Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan proyek Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2, sekaligus menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Strategis Daerah dan Rencana Aksi REDD+. Kegiatan strategis yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur, Rabu (14/10), dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara, serta dihadiri oleh Kepala OPD , mitra pembangunan terkait serta Direktur Program Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Ruslandi, Ph.D.

Dalam sambutannya, Sekprov Denny Harianto menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan komitmen nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Ia menilai sektor kehutanan dan penggunaan lahan memegang peranan krusial dalam mendukung pencapaian target iklim tersebut. "Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 ini menjadi kesempatan emas bagi Kaltara untuk memperkuat upaya penurunan emisi, sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan," ujarnya.

Pada sesi pemaparan, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc., menyoroti peran vital pemerintah daerah berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 untuk menyusun baseline, target, dan rencana aksi mitigasi yang terintegrasi dengan Sistem Registrasi Nasional. Ia juga menyampaikan bahwa 56,25 persen alokasi dana GCF Output 2 ditujukan untuk program sub-nasional, yang dapat dimanfaatkan untuk perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan pengendalian kebakaran. Melalui konsultasi publik ini, Pemprov Kaltara berharap dapat merumuskan arsitektur REDD+ daerah yang solid guna memastikan implementasi yang tidak hanya berfokus pada mitigasi iklim, tetapi juga memberikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat.