Tanjung Selor - Menyandang status sebagai "Beranda Depan NKRI" dengan karakteristik wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir perairan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghadirkan strategi inovatif untuk menjawab tantangan konektivitas dan kemandirian fiskal. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dalam sesi Presentasi Kepala Daerah Nominator Innovative Government Award (IGA) 2026 Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung secara daring, Kamis (5/11). Di hadapan tim penilai independen, Gubernur memaparkan transformasi ekosistem inovasi daerah yang tumbuh pesat dari 10 inovasi pada tahun 2020 menjadi 63 inovasi di tahun 2026, sebuah langkah strategis yang turut berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan Kaltara menjadi 5,18 persen pada publikasi Maret 2026.
Untuk menjawab tema wajib terkait pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kaltara menghadirkan inovasi digital "Bakti Benuanta". Inovasi dari Badan Pendapatan Daerah ini mengintegrasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor di atas air dengan penerbitan izin operasi, sehingga menutup celah kebocoran pajak secara parsial. Hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 unit kendaraan yang tertib membayar dan menghasilkan tambahan pendapatan serta opsen yang signifikan bagi daerah. Keberhasilan inovasi kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi teknis dan organisasi pelaku angkutan air ini bahkan telah menjadi rujukan dan ditiru oleh pemerintah daerah lain, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, pada tema pilihan pelayanan dasar, Gubernur memaparkan inovasi non-digital "Rumah Singgah Gratis" di RSUD dr. Jusuf SK. Inovasi ini menyediakan fasilitas kamar tidur, dapur, dan kamar mandi secara cuma-cuma bagi keluarga pasien PBI Kelas 3 kurang mampu dari luar Kota Tarakan, guna meringankan beban biaya non-medis selama menunggu proses pengobatan. Gubernur menegaskan bahwa kedua inovasi unggulan ini mencerminkan kebijakan strategis Kaltara dalam menggunakan kewenangan fiskal untuk memperkuat penerimaan daerah yang sah, sekaligus memanfaatkan kewenangan pelayanan untuk melindungi masyarakat rentan di tengah tantangan konektivitas dan keterbatasan fiskal. (AS)
