpan RB dan Permenpan RB No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa pada perubahan roadmap RB 2020-2024, terdapat perubahan fokus pada pelaksanaan RB 2020-2024 yaitu fokus penyelesaian isu hulu (RB General) dan fokus penyelesaian isu hilir (RB Tematik). Adapun 4 tema yang menjadi fokus RB Tematik, yaitu Pengentasan Kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi Pemerintahan dan Percepatan prioritas Aktual Presiden.

Dalam rangka pemantapan dan finalisasi penyusunan dan pelaporan rencana aksi RB Tematik Provinsi Kalimantan Utara, dilaksanakan Rapat Finalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang di pimpin oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi  Ibu Sitti Nasirah, S.Sos. 

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Analis Perencanaan Sekretariat Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Dimana kedudukan Bappeda dan Litbang sebagai koordinator dalam rangka pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, hal ini juga berkorelasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang Sekretariatnya berkedudukan di Bappeda dan Litbang. 

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan rapat finalisasi  RB Tematik khusus tema pengentasan kemiskinan yaitu, Bahwa perlu ada beberapa perbaikan rumusan permasalahan dan Sasaran dalam strategi pengentasan kemiskinan sesuai dengan dokumen RPKD 2021-2026, RKPD dan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah. Kemudian target angka kemiskinan perlu di bahas kembali secara internal berdasarkan target RKPD.

(bppd-lt1)