Balikpapan - Pertemuan Regional SDGs Kawasan Indonesia Tengah yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Balikpapan pada Jumat (21/8) diikuti secara aktif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan yang difasilitasi oleh GIZ Indonesia ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi melalui SDGs Center, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Forum ini hadir sebagai momentum evaluasi di tengah capaian nasional, di mana 62,7 persen indikator SDGs telah terealisasi dan 13 persen lainnya berada dalam jalur pencapaian. Kendati demikian, tantangan mendasar seperti perluasan akses air minum dan validitas data statistik di tingkat daerah masih menuntut solusi dan sinergi bersama.

Menyoroti peran vital daerah, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah garda terdepan dalam mengubah target pembangunan menjadi dampak nyata di lapangan. Selaras dengan arahan tersebut, Bapperida Kaltara berkomitmen mengoptimalkan penyelarasan dokumen perencanaan lokal dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025–2030, sekaligus mendukung penuh integrasi agenda ini ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mekanisme tagging atau penandaan program dan subkegiatan yang tengah digencarkan pemerintah pusat ini dinilai sangat krusial, karena akan memastikan setiap perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Utara dapat dipantau secara sistematis, transparan, dan akuntabel.