Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Kajian "Pengembangan Model Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Perbatasan", Selasa (13/10). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai 4 ini mempertemukan Pemerintah Provinsi dengan Tim Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipimpin langsung oleh Dr. Nyimas Latifah Letty Aziz, didampingi anggota tim Dini Rahmiati, Yusuf Maulana, dan Dadan Sukma.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa wilayah perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai halaman belakang negara, melainkan harus bertransformasi menjadi beranda depan yang menampilkan kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Beliau menilai bahwa semangat desentralisasi dan otonomi daerah harus memberikan ruang diskresi yang luas, namun tetap memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki berbanding lurus dengan dukungan sumber daya dan kemampuan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan akomodatif terhadap karakteristik unik serta kebutuhan fundamental masyarakat perbatasan yang tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain.
Guna merumuskan model yang tepat, kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme diskusi kelompok terpimpin yang menjembatani konsep kebijakan BRIN dengan realitas pembangunan di lapangan. Sekda berharap kajian strategis yang diinisiasi oleh BRIN ini tidak hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan kebijakan otonomi daerah. Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan ini pada akhirnya ditargetkan untuk mewujudkan pemerataan akses pembangunan dan perluasan kesempatan ekonomi, demi terwujudnya Kaltara yang maju dan sejahtera di masa depan.
