Tanjung selor - Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjadi fokus utama dalam workshop yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Hotel Luminor Tanjung Selor, Senin (24/8). Kegiatan yang digagas bersama Program SKALA ini menghadirkan peserta lintas sektor, mulai dari Bapperida, Sekretariat DPRD, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, hingga tenaga ahli gubernur, untuk merumuskan kerangka regulasi yang lebih tertib dalam pengelolaan aspirasi legislatif. Forum ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Kaltara untuk menata mekanisme integrasi POKIR ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah secara lebih sistematis dan akuntabel.

Sekda Denny Harianto dalam sambutannya menegaskan bahwa POKIR adalah instrumen vital yang menghubungkan suara masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui workshop ini, Pemprov Kaltara menargetkan tiga capaian strategis, yakni penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pemetaan muatan norma antara Pergub dan SOP, serta penyusunan sistematika dan matriks substansi rancangan Pergub. Hasil rumusan ini nantinya akan menjadi landasan bagi integrasi usulan POKIR DPRD tahun anggaran 2027 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga perencanaan pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.