Tanah Kuning - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama seluruh Kepala Bapperida se-Kaltara menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Berlangsung dari 3 hingga 5 November 2026, kegiatan yang dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara H. Sapi'i, S.T., M.A.P. ini mengusung tema strategis: “Dukungan Kebijakan Transfer Keuangan Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.” Forum ini menjadi momentum krusial bagi lima kabupaten/kota untuk menyelaraskan arah pembangunan agar tetap berpihak pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi paparan utama, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., dan Kasubdit Fasilitasi DBH dan DAU, Azwirman, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya integrasi perencanaan berjenjang serta optimalisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp735 triliun. Keduanya menguraikan 16 indikator terukur Ekonomi Hijau dan Biru, sekaligus mewajibkan daerah menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Sinergitas ini memastikan prinsip Money Follows Program berjalan, di mana instrumen seperti DBH Hutan, DBH Sawit Berkelanjutan, dan DBH Perikanan langsung mendukung akselerasi ekonomi ramah lingkungan.

Mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Kaltara dan realisasi investasi yang masif, Kemendagri juga menyampaikan tujuh rekomendasi strategis khusus untuk wilayah Benuanta. Fokus utama diarahkan pada penguatan peran provinsi sebagai orkestrator lintas kabupaten/kota untuk menangkap multiplier effect dari Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Para perencana daerah sepakat bahwa investasi strategis ini wajib dikelola dengan kajian lingkungan (AMDAL dan KLHS) yang ketat, sembari memperkuat rantai pasok lokal, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan green jobs agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung ekosistem.

Rangkaian kegiatan tidak hanya berhenti pada perumusan konsep di ruang rapat, para peserta juga melakukan peninjauan lapangan langsung ke kawasan KIPI untuk melihat kesiapan infrastruktur dan tata ruang. Langkah kolaboratif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, memastikan bahwa setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak sekadar menjadi tumpukan kertas, melainkan wujud amanah yang memberikan manfaat nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Utara. (AS)

Tanjung Selor  - Pemenang Lomba Inovasi Daerah (LID) 2026 resmi diumumkan pada upacara peringatan HUT ke-14 Provinsi Kaltara di halaman Kantor Gubernur, Ahad (25/10). Kegiatan yang diinisiasi Bapperida Kaltara ini bertujuan mendorong lahirnya gagasan dan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat di Bumi Benuanta. Lomba diikuti ASN, pelajar/mahasiswa, hingga masyarakat umum dalam lima kategori, ditambah penghargaan Perangkat Daerah Terinovatif.

Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen mendukung ekosistem inovasi, antara lain lewat anggaran penelitian dan pengembangan serta pemberian penghargaan bagi inovator. Para pimpinan daerah juga memberi apresiasi tinggi kepada seluruh pemenang atas dedikasi, kreativitas, dan kontribusinya.
Berikut para pemenangnya. Kategori Masyarakat: Juara I Dharmawati (SI-BENUANTA), Juara II Agus Adiwijaya (AL-GISABI), dan Juara III Ani Nurjanah, S.KM dkk. (PESTA PORA). Kategori Pelajar/Mahasiswa: Juara I Ribiyansari dkk. (ECOREX), Juara II Epril Yansa dkk. (sistem antropometri digital berbasis IoT untuk pemantauan risiko stunting), dan Juara III Nur Aisyah (KARSA).

Kategori Gagasan/Ide: Juara I Sem Wibisono S. dkk. (SEHATI), Juara II Andi Dian Anggraeni, SKM., M.PA dkk. (POSGERAK SAJAU), dan Juara III Hj. Siti Rujiah, S.Keb dkk. (BALOY ANAK HIBOT). Kategori ASN Kabupaten/Kota: Juara I Anugrah Yega Pranatha, M.Si. dkk. (PROKOPIM HIBOT), Juara II Wawan Sarwani (SIDARAH BISA), dan Juara III Musriani, SKM (LENTERA).
Kategori ASN Provinsi: Juara I Zainab Huriyyatul Fikri, S.Pd. (Solar Batik), Juara II Heri Wuryanto (PENA MAS), dan Juara III Elisa Maulidya Saputri (AMAN KIOS). Untuk Perangkat Daerah Terinovatif berdasarkan IGA 2026, Juara I diraih Bapperida Kaltara, Juara II Disdukcapil Kaltara, dan Juara III Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltara.

Tanjung Selor – Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menggelar pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Sirkular, Selasa (20/10). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Putih Kantor Bapperida Kaltara ini dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Mochamad Sarkawi, dengan pemaparan materi oleh Pither Pulungan. Pembahasan tersebut merupakan tahap akhir penyusunan dokumen kerja sama Bapperida Kaltara dengan LPPM Universitas Borneo Tarakan, yang dihadiri pejabat dan staf dari sejumlah perangkat daerah teknis terkait.

Peta jalan yang disusun untuk periode 2026–2045 tersebut menetapkan lima unit prioritas hilirisasi, yakni pengolahan ikan dan udang, sawit (TBS), pengolahan sawit dan turunannya, PLTS untuk cold storage perikanan, serta komponen bangunan kayu legal. Transformasi diarahkan melalui empat fase, mulai dari fondasi dan quick wins pada 2026–2030, perluasan skala pada 2031–2035, integrasi pada 2036–2040, hingga konsolidasi dan daya saing pada 2041–2045. Dari sisi pembiayaan, kebutuhan skenario dasar diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun dengan funding gap sekitar 18,7 persen, sehingga partisipasi investasi komersial menjadi kunci alongside dukungan publik dan hibah.

Dalam pembahasan tersebut ditegaskan bahwa kesenjangan terbesar terletak pada pembiayaan hijau dan ekonomi sirkular, sementara kesiapan proyek dinilai lebih menentukan daripada ketersediaan dana. Peta jalan merekomendasikan penetapan melalui Peraturan Gubernur serta pengintegrasian ke dalam RPJMD dan RKPD, pembentukan forum koordinasi lintas perangkat daerah, penyediaan proyek siap tawar melalui project preparation facility dan KPBU, hingga penguncian baseline 2025 beserta penentuan target. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi rujukan teknokratik daerah untuk menurunkan ketergantungan pada komoditas primer dan tambang, sekaligus membangun ekonomi Kalimantan Utara yang bernilai tambah lokal, sirkular, dan rendah karbon.