Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Forum Advokasi Policy Brief PERA dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Provinsi Kalimantan Utara, Senin (18/5) di Aula Kantor Gubernur. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, BPSDM Kaltara, SKALA dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi terselenggaranya forum strategis ini sebagai tindak lanjut workshop penguatan strategi advokasi kebijakan hasil studi Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang digelar pada Februari 2026 lalu di Tarakan.

Forum ini menghadirkan 10 policy brief final yang mencakup isu strategis di bidang fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan/perikanan, air minum, dan pembangunan inklusif. Policy brief tersebut disusun oleh aparatur dari berbagai OPD Pemprov Kaltara dan siap diadvokasikan kepada pengambil kebijakan. Sekda menekankan pentingnya integrasi rekomendasi policy brief ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD) untuk menjawab tantangan struktural Kaltara, termasuk fenomena low growth – high spending serta kesenjangan akses layanan antarwilayah.

Selain advokasi kebijakan berbasis bukti, forum dua hari ini juga membahas tata kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Kalimantan Utara. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan komitmen tertulis untuk pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi (BAPPERIDA, BPSDM, Badan Kepegawaian, dan Biro Organisasi), serta pengaktifan Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kalimantan Utara sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan bagi komunitas analis kebijakan. Dengan sinergi ini, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.