Tanjung Selor – Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menegaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Tanjung Selor, Kamis (1/10). Menurut Ingkong, kemiskinan juga menyangkut aspek kesehatan, pendidikan, tempat tinggal layak, air bersih, listrik, akses jalan dan transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan. “Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama,” tegas Ingkong di hadapan seluruh perangkat daerah.

Untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, Ingkong menekankan pentingnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menginstruksikan agar data tersebut dimanfaatkan secara optimal hingga tingkat by name by address. Langkah akurasi data ini mutlak dilakukan agar pemerintah daerah dapat memetakan secara jelas siapa saja yang menjadi sasaran prioritas, serta mengetahui secara pasti lokasi tempat tinggal mereka, sehingga intervensi bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan tanpa tumpang tindih.

Guna mendukung integrasi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ingkong juga meminta seluruh jajaran untuk memanfaatkan aplikasi Sepakat. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis jumlah sasaran secara komprehensif sekaligus memadukan berbagai program lintas sektor. Sinergi dan pemanfaatan teknologi data ini menjadi kunci utama dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan kolaboratif, sejalan dengan agenda rakor yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 dan mengidentifikasi langkah strategis penghapusan kemiskinan ekstrem di Kaltara.